Di Tengah Kebingungan Tarif Trump, Purbaya Beri Kabar Penting Hari Ini
- Pasar keuangan Tanah Air bergerak beragam sepanjang pekan lalu
- Bursa saham AS kompak menguat sepanjang pekan lalu
- Rilis APBN KiTa, rilis Perkembangan Uang Beredar (M2), serta gonjang-ganjing tarif dagang AS berpotensi menjadi penggerak pasar hari ini hingga sepekan ke depan.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar keuangan Tanah Air di sepanjang pekan lalu bergerak cukup beragam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat, namun rupiah melemah, hingga obligasi kembali dijual investor.
Pasar keuangan Indonesia diharapkan mampu menguat pada perdagangan awal pekan ini, Senin (23/2/2026) dan sepanjang pekan ke depan. Selengkapnya mengenai proyeksi sentimen hari ini hingga sepekan ke depan dapat dibaca pada halaman 3 artikel ini.
IHSG pada akhir pekan lalu, Jumat (20/2/2026) berakhir di posisi 8.271,76. Dalam sehari IHSG melemah tipis 0,03% kendati demikian bursa saham masih menguat 0,72% sepekan.
Pada perdagangan Jumat, terdapat 381 saham turun, 267 naik, dan 171 tidak bergerak. Nilai transaksi pun mencapai Rp20,32 triliun dengan melibatkan 43,12 miliar saham dalam 2,9 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar turun menjadi Rp14.941 miliar.
Meski IHSG, investor asing justru tercatat melakukan aksi beli di seluruh pasar, dengan net inflow sebesar Rp240,57 miliar.
Secara sektoral, sektor konsumer non siklikal menjadi yang paling dalam pelemahannya dengan terkoreksi 1,53%, disusul transportasi & logistik melemah 1,06% dan sektor energi 1,02%.
Adapun, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan 0,92%, finansial menguat 0,54% dan diikuti industri dengan terapresiasi 0,50%.
Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi penekan utama pergerakan IHSG pada perdagangan Jumat lalu, di antaranya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), hingga PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).
Beralih ke pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu rupiah berhasil menguat meskipun secara kumulatif sepekan masih melemah.
Melansir data Refinitiv, rupiah menutup perdagangan di level Rp16.860/US$ atau menguat tipis 0,06%. Penguatan ini sekaligus memperpanjang tren positif rupiah setelah pada perdagangan sebelumnya juga ditutup menguat.
Meskipun, secara kumulatif sepekan lalu rupiah melemah sebesar 0,21%.
Pergerakan rupiah pada Jumat pekan lalu dipengaruhi kombinasi sentimen domestik dan global. Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mengumumkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit US$1,5 miliar atau 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2025.
Defisit tersebut lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai US$8,6 miliar atau 0,6% dari PDB.
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur," dikutip dari siaran pers BI, Jumat (20/2/2026).
Menyempitnya defisit NPI juga ditopang surplus neraca pendapatan sekunder yang lebih tinggi, seiring meningkatnya penerimaan remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun pada kuartal IV-2025, NPI tercatat surplus US$6,1 miliar, ditopang perbaikan transaksi berjalan serta kenaikan remitansi PMI.
Dari eksternal, dolar AS masih berada dalam tren penguatan secara mingguan. DXY bertahan di level terkuatnya dalam satu bulan terakhir dan masih berada di jalur kenaikan lebih dari 1% dalam sepekan, yang berpotensi menjadi performa terkuatnya dalam lebih dari empat bulan.
Kondisi tersebut mencerminkan permintaan yang masih tinggi terhadap aset berdenominasi dolar, yang pada gilirannya dapat menekan mata uang lain, termasuk rupiah.
Penguatan dolar dalam beberapa hari terakhir salah satunya ditopang nada kebijakan bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) yang dinilai masih cenderung ketat, setelah risalah rapat menunjukkan sejumlah pejabat membuka ruang kenaikan suku bunga jika inflasi kembali bertahan tinggi.
Sikap ini membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko dan meningkatkan permintaan dolar.
Beralih ke pasar obligasi, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat tidak bergerak dan bertahan di level 6,458%. Meski demikian, secara kumulatif sepekan lalu naik 4,87 basis poin (bps) atau sekitar 0,76%.
Sebagai catatan, pergerakan yield dan harga dalam obligasi itu berlawanan arah, jika yield naik, maka harga sedang turun, yang artinya investor sedang menjual obligasi RI.
Bursa saham Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat pekan lalu, setelah Mahkamah Agung AS memutuskan menolak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.
Putusan itu dinilai memberi ruang bagi perusahaan yang selama ini terbebani kenaikan biaya impor akibat bea masuk, sekaligus meredakan kekhawatiran pasar soal inflasi yang masih membandel di AS.
Indeks S&P 500 naik 0,69% dan ditutup di level 6.909,51. Nasdaq Composite menguat 0,9% ke 22.886,07. Sementara Dow Jones Industrial Average (DJIA) bertambah 230,81 poin atau 0,47% dan berakhir di level 49.625,97.
DJIA sempat melemah lebih dulu, bahkan sempat turun sekitar 200 poin setelah rilis data ekonomi yang mengecewakan, sebelum berbalik menguat hingga penutupan.
Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas Trump yang sebelumnya didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Mayoritas hakim menilai aturan itu tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan tarif, dengan menyatakan bahwa undang undang tersebut tidak mengizinkan presiden untuk mengenakan tarif.
Tak lama setelah keputusan keluar, Trump menyatakan akan menempuh jalur kebijakan lain dan mengumumkan rencana penerapan tarif global baru sebesar 10%.
Sentimen pasar langsung mengangkat saham saham yang diperkirakan paling diuntungkan dari berkurangnya tekanan tarif. Amazon melesat lebih dari 2% setelah putusan, di tengah perhatian investor terhadap ketergantungan rantai pasok perusahaan pada impor.
Sejumlah saham ritel lain yang dianggap ikut diuntungkan juga menguat, termasuk Home Depot dan Five Below.
Manajer portofolio Argent Capital Management, Jed Ellerbroek, menilai antusiasme pasar terkait Amazon berangkat dari potensi turunnya tekanan harga bagi konsumen.
"Khusus untuk Amazon, banyak barang mereka diimpor dari China, jadi tarif membuat harga di Amazon naik bagi pelanggan. Ketika harga naik, orang membeli lebih sedikit barang. Tidak lagi menghadapi masalah itu menjadi sumber kegembiraan," ujar Jed dikutip dari CNBC International.
Meski putusan tersebut secara umum sudah diantisipasi pelaku pasar, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab, terutama terkait nasib tarif yang sudah terlanjur dibayarkan dengan tarif lebih tinggi.
Putusan Mahkamah Agung tidak menyinggung apakah dana itu harus dikembalikan atau tidak, sehingga berpotensi menjadi agenda lanjutan di pengadilan yang lebih rendah.
Analis riset senior sekaligus strategist alokasi aset FBB Capital Partners, Michael Brenner, menilai dampaknya bisa signifikan jika ujungnya mengarah ke pengembalian dana.
"Sekarang pengadilan tingkat lebih rendah harus menentukan apa yang akan terjadi pada pihak yang sudah membayar tarif dan bagaimana pemerintah akan membayar pengembalian dalam jumlah besar. Jika itu terjadi, efeknya bisa seperti bentuk stimulus ekonomi," Ujar Michael.
Di sisi lain, data ekonomi yang rilis pada hari yang sama sempat menekan pasar. PDB AS pada kuartal IV hanya tumbuh 1,4%, jauh di bawah ekspektasi 2,5%, dan melambat tajam dari 4,4% pada kuartal III.
Pemerintah AS menilai rekor penutupan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama perlambatan, karena gangguan tersebut diperkirakan memangkas sekitar 1 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi mereka.
Selain itu, laporan indeks harga personal consumption expenditures (PCE), indikator inflasi favorit The Fed, menunjukkan inflasi bertahan pada Desember. Untuk ukuran inti di luar makanan dan energi, core PCE tercatat 3%, sesuai perkiraan namun tetap jauh di atas target inflasi bank sentral 2%.
Secara mingguan, Dow Jones naik 0,3%. S&P 500 menguat 1,1%, sementara Nasdaq naik 1,5% sekaligus memutus tren pelemahan lima pekan beruntun.
Mengawali perdagangan di awal pekan ini, sentimen pasar keuangan Tanah Air cukup banyak datang baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari hasil rilis Neraca Pembayaran Indonesia di 2025, APBN KiTa Edisi Februari 2026, hingga perkembangan terbaru terkait tarif dagang Amerika Serikat yang kembali menunjukkan adanya ketidakpastian.
Berikut rangkuman sejumlah sentimen utama yang perlu dipantau pelaku pasar pada perdagangan pekan ini.
Hasil Rilis Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)
Bank Indonesia (BI) pada Jumat (20/2/2026) merilis data NPI untuk periode kuartal IV-2025 sekaligus kinerja sepanjang 2025. NPI secara tahunan pada 2025 tercatat defisit US$7,84 miliar. Angka ini menjadi defisit terbesar dalam lebih dari dua dekade terakhir. Perlu dicatat, data historis NPI yang tersedia pada publikasi BI tercatat hingga 2004.
NPI menggambarkan arus devisa yang masuk dan keluar Indonesia, mulai dari kegiatan perdagangan barang dan jasa, pembayaran pendapatan dan transfer, hingga aliran investasi serta pembiayaan. NPI kemudian menjadi salah satu indikator penting untuk membaca ketahanan eksternal perekonomian dan stabilitas nilai tukar.
Saat melihat defisit NPI yang besar pada 2025, banyak yang biasanya langsung menduga penyebabnya adalah pelebaran defisit transaksi berjalan. Namun pada 2025 kondisinya justru sedikit berbeda.
Transaksi berjalan memang masih mencatat defisit, tetapi angkanya jauh membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada 2025 sebesar US$1,45 miliar, membaik dari 2024 yang mencapai US$8,5 miliar. Artinya, pada 2025 defisit transaksi berjalan menyusut sekitar US$7 miliar.
BI menjelaskan, perbaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya surplus neraca perdagangan barang seiring kinerja ekspor yang menguat, terutama dari ekspor produk manufaktur.
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur," tulis BI dalam siaran persnya, Jumat (20/2/2026).
Selain itu, defisit NPI yang mengecil juga ditopang surplus neraca pendapatan sekunder yang lebih tinggi, seiring meningkatnya penerimaan remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, tekanan masih terlihat dari sisi neraca jasa dan pendapatan primer.
Defisit neraca jasa meningkat, salah satunya dipicu membesarnya defisit jasa telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya aktivitas sektor informasi dan komunikasi. Sementara defisit neraca pendapatan primer turut melebar karena kenaikan pembayaran dividen.
Dari sisi transaksi modal dan finansial, sepanjang 2025 tercatat defisit US$ 4,2 miliar. Kondisi ini mencerminkan keluarnya aliran modal asing, terutama pada investasi portofolio dan investasi lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi sepanjang tahun lalu.
Melihat angkanya, investasi langsung atau direct investment ke indonesia di 2025, turun menjadi US$14,08 miliar dari tahun sebelumnya US$15,88 miliar di 2024. Angka ini sekaligus menjadi yang terendah dalam 7 tahun atau sejak 2018.
Melambatnya investasi langsung perlu menjadi perhatian karena aliran dana ini bersifat jangka panjang dan selama ini menjadi salah satu penopang penting bagi ketahanan eksternal Indonesia.
Sementara untuk kuartal IV-2025, NPI justru mencatat surplus US$ 6,1 miliar. Surplus tersebut didukung membaiknya sejumlah komponen, termasuk meningkatnya neraca pendapatan sekunder seiring kenaikan remitansi PMI.
Meski demikian, tekanan pada transaksi berjalan tetap terlihat. Pada triwulan IV-2025, transaksi berjalan berbalik defisit US$ 2,5 miliar atau 0,7% dari PDB, setelah pada triwulan III-2025 masih mencatat surplus US$ 4,0 miliar atau 1,1% dari PDB.
Perubahan arah transaksi berjalan ini sejalan dengan membengkaknya defisit neraca perdagangan migas, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang ikut mendorong kebutuhan impor energi. Defisit neraca jasa juga tercatat melebar karena penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan IV-2025 dibandingkan triwulan sebelumnya.
Di saat yang sama, defisit neraca pendapatan primer meningkat, dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran dividen yang biasanya terjadi pada akhir tahun.
APBN Kita
Pelaku pasar keuangan Tanah Air hari ini akan mencermati agenda rilis APBN KiTa Edisi Februari 2026 yang memaparkan perkembangan realisasi APBN per Januari 2026. Konferensi pers dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB dan akan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rilis APBN KiTa menjadi salah satu indikator awal untuk membaca arah kebijakan fiskal di awal tahun, mulai dari kinerja pendapatan negara, realisasi belanja, hingga kebutuhan pembiayaan. Investor akan menaruh perhatian besar pada defisit APBN di awal tahun ini.
Sebagai catatan, hingga Desember 2025 defisit APBN tercatat Rp695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan defisit 2024 yang berada di kisaran 2,3% dari PDB. Bagi pelaku pasar, informasi ini krusial karena dapat memengaruhi ekspektasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pergerakan imbal hasil, hingga sentimen terhadap nilai tukar rupiah.
Uang Beredar (M2)
Pada hari ini, Senin (23/2/2026), Bank Indonesia dijadwalkan akan merilis data Perkembangan Uang Beredar Januari 2026. Angka ini menjadi indikator awal kondisi likuiditas perekonomian pada tahun berjalan.
Pada Desember 2025, uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 9,6% secara tahunan menjadi Rp10.133,1 triliun, meningkat dari November sebesar 8,3%. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan M1 sebesar 14% serta uang kuasi 5,5%.
Ekspansi juga terlihat dari pertumbuhan kredit yang mencapai 9,3% serta kenaikan tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 13,6%. Pasar akan melihat apakah dorongan likuiditas tersebut masih berlanjut atau mulai melambat setelah periode akhir tahun.
Perubahan arah M2 biasanya menjadi petunjuk awal tekanan inflasi maupun stabilitas suku bunga pasar uang.
Rilis Data Negeri Paman Sam
Dari eksternal, perhatian terbesar tertuju pada data inflasi produsen Amerika Serikat yang akan dirilis Jumat (27/2/2026).
Inflasi produsen diperkirakan naik 0,3% secara bulanan setelah sebelumnya meningkat 0,5%. Inflasi inti produsen bahkan diproyeksi naik 0,2% setelah sebelumnya 0,3%.
Pergerakan inflasi di tingkat produsen sering menjadi sinyal awal tekanan harga konsumen. Jika angka lebih tinggi dari perkiraan, ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve bisa kembali mundur.
Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi biasanya mendorong kenaikan yield obligasi global dan memberi tekanan pada mata uang emerging markets.
Selain itu, sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Amerika masih relatif solid.
Pesanan pabrik Desember tercatat tumbuh 2,7% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,1%. Indeks aktivitas ekonomi Chicago diperkirakan berada di kisaran 0,3 setelah sebelumnya sempat negatif.
Data tersebut memberi gambaran bahwa sektor industri masih bertahan meski suku bunga tinggi.
Kondisi ekonomi yang kuat biasanya membuat kebijakan moneter bertahan ketat lebih lama.
Risiko Tarif AS Masuk Fase Baru
Risiko global juga datang dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.
Situasi berkembang cepat setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif global yang sebelumnya diterapkan melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Putusan tersebut diambil dengan suara 6 banding 3 dan sekaligus menggugurkan sebagian besar tarif yang menjadi kebijakan utama pemerintahan Trump. Sepanjang 2025, tarif berbasis IEEPA tercatat menghasilkan penerimaan sekitar US$133,5 miliar. Bahkan nilai pengembalian dana kepada importir Amerika berpotensi mencapai sekitar US$170 miliar tergantung hasil proses hukum lanjutan.
Kekalahan hukum tersebut tidak menghentikan rencana proteksionisme Washington. Pemerintah AS menyiapkan kebijakan baru berupa tarif global sekitar 10% melalui Section 122 Trade Act 1974. Instrumen ini memberi kewenangan presiden untuk mengenakan pembatasan impor dalam kondisi defisit perdagangan atau tekanan ekonomi.
Perubahan dasar hukum tarif menciptakan ketidakpastian baru karena pelaku usaha harus menyesuaikan kembali kontrak perdagangan dan struktur biaya. Pasar biasanya merespons negatif fase transisi kebijakan seperti ini karena sulit memperkirakan tarif akhir yang berlaku.
Setelah Keputusan MA, Bagaimana Tarif RI?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo terkait potensi perubahan kebijakan tarif impor ke Amerika Serikat menyusul putusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) negara tersebut yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump.
Airlangga meungungkapkan telah melaporkan hal tersebut kepada Prabowo yang langsung memberikan arahannya.
"Beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan indonesia siap dengan berbagai skenario," katanya, dikutip Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, skenario putusan MA AS tersebut sejatinya sudah dibahas bersama USTR sebelum menandatangani perjanjian dagang sehari sebelumnya.
Airlangga menjelaskan perjanjian dagang baru yang sudah akan berlaku dalam periode 60 setelah diteken. Dalam periode tersebut, proses konsultasi dan negosiasi akan tetap berjalan.
Adapun, Airlangga mengindikasikan bahwa tarif untuk Indonesia yang sebelumnya ditetapkan maksimal sebesar 19% bisa ikut turun mengikuti kebijakan AS yang baru.
"Kita punya waktu. Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian," katanya.
Airlangga menjelaskan pihak Indonesia akan berupaya agar tarif 0% ke AS untuk sejumlah produk unggulan seperti komoditas-komoditas pertanian tetap berlaku meskin nantinya ada kebijakan baru dari Trump.
"Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap," tuturnya, merujuk pada pernyataan Trump yang langsung mengumumkan tarif global baru usai tarif resiprokal dibatalkan MA.
Indonesia termasuk negara yang masih berada dalam masa penyesuaian kebijakan tarif tersebut. Pemerintah memiliki waktu sekitar 60 hari untuk melakukan konsultasi sebelum implementasi penuh kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Tariff, sekitar 1.819 pos tarif ekspor Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen, termasuk minyak sawit, kopi, kakao, karet, rempah-rempah, komponen elektronik, dan semikonduktor. Sebagian produk tekstil juga mendapat tarif nol persen melalui skema kuota.
Kesepakatan ini muncul setelah tarif awal yang dikenakan kepada Indonesia sempat mencapai sekitar 32%. Hasil negosiasi menurunkan tarif dasar menjadi sekitar 19%, dengan sebagian produk memperoleh tarif antara 0% hingga 10%.
Masa konsultasi 60 hari membuat kepastian tarif belum sepenuhnya terbentuk. Pemerintah Amerika masih harus berkoordinasi dengan parlemen, sementara Indonesia perlu membahas implementasi bersama DPR dan kementerian terkait.
Selama kepastian kebijakan belum tercapai, eksportir dan pelaku pasar cenderung menahan ekspansi karena risiko perubahan tarif masih terbuka. Kondisi seperti ini biasanya meningkatkan volatilitas nilai tukar dan saham berbasis ekspor.
Ketegangan geopolitik ikut memperkuat tekanan. Amerika Serikat memberi batas waktu sekitar 10-15 hari bagi Iran untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Pemerintah AS juga membuka kemungkinan serangan terbatas.
Situasi tersebut mendorong harga minyak dunia naik sekitar 5,7% dalam sepekan terakhir.
Kenaikan energi biasanya berdampak langsung pada negara pengimpor minyak seperti Indonesia karena meningkatkan tekanan inflasi dan kebutuhan devisa.
Dengan kombinasi inflasi Amerika, kebijakan perdagangan, dan kenaikan harga energi, pasar global masih berada dalam fase sensitif. Arah rupiah dan aset domestik akan sangat dipengaruhi perubahan sentimen eksternal dalam waktu dekat.
Simak Rilis Data dan Agenda Hari Ini
Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
-
Workshop Tata Kelola Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat.
-
Media Briefing bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat.
-
Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri akan melakukan soft launching Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) di Grha Bhasvara Icchana Dome, kantor pusat BI, Jakarta Pusat.
-
Launching BSI Tabungan Umrah dan Silaturahmi Ramadan di Ballroom BSI Tower, Jakarta Pusat. Narasumber: Direktur Sales & Distribution BSI.
-
Konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 yang akan diselenggarakan di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I, kantor pusat Kementerian Keuangan Jakarta Pusat.
- Uang Beredar (M2) Indonesia Januari 2026
- APBN KiTa Edisi Februari 2026
- Inflasi Singapura
Berikut sejumlah agenda emiten di dalam negeri pada hari ini:
- Rencana RUPS: PT Soho Global Health Tbk (SOHO)
- Dividen tunai interim: PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)
Berikut sejumlah indikator perekonomian nasional:
CNBC INDONESIA RESEARCH
Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google Next Article Sentimen Campur Aduk Hantui RI: Was-Was Daya Beli-Alarm Bahaya Jepang