Daftar Program Ekonomi Prabowo-Gibran: Hilirisasi - Makan Siang Gratis

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah diresmikan menjadi pemenang dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Setelah kemenangannya, masyarakat Indonesia kini menunggu langkah Prabowo-Gibran dalam melaksanakan program-programnya, termasuk di bidang ekonomi. Dalam kampanye ataupun debat presiden, Prabowo-Gibran sudah mengutarakan sejumlah visi dan misi serta program di bidang ekonomi. Di antaranya adalah: 

Hilirisasi

Dalam debat, Prabowo selalu menegaskan jika dia akan melanjutkan program hilirisasi pertambangan yang telah dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bahkan mendorong pemerintah untuk siap membangun smelter sendiri.

Prabowo menuturkan kebijakan Jokowi untuk mendorong hilirisasi sudah tepat dan wajib dilanjutkan. Menurutnya, tidak ada alasan program tersebut dihentikan.

Dia mengatakan BUMN dan swasta akan sangat berperan dalam menjalankan program tersebut. Namun, imbuhnya, pemerintah pun harus siap apabila swasta ternyata ogah-ogahan.

Prabowo menilai Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya sehingga harus siap jika harus membangun smelter sendiri.

"Jadi pemerintah sekarang bukan hanya wasit, tapi berani jadi pelopor. Kalau swasta mau masuk monggo, kalau gak ada yang masuk kita gak boleh ragu-ragu. Kalau perlu pemerintah yang bangun smelter," tutur Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom INDEF yang digelar bersama CNBC Indonesia pada Rabu (8/11/2023).

Dalam pemaparannya, terdapat 21 komoditas prioritas hilirisasi yakni batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, dan lainnya dengan total US$545,3 miliar.

Salah satu bukti konkret dampak hilirisasi yakni terhadap nilai tambah produk nikel.

Pada 2017, ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar US$3,3 miliar. Setelah larangan ekspor nikel pada 2020, penerimaan dari ekspor turunan nikel pada 2022 tercatat naik sekitar 1000% menjadi US$33,8 miliar.

Foto: BKPM Peta hilirisasi Indonesia

Badan Penerimaan Negara

Prabowo berkeinginan untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya.

Selain itu juga memberikan insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan peningkatan daya beli masyarakat.

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyatakan keseriusannya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). TKN meyakini keberadaan badan ini bisa meningkatkan rasio pajak atau tax ratio, sekaligus membuat pembayaran pajak lebih murah.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan bahwa potensi Indonesia untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB sangat tinggi. Dia bilang hanya 30% orang Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Diharapkan dengan pemisahan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan independensi instansi perpajakan serta menaikkan penerimaan negara.

Gagasan membentuk badan penerimaan negara sudah lama disampaikan Prabowo. Pada pemilihan presiden (pilpres) 2019-2024, dia juga menyampaikan gagasan serupa.

Swasembada Pangan

Target Prabowo yakni swasembada pangan RI dalam kurun waktu tiga tahun bisa tercapai lewat pembangunan food estate atau lumbung pangan. Mulai dari lumbung pangan desa sampai tingkat nasional.

"Ini sudah kita laksanakan. Kita punya kurang lebih 20 juta hektare (ha) lahan rawa yang tidak termanfaatkan, hanya sumber malaria saja. Kita sekarang ada teknologi, sudah pernah dilaksanakan di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan. Membuat sawah di rawa," ujar Prabowo.

Bahkan, tuturnya, sudah ada teknologi yang bisa menghasilkan jagung bisa ditanami di lahan rawa. "Kita sudah melaksanakan dan jatuhnya lebih murah daripada sawah biasa, kemudian nggak ada masalah air. Kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektare rawa kita sudah swasembada pangan dan lebih dari itu mungkin kita bisa bantu negara lain dengan pangan," katanya.

Swasembada pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang Indonesia sendiri miliki menjadi yang penting yang perlu ditingkatkan khususnya dari sisi produktivitas, seperti cassava, ganyong, dan sagu.

Prabowo juga ingin membuat Indonesia agar menjadi lumbung pangan di berbagai tingkat daerah, baik itu di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Bahkan ia telah melakukan kalkulasi bahwa Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia.

Pupuk & Pestisida untuk Persawahan

Petani akan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan pupuk organik dan pestisida organik yang pada awalnya memiliki input Rp15 juta/hektar menjadi hanya Rp5 juta/hektar.

Alhasil, petani tidak perlu khawatir untuk membeli pupuk dan pestisida, melainkan petani dapat menggunakan pupuk sendiri dengan keuntungan yang naik ratusan persen.

Pengentasan Kemiskinan

Prabowo berkomitmen untuk meringankan beban orang miskin, subsidi energi, subsidi BBM, dana desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lainnya. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan  mempercepat pertumbuhan ekonomi,  menciptakan banyak lapangan pekerjaan, serta menghilangkan kelaparan.

Makan Siang Gratis

Makan siang dan susu gratis menjadi program andalan Prabowo-Gibran saat berkampanye. Program tersebut kemungkinan besar akan menyasar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) terlebih dahulu mulai 2025 mendatang.

Program tersebut akan menyasar target dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan Madrassah hingga SMP 12,5 juta. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut.

Pemerintahan Jokowi sudah memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]