Sebelum Pemangkasan, Ini 10 K/L dengan Anggaran Terbesar

Jakarta, CNBC Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menunda pembahasan pemotongan anggaran yang semula digelar pekan ini.

Rapat efisiensi anggaran antara Komisi I-XIII DPR dengan para menteri dan kepala lembaga negara yang menjadi mitranya resmi ditunda. Keputusan ini tertuang dalam Surat Nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 7 Februari 2025.

Dasco memastikan bahwa penundaan ini hanya berlangsung sementara dan akan selesai dalam pekan ini. "Iya, mungkin kira-kira dalam minggu ini sudah selesai kok (penundaannya)," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (10/2/2025).

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa permohonan penundaan datang dari pihak kementerian dan lembaga terkait karena pemerintah tengah melakukan rekonstruksi anggaran. "Maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," demikian bunyi kutipan surat tersebut.

Selain itu, bagi Komisi yang telah lebih dulu membahas efisiensi anggaran dengan mitra kerja, diwajibkan menggelar rapat ulang setelah adanya pembaruan rekonstruksi anggaran.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin oleh Sri Mulyani telah mengumumkan rencana efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, upaya ini bertujuan untuk menghemat Rp 306,69 triliun, dengan Rp 256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Dalam surat nomor S-37/MK.02/2025, Sri Mulyani memaparkan bahwa sebanyak 16 pos belanja K/L akan dipangkas, dengan pemangkasan terbesar terjadi pada pos pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang akan dipotong hingga 90%, diikuti oleh pengurangan belanja untuk kegiatan seremonial dan percetakan. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang lebih prioritas.

Di sisi lain, meskipun ada pemangkasan, beberapa kementerian dan lembaga mengalami peningkatan alokasi anggaran pada APBN 2025. Berikut adalah 10 K/L dengan belanja terbesar menurut organisasi di APBN 2025:

Meskipun demikian, perbedaan anggaran di berbagai K/L menunjukkan adanya prioritas yang berbeda, dengan sektor-sektor yang dianggap kritikal seperti pertahanan, kesehatan, dan sosial mendapatkan perhatian lebih besar dalam APBN 2025. Pemerintah berharap melalui penghematan yang sistematis dan terstruktur, dapat tercipta anggaran yang lebih berkelanjutan dan dapat mendukung pembangunan nasional yang lebih optimal.

Merujuk pada pengumuman terakhir, pemangkasan anggaran akan berdampak dalam 10 K/L terbesar, berikut rencana terakhir pemangkasannya:

CNBC Indonesia Research