Pemerintah AS Shutdown Lagi, Tapi Ada Bisik-bisik Cuma Sebentar

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat resmi memasuki fase partial shutdown sejak Sabtu dini hari waktu setempat. Situasi ini terjadi meski Senat telah lebih dulu menyetujui paket pendanaan federal hanya beberapa jam sebelumnya. Proses kini bergantung sepenuhnya pada House of Representatives, yang belum memberikan persetujuan akhir.

Melansir dari CNBC International, melalui voting 71-29, Senat meloloskan paket yang mencakup lima rancangan undang-undang anggaran, disertai skema pendanaan sementara dua minggu.s

Skema ini dirancang untuk memberi waktu tambahan bagi legislator menyelesaikan perbedaan pandangan, terutama terkait alokasi anggaran Department of Homeland Security (DHS).

Kendala muncul karena House belum kembali bersidang di Washington hingga awal pekan. Kondisi ini membuat pemerintah federal tetap memasuki fase penghentian layanan terbatas, meskipun secara substantif kesepakatan politik di Senat sudah tercapai.

Shutdown kali ini diperkirakan singkat, berbeda dengan penutupan 43 hari tahun lalu yang mencatatkan rekor terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.

Ketua House Mike Johnson menyampaikan dukungan terhadap paket yang telah disahkan Senat setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan persetujuannya. Johnson menargetkan pemungutan suara di House pada Senin.

Jika lolos, paket anggaran tersebut akan langsung dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Trump.

Secara administratif, masa berlaku anggaran untuk sejumlah kementerian dan lembaga federal berakhir pada Sabtu. Lembaga yang terdampak mencakup Departemen Luar Negeri, Pertahanan, Keuangan, Keamanan Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Transportasi, Pendidikan, hingga Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Tanpa pengesahan House, pendanaan operasional lembaga-lembaga tersebut tidak dapat berjalan penuh.

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih telah menginstruksikan pimpinan lembaga federal agar pegawai tetap masuk kerja untuk menjalankan prosedur penutupan teratur. Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kongres guna menyelesaikan anggaran tahun fiskal 2026, seraya berharap gangguan layanan berlangsung singkat.

Sumber utama kebuntuan berada pada DHS, lembaga yang menjadi sorotan Partai Demokrat terkait kebijakan penegakan imigrasi, terutama di Minnesota.

Dalam kesepakatan Senat, pendanaan jangka panjang DHS dikeluarkan dari paket utama dan digantikan oleh dana sementara. Keputusan terkait anggaran jangka panjang lembaga ini akan dibahas kembali setelah masa perpanjangan berakhir.

Proses di Senat sempat tertahan akibat langkah Senator Lindsey Graham yang menahan pembahasan paket anggaran.

Graham menuntut jaminan pemungutan suara atas rancangan undang-undangnya terkait kriminalisasi kebijakan sanctuary city, serta amandemen yang berkaitan dengan penyelidikan "Arctic Frost". Penahanan tersebut akhirnya dilepas, membuka jalan bagi pengesahan, meski perbedaan politik belum sepenuhnya mereda.

Dari perspektif kebijakan dan pasar, shutdown singkat ini lebih mencerminkan ketegangan fiskal dan politik struktural di Washington.

Selama House mengesahkan paket pendanaan pada awal pekan, dampak langsung terhadap aktivitas pemerintahan dan sentimen pasar diperkirakan terbatas. Namun, ketidakpastian terkait pendanaan DHS menunjukkan bahwa konflik anggaran belum selesai, melainkan berpindah ke fase negosiasi berikutnya.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)