MARKET DATA
Newsletter

Asing Berebut Masuk RI Saat Dunia Bingung Tarif Trump, IHSG Nge-Gas?

Elvan Widyatama,  CNBC Indonesia
24 February 2026 06:27
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Memasuki perdagangan kedua di pekan ini, euforia pasar keuangan domestik masih terlihat cukup positif. Pelaku pasar tampaknya sudah relatif mengantisipasi dinamika tarif resiprokal yang kembali mencuat, sehingga respons pasar cenderung lebih terukur.

Dari sisi teknikal, IHSG kini sedang mencoba menembus level psikologis 8.400 yang juga menjadi area resistance. Jika level ini berhasil dilewati, ruang penguatan berikutnya mengarah ke kisaran 8.600 hingga 8.700.

Area tersebut merupakan gap yang ditinggalkan IHSG saat terjadi tekanan jual besar pada akhir Januari, ketika MSCI mengumumkan pembekuan terhadap indeks saham Indonesia dan menyatakan potensi penurunan status dari emerging market menjadi frontier market.

IHSGFoto: TradingView
IHSG

Secara historis, gap dalam pergerakan teknikal kerap cenderung tertutup, meski waktunya tidak selalu bisa dipastikan. Dengan momentum saat ini, peluang IHSG untuk mengisi area tersebut tetap terbuka.

Kabar baiknya dana asing mulai masuk deras ke pasar saham Tanah Air. Asing mencatat net inflow selama empat hari beruntun dengan nilai Rp 3,2 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya kepercayaan yang meningkat terhadap bursa Indonesia.

Beberapa saham yang ramai dibeli asing kemarin adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS).

Berikut ini beberapa rangkuman sejumlah sentimen yang diperkirakan bisa mempengaruhi pasar pada perdagangan hari ini, Selasa (24/2/2026).

Defisit APBN Januari 2026: Rp54,6 T

Sentimen pertama datang dari laporan APBN KiTa yang menunjukkan posisi fiskal pada awal 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 0,21% per Januari 2026. Defisit ini setara dengan Rp54,6 triliun.

"Angka ini masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Sementara itu, defisit kesinambungan primer tercatat sebesar Rp 4,2 triliun. Adapun, dari sisi belanja negara tercatat Rp 227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN. Pendapatan mencapai Rp 172,7 triliun.

Purbayamenuturkan pertumbuhan pajak pada Januari tumbuh sebesar 30,7% pdibandingkan tahun lalu. Artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan dari efisiensi pajak. Purbayaberharap ini dapat berlanjut pada bulan-bulan berikut.

"Ini menentukan akselerasi belanja pemerintah, khususnya program prioritas," ujarnya.

Dia memastikan secara keseluruhan APBN berfungsi menjadi penggerak ekonomi dan defisit terkendali. "Kita optimis APBN mendukung momentum pertumbuhan sepanjang tahun 2026," paparnya.

Sebagai catatan, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, defisit APBN tercatat 0,09%, sehingga defisit awal tahun ini lebih tinggi.

Uang Beredar M2 Tumbuh 10%

Sentimen berikutnya datang dari rilis Bank Indonesia yang menunjukkan likuiditas perekonomian masih bertambah. BI mencatat uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Januari 2026 mencapai Rp10.117,8 triliun, tumbuh 10% secara tahunan. Angka ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang sebesar 9,6%.

BI menjelaskan penguatan M2 pada awal tahun ini terutama dipengaruhi dua faktor utama.

"Peningkatan M2 pada Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit," dikutip dari laporan uang beredar BI per Januari 2026, Senin (23/2/2026).

Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tercatat tumbuh 22,6% secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang 13,6%. Sementara penyaluran kredit pada Januari 2026 tumbuh 10,2% secara tahunan menjadi Rp8.416,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang 9,3%.

Dari sisi dana pihak ketiga, BI mencatat penghimpunan DPK pada Januari 2026 sebesar Rp9.489,2 triliun atau tumbuh 10,8% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang 10,5%. BI juga mencatat pertumbuhan M2 ditopang oleh uang beredar sempit M1 yang tumbuh 14,9% yoy dan uang kuasi yang tumbuh 5,4% yoy.

Kenaikan uang beredar menunjukkan likuiditas perekonomian bertambah, sehingga ketersediaan dana di sistem keuangan makin besar untuk mendukung transaksi dan aktivitas ekonomi.

Ancaman Baru tarif Trump

Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap negara-negara yang "bermain-main" dengan kesepakatan dagang terbaru, setelah Mahkamah Agung pekan lalu memblokir banyak tarif global luas yang sebelumnya diberlakukan.

Peringatan itu muncul ketika negara-negara di seluruh dunia mengatakan mereka sedang mengevaluasi tarif dan kesepakatan dagang mana yang masih berlaku setelah putusan tersebut, yang membatalkan sebagian besar tarif yang dikenakan Trump tahun lalu.

Uni Eropa pada Senin mengatakan akan menangguhkan ratifikasi kesepakatan yang dicapai pada musim panas lalu.

India juga menyatakan akan menunda pembicaraan yang sebelumnya dijadwalkan untuk memfinalisasi kesepakatan terbaru.

Melalui media sosial, Trump memperingatkan negara-negara agar tidak menggunakan putusan pengadilan sebagai alasan untuk mundur dari komitmen perdagangan yang dibuat sebagai respons terhadap tarif tahun lalu.

"Negara mana pun yang ingin 'bermain-main' dengan keputusan Mahkamah Agung yang konyol ini-terutama mereka yang telah 'memanfaatkan' AS selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun-akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi, dan lebih buruk, daripada yang baru saja mereka setujui," tulisnya di Truth Social. dikutip dari BBC.

Tarik-uluran ini mencerminkan kekacauan yang terjadi setelah Mahkamah Agung pada Jumat membatalkan tarif yang diumumkan Trump musim semi lalu berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional 1977 (IEEPA).

Pengadilan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memberi kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif, yang merupakan pajak atas impor yang dibayar oleh perusahaan yang membawa barang masuk ke negara tersebut.

Trump kemudian merespons dengan mengumumkan tarif global baru sebesar 10% menggunakan dasar hukum lain, yang segera ia naikkan menjadi 15%. Kebijakan tersebut-dengan beberapa produk dikecualikan-dijadwalkan mulai berlaku pada Selasa.

Namun banyak negara mengatakan mereka masih belum jelas mengenai status kesepakatan yang dinegosiasikan setelah tarif awal Trump, ketika banyak negara berupaya mendapatkan tarif lebih rendah atas barang mereka sebagai imbalan janji investasi atau konsesi lain untuk mempermudah perusahaan AS berbisnis di luar negeri.

Inggris pada Senin mengatakan sedang menekan pejabat AS untuk mendapatkan kejelasan apakah kesepakatannya-yang menetapkan tarif 10%, lebih rendah dari tarif 15% yang diumumkan Trump pada Sabtu-akan tetap berlaku.

"Saya menyadari ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pengumuman terbaru dari AS," kata Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kyle dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa "semua opsi" terbuka saat Inggris berupaya melindungi pelaku usaha dan masyarakat.

Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, mengatakan komite tersebut telah menangguhkan persetujuan atas kesepakatan AS-UE yang disepakati pada Juli sambil menunggu kejelasan.

"Situasinya sekarang lebih tidak pasti dari sebelumnya," katanya.

Gedung Putih menegaskan bahwa pendekatan perdagangan mereka tidak akan berubah akibat putusan tersebut, karena pemerintah beralih ke undang-undang lain untuk memberlakukan tarif.

Pidato Pejabat The Fed

Pejabat Federal Reserve dijadwalkan menyampaikan pandangan terbaru mereka mengenai teknologi, kecerdasan buatan, dan dampaknya terhadap ekonomi dalam dua agenda terpisah hari ini.

Pada pukul 09.15 pagi waktu, Gubernur The Fed Christopher J. Waller akan menyampaikan pidato dalam Technology-Enabled Disruption Conference 2026: Shaping the Future of Finance and Payments yang digelar secara virtual. Fokus pembahasan mencakup transformasi teknologi dan implikasinya terhadap sistem keuangan serta pembayaran.

Selanjutnya pada pukul 09.30 pagi, Gubernur The Fed Lisa D. Cook dijadwalkan mengikuti diskusi mengenai kecerdasan buatan dan produktivitas dalam Konferensi Kebijakan Ekonomi Tahunan National Association for Business Economists (NABE) 2026 di Washington, D.C.

Pernyataan dari kedua pejabat tersebut berpotensi memberikan sinyal baru terkait pandangan The Fed mengenai dampak teknologi dan AI terhadap pertumbuhan ekonomi serta kebijakan moneter ke depan.

Pesanan Manufaktur AS Melambat

esanan baru untuk barang manufaktur di Amerika Serikat turun 0,7% secara bulanan (month-to-month) menjadi US$617,5 miliar pada Desember 2025 (seasonally adjusted), menurut data terbaru. Penurunan ini terjadi setelah bulan sebelumnya mencatat level tertinggi dalam enam bulan di US$621,9 miliar.

Angka tersebut juga sedikit lebih buruk dari ekspektasi pasar yang memperkirakan kontraksi sebesar 0,5%.

Penurunan terutama dipicu oleh melemahnya pesanan barang tahan lama (durable goods) yang turun 1,4% menjadi US$319,9 miliar. Tekanan terbesar berasal dari sektor peralatan transportasi yang merosot 5,4% menjadi US$113,9 miliar.

Kontributor utama pelemahan ini adalah anjloknya pesanan pesawat non-pertahanan dan suku cadang, yang jatuh tajam 24,8% menjadi US$26,7 miliar.

Meski demikian, tidak semua sektor manufaktur mengalami tekanan. Sejumlah kategori justru mencatat peningkatan pesanan, termasuk komputer dan produk elektronik yang naik 3,1% menjadi US$27,9 miliar. Pesanan mesin (machinery) juga naik 0,5% menjadi US$40,4 miliar.

(evw/evw) Add as a preferred
source on Google


Most Popular
Features