Jokowi Gagal Wujudkan 7%, Emang Bisa Pak Prabowo Ekonomi RI Tumbuh 8%?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi tingi hingga 8% pada masa pemerintahannya. Target tinggi tersebut jauh di atas level historisnya yakni 4-5% bahkan melampaui target besar di awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yakni 7%.

Prabowo akan memimpin Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo selalu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8% dan ia sangat optimis mengenai mengenai hal tersebut dalam 2-3 tahun, padahal sebelumnya ia menyebutkan angka tersebut dapat tercapai dalam 3-4 tahun.

Ambisi besar ini mengingatkan pada target besar Jokowi di saat Pilpres 2014 silam salah satunya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa menyentuh 7%. Namun, hingga saat ini janji itu belum bisa direalisasikan.

Di masa pemerintahan Jokowi yakni sejak kuartal IV-2014 hingga kuartal I-2024, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,18%. Indonesia memang pernah tumbuh tinggi 7,08% (year on year/yoy) pada satu kuartal yakni kuartal II-2021 tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya basis perhitungan tahun sebelumnya di mana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi.

Janji Prabowo Ekonomi RI Tumbuh 8%

Dalam sesi dialog Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu (15/4/2024), Prabowo kembali dengan percaya dirinya mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% di masa kepemimpinannya.

"Saya sangat percaya diri. Saya sudah berbicara dengan ahli saya, saya mempelajari angka, saya sangat percaya kita bisa dengan mudah mencapai 8% dan saya bertekad untuk melampaui (to go beyond)," ujar Prabowo.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menuturkan target pertumbuhan 8% itu tidak asal ucap. Dia menjelaskan tim Prabowo-Gibran sudah melakukan simulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak masa kampanye. Hasilnya, pertumbuhan 8% itu memungkinkan, walaupun tidak mudah.

Drajad menuturkan strategi yang akan digunakan Prabowo-Gibran untuk mendorong ekonomi di 8% mengandalkan stimulus Keynesian. Teori Keynesian ini menyebut campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Dengan kata lain, strategi yang akan dilakukan Prabowo-Gibran adalah dengan belanja pemerintah.

"Motor utama tetap konsumsi, tapi yang dipicu oleh pengeluaran pemerintah," kata Drajad.

Data Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih kerap melenceng jauh dari yang ditetapkan dalam APBN ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pada dokumen RPJMN disebutkan jika ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 6,6-7% pada 2024. Dalam hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia butuh tumbuh 6-7% untuk bisa menjadi negara maju dan keluar dari jebakan kelas menengah. Namun, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,99% pada 2020-2023.

Terakhir kali Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan (full year) di atas 7% adalah pada 1997 yakni sebesar 7,82%.

Sejumlah pihak menilai untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% harus dibarengi dengan banyak kerja keras dan perbaikan. Di antaranya adalah: 

1. Kepastian Hukum

Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets Standard Chartered Bank Indonesia (SCB) Rino 'Donny' Donosepoetro menilai target tersebut bisa tercapai, hanya saja ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi oleh presiden terpilih.Donny mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang mempunyai kepastian hukum untuk dunia usaha.

Pelaku usaha sangat menginginkan untuk berusaha di dalam negeri namun pebisnis perlu mendapatkan kepastian dari sisi hak dan kewajiban apa yang didapatkan selama berusaha di Indonesia.

Pendapat yang sama juga disampaikan mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnwati.

Regulasi hingga birokrasi yang terkesan berbelit-belit menjadi hal penting lainnya yang diharapkan dapat disederhanakan agar para pengusaha dapat dengan mudah dalam menjalankan bisnisnya.

"Structural reform sangat diperlukan serta trimline karena ini berhubungan dengan efisiensi kemudian dari sisi produktivitas dan dari sisi biaya jadi lebih murah," ujar Ekonom Senior, Anny Ratnawati dalam Closing Bell, CNBCIndonesia (Kamis, 16/05/2024).

Kepastian hukum menjadi syarat wajib bagi Indonesia untuk bisa mendongkrak investasi sekaligus bersaing dengan negara lain. Sayangnya, kinerja masih jauh dari memuaskan.

Kepastian hukum menjadi persoalan besar di Indonesia karena beragam kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, prosedur perizinan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, hingga pungutan liar.

Kondisi tersebut membuat ongkos berusaha sangat mahal dan tidak efisien. Pemberian izin penggunaan lahan bahkan kerap menjadi sarang korupsi, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan erat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus korupsi paling banyak di dunia usaha adalah penyuapan. Sejak 2004 sampai 2021, ada 802 kasus penyuapan oleh pelaku dunia usaha.
Pemerintah menargetkan kemudahan berusaha bisa melonjak ke peringkat 40 dunia. Dengan target besar ini, presiden baru Indonesia mesti bekerja keras.

Kondisi buruknya kepastian hukum di Indonesia ini menjadi salah satu alasan rendahnya peringkat Indonesia dalam Ease Doing Business.

Indonesia menempati peringkat 73 dalam rangking Ease Doing Business 2023 dari 190 negara. Peringkat Indonesia tersebut stagnan dari 2018. Peringkat Indonesia hanya ada di urutan enam di kawasan ASEAN, kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Vietnam.

Dari 10 indikator penilaian, pencapaian terbaik Indonesia ada pada kemudahan memperoleh sambungan listrik. Data ini ditunjang dengan pencapaian rasio elektrifikasi nasional yang sudah mencapai 99,72% per Juni 2023.

Penilaian terburuk Indonesia ada pada kemudahan memulai usaha.

2. Mendorong Produktivitas Ketenagakerjaan

Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi menyampaikan peningkatan produktifitas amat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dia mengatakan dari sisi sumber daya manusia juga harus ditingkatkan agar lebih kompetitif.

"Dalam laporan kami, salah satu tantangan jangka menengah panjang di Indonesia adalah kondisi produktifitas ketenagakerjaan kita yang masih belum kompetitif dan komposisi tenaga kerja yang didominasi pendidikan relatif rendah, sehingga skillnya tidak terlalu tinggi," kata Arief saat acara Asian Development Outlook 2024 Discussion di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, (16/5/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas cukup banyak terdiri dari lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 24,62% pada 2023. Angka ini memang bukan yang paling tinggi jika dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di angka 40,38% pada 2023.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual menyampaikan potensi pertumbuhan yang belum optimal harus digarap untuk mencapai target 8%, salah satunya yakni perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan.

Ia melihat terdapat mismatch antara struktur dan kompetensi antara kebutuhan industri dan ketersediaannya.

3. Menumbuhkan Industri Manufaktur

Pada kuartal I-2024, industri pengolahan tumbuh 4,13% yoy atau tumbuh di bawah Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yakni 5,11% yoy. Sedangkan kontribusi industri pengolahan ke PDB tercatat sebesar 19,28%.

Untuk diketahui, industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling).

Kendati produk manufaktur Indonesia masih berkembang tetapi laju pertumbuhannya dalam tren perlambatan. Kontribusi manufaktur terhadap PDB juga mengecil. Padahal, manufaktur menjadi kunci bagi sebuah negara untuk menjadi industri maju, meningkatkan PDB per kapita, hingga menyediakan lapangan kerja formal.

4. Investasi Perlu Didorong Secara Signifikan

David mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan 8%, maka diperlukan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 40%, sementara saat ini hanya berkisar di 29%.

Tidak hanya porsi PMTB yang turun dari 30,57% pada kuartal IV-2023 menjadi 29,1% pada kuartal I-2024, namun pertumbuhan investasi pun cenderung lebih rendah menjadi hanya 3,79% yoy pada kuartal I-2024 dari yang sebelumnya tumbuh 5,02% pada kuartal IV-2023.

Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur harus terus mendorong aktivitas investasi bangunan. Keberlanjutan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik harus terus dijaga agar daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi tidak hilang.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]