Ini Cara Ganjar-Anies-Prabowo Cari Uang Bayar Janji Manisnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin banyak menebar janji manis menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang tersisa 47 hari. Namun, harus dipahami jika janji politik belum tentu bisa ditepati dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, CNBC Indonesia mengundang tim pemenangan capres dan cawapres dalam program Your Money Your Vote untuk berdiskusi terkait isu 'Aneka Janji Manis Capres-Cawapres, Dari Mana Duitnya?' pada Rabu (27/12/2023).

Dalam program tersebut, tiga pasangan calon memaparkan visi dan programnya terkait upaya meningkatkan penerimaan negara untuk pemenuhan janji politik mereka. Setiap pasangan calon memiliki strateginya dalam mengelola keuangan negara untuk mendukung rencana pembangunan dan kebijakan sosial yang diusung.

Berikut adalah perbandingan sumber penerimaan negara dari masing-masing pasangan calon:

Anies-Muhaimin

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), nomor urut 1, memiliki rencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) dan pajak atas tabungan masyarakat. Menurut Thomas Lembong, Co-Captain Tim Nasional Pemenangan AMIN, pengenaan pajak atas dua komponen ekonomi masyarakat itu tak masuk prinsip pengenaan pajak yang sebetulnya sebagai disinsentif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.212/PMK.0.3/2018, Pasal 5 Ayat 1, pajak penghasilan (PPh) bunga tabungan, deposito dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditetapkan sebesar 20%.

Adapun, tarif pajak bunga deposito sebesar 20% ini berlaku bagi deposito dengan nominal sama dengan atau lebih dari Rp7.500.000. Jika deposito Anda di bank sebesar Rp 100.000.000, kemudian memperoleh suku bunga deposito senilai 5,37% dalam jangka 12 bulan, besaran tarif pajak bunga deposito yang harus dibayarkan dalam satu tahun adalah Rp 1.074.000.

Selain itu, Lembong juga berencana menghapus PPh. Di satu sisi, Indonesia akan menerapkan metode penghitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 karyawan akan berubah mulai Januari 2024. 

Konsep ini yang menjadi landasan target tax ratio AMIN sebesar 13%-15%, dari yang saat ini di kisaran 10%. Tak terlalu ambisius seperti pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yang kata dia mencapai 20% target tax ratio nya. 

Pasangan AMIN berencana mengenakan pajak dan bea cukai pada hal-hal yang dianggap tidak diinginkan, seperti karbon, plastik, minuman berpemanis, dan iuran sampah. Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi sumber penerimaan negara kelak dengan mengambil dari pajak yang dianggap merugikan. 

Prabowo-Gibran

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, nomor urut 2, fokus pada ekstensifikasi pajak dan cukai sebagai langkah utama untuk meningkatkan penerimaan negara. Mereka berencana menerapkan pajak terhadap usaha kecil menengah (UKM) dan memberlakukan cukai terhadap minuman berpemanis.

Erwin meyakini dengan dilakukannya ekstensifikasi pajak itu, maka rasio perpajakan Indonesia pada 2029 bisa mencapai 18%. Dengan rasio pajak yang naik, Erwin meyakini banyak program andalan Prabowo-Gibran yang bisa dilaksanakan, salah satunya adalah makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu yang diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 400 triliun.

Menurut dia, program makan siang gratis itu merupakan investasi jangka panjang untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Dengan perbaikan gizi itu, kata dia, maka sumber daya Indonesia akan semakin unggul dan bisa berkompetisi.

Selain soal pajak, Erwin mengatakan Prabowo-Gibran juga akan melakukan ekstensifikasi di bidang penerimaan cukai. Dia mengatakan Prabowo akan memberlakukan cukai terhadap minuman berpemanis.

Dia menilai minuman berpemanis ini perlu diberi cukai karena telah membuat banyak masyarakat Indonesia terkena diabetes. Pengobatan penyakit diabetes, kata dia, telah menghabiskan anggaran BPJS Kesehatan hingga Rp 20 triliun. "Bayangkan BPJS harus mengeluarkan Rp 20 triliun untuk penyakit diabetes," kata dia.

Selain minuman manis, Erwin mengatakan pihaknya juga akan menerapkan pajak impor gandum. Menurut dia, kebocoran dari pajak gandum ini cukup besar. "Kita 0% pajak gandum kita, negara lain seperti Thailand, Brunei sudah menerapkan pajak impor kepada gandum," kata dia.

Wacana ekstensifikasi pengenaan cukai pada minuman berkarbonasi dan berpemanis sudah diwacanakan 2012. Namun, wacana tersebut menemui hambatan besar. Pemerntah secara resmi memasukan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik menjadi objek sejak 2023.

Namun, pemberlakuan pungutan dibatalkan karena alasan ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan berlaku tahun depan di mana target pendapatan minuman bergula dalam kemasan diperkirakan akan mencapai Rp 3,08 triliun.

Foto: Program makan siang gratis Prabowo-Gibran. (Dok: TKN Prabowo-Gibran) Program makan siang gratis Prabowo-Gibran. (Dok: TKN Prabowo-Gibran)

Erwin Aksa, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha UKM yang informal dalam melaporkan pajak. Dengan meningkatkan rasio perpajakan menjadi 18% pada 2029, pasangan ini berharap dapat mendukung program-program seperti makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan ibu.

Ganjar-Mahfud

Ganjar Pranowo-Mahfud Md, nomor urut 3, mengandalkan kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan melibatkan kepastian dan penegakan hukum, pasangan ini berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi kebocoran APBN karena korupsi, dan menarik minat investor asing.

Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto menjelaskan kepastian dan penegakan hukum akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran. Dia memperkirakan jumlah duit negara yang bisa diselamatkan dari pemberantasan korupsi amat besar mencapai ratusan triliun Rupiah.

Di luar APBN, Heru mengatakan kepastian dan penegakan hukum ini sangat diperlukan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Dia mengatakan saat ini banyak investor luar negeri yang ingin masuk Indonesia, namun terganjal oleh keraguan mengenai adanya kepastian hukum di negara ini.

Dengan banyaknya investasi yang masuk, Heru meyakini penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. Bila sudah begitu, kata dia, maka Ganjar-Mahfud tinggal melakukan ekstensifikasi pajak dengan mencari sumber pajak di luar sistem yang sudah ada saat ini. Adapun Ganjar-Mahfud menargetkan rasio perpajakan bisa mencapai 14-16% ketika memimpin Indonesia.

Ganjar-Mahfud memiliki 21 program unggulan dengan anggaran perkiraan Rp 2.500 triliun selama 5 tahun. Selain itu, program KTP Sakti diharapkan dapat menyatukan data perlindungan sosial untuk efisiensi dan keseluruhan kesatuan dalam pelayanan bansos.

Heru menjelaskan kepastian dan penegakan hukum akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran. Dia memperkirakan jumlah duit negara yang bisa diselamatkan dari pemberantasan korupsi amat besar mencapai ratusan triliun Rupiah.

Sebagai catatan, kepastian hukum di Indonesia masih menjadi persoalan besar. Hal tersebut tercermin dalam penilaian Ease Doing Business.  Indonesia menempati peringkat 73 dalam rangking Ease Doing Business 2023 dari 190 negara. Peringkat Indonesia stagnan dari 2018.

Peringkat Indonesia juga hanya ada di urutan enam di kawasan ASEAN, kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Vietnam.

Dari 10 indikator penilaian, pencapaian terbaik Indonesia ada pada kemudahan memperoleh sambungan listrik. Data ini ditunjang dengan pencapaian rasio elektrifikasi nasional yang sudah mencapai 99,72% per Juni 2023.

Penilaian terburuk Indonesia ada pada kemudahan memulai usaha. Kemudahan memulai usaha memang sudah menjadi persoalan besar di Indonesia karena beragam kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, rumitnya birokrasi, hingga pungutan liar.

Birokrasi perizinan usaha yangberbelit-belit, sangat panjang prosedurnya, dan penuh dengan praktek pungutan liar dan setoran illegal juga menjadi yang paling banyak dikeluhkan pelaku usaha.

Bagaimana dan Darimana Program Capres Dibiayai?

Dari tiga pasangan calon, masing-masing memiliki strategi yang mencerminkan visi dan nilai politik mereka.

AMIN berfokus pada kebijakan perpajakan yang lebih progresif dengan menghapus pajak penghasilan dan mengenakan pajak pada hal-hal yang dianggap merugikan.

Ganjar-Mahfud menitikberatkan pada kepastian hukum untuk meningkatkan efisiensi anggaran, memberantas korupsi, dan menarik investasi. Prabowo-Gibran mengusung ekstensifikasi pajak dan cukai dengan melibatkan pelaku usaha UKM dan mengenakan cukai pada minuman berpemanis untuk mendukung program-program sosial mereka.

Perbandingan ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara pasangan calon, baik dalam perpajakan, kebijakan sosial, maupun penanganan ekonomi nasional.

 CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]