Pak Prabowo, Usul PDIP Masuk Akal Loh, Ini Buktinya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi PDI Perjuangan meminta defisit dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipatok 0% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Permintaan tersebut terbilang sulit terwujud mengingat secara historis Indonesia selalu menetapkan defisit. Mayoritas negara di dunia juga lebih banyak yang mencatatkan defisit di atas 0%.

"Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%," kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam Sidang Paripurna DPR dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan APBN 2025 yang dihelat di Gedung DPR RI, Selasa, (28/5/2024).

Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Dalam KEM-PPKF, defisit APBN pada 2025 direncanakan sebesar 2,45-2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). APBN dirancang dengan defisit yang lebih lebar agar Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa leluasa dalam pemanfaatan anggaran.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN melonjak drastis di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), defisit APBN hanya di bawah 2% maka di era Jokowi defisit melebar.

Pada 2020, pemerintahan Jokowi bahkan mencatat defisit sebear 6,14% karena lonjakan utang untuk memitigasi pandemi Covid-19.

Sebagai catatan, defisit APBN 2022 sesuai aturan ditetapkan maksimal 3,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memungkinkan pemerintah menetapkan defisit APBN di atas 3% untuk periode 2020-2022.

Defisit pada anggaran pemerintah adalah praktek yang umum di banyak negara. Hampir semua negara di dunia mencatat defisit anggaran karena belanja yang lebih besar dari penerimaan.

Negara seperti China dan Amerika Serikat pun mencatat defisit 5-6% dari PDB.

Namun, ada beberapa negara yang mencatat surplus anggaran pada 2023 atau menargetkan surplus pada 2024. Negara kaya minyak seperti Qatar dan Uni Emirat Arab mencatat surplus sangat besar.

Kendati surplus, negara-negara kaya seperti Qatar ataupun Norwegia tetap berhutang melalui penerbitan surat utang. Pasalnya, rating surat utang pemerintah tetap diperlukan sebagai benchmark utang korporasi.