Sri Mulyani & Kubu Prabowo Jawab Was-Was Investor Soal APBN Jebol

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kubu Prabowo Subianto memastikan defisit anggaran akan tetap di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), Kepastian ini menjawab banyak kekhawatiran investor mengenai lonjakan defisit di era Prabowo.

Dalam sepekan terakhir, kekhawatiran mengenai defisit anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka mengemuka. Belanja yang ekspansif diperkirakan akan membuat batas defisit 3% dari PDB tidak cukup.

Lembaga keuangan internasional Morgan Stanley bahkan menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia karena alasan pelemahan rupiah dan beban fiskal yang menantang jelang pelantikan presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto.

Selain pelebaran defisit, kekhawatiran lainnya adalah melonjaknya rasio utang hingga menuju batas ambang 60% dari PDB.

Kekhawatiran investor mengenai defisit pemerintahan Prabowo disinyalir menjadi salah satu faktor kaburnya investor asing hingga membuat pasar saham dan rupiah ambruk.

Dalam rancangan awal APBN 2025, atau APBN saat mulai beroperasinya pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, defisit dipatok antara 2,45-2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang atau debt to GDP ratio dirancang pada kisaran 37,98% hingga 38,71%.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara menyebutkan rasio utang terhadap PDB dipatok maksimal 60% dan defisit APBN dibatasi 3% dari PDB.

"APBN 2024 dijaga defisit di bawah 3% PDB. Ini komitmen yang sama dan sudah kami sampaikan pada Presiden terpilih Prabowo beliau berikan jaminan arahan bahwa dia komitmen terhadap defisit di bawah 3%," papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (24/6/2024).

Dia menegaskan APBN akan tetap dikelola hati-hati dan dijaga keberlanjutannya oleh pemerintah berikutnya Prabowo Subianto.
"Ini instrument penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang. Komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent dan hati-hati," ujar Sri Mulyani.

Senada dengan Sri Mulyani, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka,Thomas Djiwandono, kembali menegaskan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan membuat rasio utang APBN pada 2025 melonjak hingga 50%.

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu disebut di atas 50% itu tak mungkin," kata Thomas saat konferensi pers bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengingatkan defisit RAPBN 2025 masih akan jauh di bawah batas aman rasio utang terhadap PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

"Nanti silahkan saja dihitung, intinya kami komitmen terhadap target yang sudah direncanakan kini dan telah disepakati dengan DPR," ucap Thomas.

Seperti diketahui, rasio utang Indonesia saat ini berada di kisaran 38,6% dari PDB per April 2024. Rasio utang ini sudah meningkat tajam dai 30,2% sebelum pandemi Covid-19 pada 2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming saat Pilpres 2024 juga memastikan rasio utang akan tetap di bawah 40% dari PDB.

"Enggak perlu khawatir karena kita tetap di bawah 40%," ujar Airlangga.

Pemerintahan Jokowi Bantu "Bentengi" APBN Prabowo
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan menjaga APBN 2024 tetap terkendali sehingga mengurangi beban pemerintah berikutnya. Di antaranya adalah dengan mengendalikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) sebesar Rp 200 triliununtuk membiayai belanja.

Pemerintah Jokowi juga terus berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan tim Prabowo dalam menyusun RAPBN 2025.
"Ini ditujukan agar tidak ada gap antara RUU yang kita susun dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah saat ini tengah menggodok Rancangan APBN 2025 (RAPBN) 2025. Dokumen tersebut akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato Nota Keuangan 16 Agustus 2024.

Salah satu yang terus dibahas adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut diperkirakan akan memakan anggaran sekitar Rp 71 triliun dan dilakukan secara bertahap

Alokasi tersebut sudah disepakati baik oleh pemerintahan saat ini dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka,
Thomas menjelaskan pemerintahan Prabowo-Gibram akan mengoptimalkan penggunaan anggaran makanan bergizi gratis yang dipersiapkan pemerintah dan DPR.

"Jumlah coverage program makan siang tersebut bisa semaksimal mungkin berdasarkan prioritas daerah-daerah yang membutuhkan,"ujar Thomas.

Sebelumnya, pada Februari 2024, Airlangga sempat menyampaikan bahwa anggaran untuk program ini yakni Rp15.000 per anak.

Ia menekankan bahwa anggaran Rp15.000 per anak itu di luar program susu gratis. Adapun menunya diserahkan ke masing-masing daerah dengan tetap berpatokan pada besaran anggaran Rp15.000 per anak.

Kalkulasi yang dilakukan CNBC Indonesia Researchmenunjukkan bahwa dengan anggaran Rp71 triliun, asumsi anggaran untuk makan sebesar Rp15.000 per anak, serta jumlah hari efektif sekolah untuk tahun ajaran 2024/2025 adalah diasumsikan sama dengan 2023/2024 yakni 255 hari, maka total anak yang akan mendapatkan MBG yakni 18,56 juta.

Sementara jika diasumsikan susu gratis yang diberikan bernilai Rp3.000 per anak, maka biaya yang digelontorkan per anak per hari menjadi Rp18.000. Lebih lanjut, total anak yang dapat ditanggung dengan anggaran yang disediakan menjadi lebih sedikit yakni 15,47 juta.