Menuju Pilpres 2024: Membedah Janji Ganjar Pranowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI-Perjuangan Ganjar Pranowo menjadikan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fokus utama kampanyenya.

Ganjar telah memaparkan tujuh program Bangun Indonesia dalam acara "Ganjar Mejawab Tantangan Masa Depan Indonesia" di Jakarta, pada 17 September 2023.

Ketujuh program tersebut adalah membangun sumber daya manusia (SDM) yang produktif, menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menghapus kemiskinan, memperkuat jaringan pengaman sosial, mendorong hilirisasi menuju pabrik kelas dunia, akselerasi nilai tambah pembangunan infrastruktur, serta memulihkan kondisi alam Indonesia.

Untuk membangun SDM yang produktif, Ganjar menilai perlu ada peningkatan kualitas pendidikan baik dari siswa ataupun pengajarnya.

Ganjar berjanji akan membuka akses pendidikan seluas-luasnya dan memberikan gratis kuliah kepada 1 dari 4 mahasiswa. Dalam beberapa kesempatan, mantan anggota DPR juga mengatakan akan menaikkan gaji guru.

"Penting untuk mempersiapkan talenta. Karena itu, akses pendidikan perlu diberikan seluas-luasnya, memberikan 1 dari 4 mahasiswa untuk gratis kuliah," tutur Ganjar "Ganjar Mejawab Tantangan Masa Depan Indonesia"

Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, biaya kuliah di Indonesia sangat beragam tergantung jurusan, tempat kuliah, serta apakah mahasiswa tersebut membayar penuh atau mendapatkan bea siswa.

Sebagai gambaran, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Sarjana Terapan dan Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun Akademik 2023/2024 bervariasi dari Rp 7,6 juta- Rp 24,7 juta per semester.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 7. 875. 281.

Jika kita menghitung satu dari 4 dari 7. 875. 281 maka ada sekitar 1.968.820 mahasiswa yang mendapatkan keringanan kuliah gratis. Bila merujuk pada UKT UGM terendah yakni Rp 7,6 juta per semester maka Rp14,96 triliun per semester atau Rp 29,93 triliun per tahun.

Ganjar juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pengajar, termasuk dengan menaikkan gaji. Menurutnya, gaji guru perlu dinaikkan dengan kenaikan yang signifikan di kisaran Rp 10-30 juta.

Dia mengaku prihatin dengan kesejahteraan para guru saat ini. Dia miris dengan gaji guru yang pas-pasan. Lalu, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi impian Ganjar?

Merujuk pada data BPS, jumlah guru di Indonesia mencapai 4.268.882 orang. Guru tersebut mengajar di berbagai jenjang mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) baik di negeri atau swasta.

Guru terbanyak ada di tingkat Sekolah Dasar yakni 1.605.509 orang.

Jika Ganjar ingin menaikkan gaji guru menjadi Rp 30 juta per bulan maka kebutuhan anggarannya mencapai Rp 128, 066 triliun rupiah. Angka ini tentu saja tidak sedikit. Terlebih, biaya pendidikan Indonesia juga sudah memakan anggaran negara sebesar 20% per tahunnya.

Gaji guru Pegawai Negeri Sipil saat ini ditetapkan sama dengan PNS lainnya yakni berdasarkan golongan. Gai paling rendah adalah Ia yakni Rp Rp 1.560.800 sementara yang tertinggi adalah Golongan IVe yakni Rp 5.901.200.

Gaji guru swasta sangat beragam tergantung di mana mereka mengajar. Gaji guru sekolah internasional di Jakarta tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan gaji guru PNS.

Saat ini, gaji guru masuk dalam anggaran pendidikan. Pemerintah sendiri sudah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah yang besar.

Sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-undang nomor20 tahun 2003 tentang SistemPendidikanNasional (Sisdiknas), pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN.

Sejak tahun tersebut, pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Anggaran pendidikan pun bengkak 182% dari Rp 216,72 triliun pada 2010 menjadi Rp 612,2 triliun pada 2023.

Dengan kualitas SDM yang produktif tersebut, Ganjar berharap angka pengangguran Indonesia bisa ditekan ke angka 4% pada 2029, dari 5,45% per Februari 2023.
Ganjar juga berjanji akan menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan memperbaiki pasokan serta menyeimbangkan ekspor-impor. Diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras menjadi salah satu komitmen politikus berusia 54 tahun tersebut.

Ganjar juga menegaskan jika dirinya berkomitmen untuk menghapus kemiskinan jika terpilih sebagai presiden. Kendati demikian, lulusan UGM tersebut tidak menjelaskan secara rinci target angka kemiskinan.

Dalam catatan BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2023 ada di angka 9,36%.

Program ke empat yang dijanjikan Ganjar adalah memperkuat jaring pengaman sosial dengan menambah anggaran untuk program BPJS.

Program kelima yang ingin didorong Ganjar adalah hilirisasi menuju pabrik kelas dunia. Hilirisasi tidak hanya terbatas pada pertambangan tetapi juga pertanian.

Ganjar juga menegaskan akselerasi nilai tambah pembangunan infrastruktur sebagai salah satu programnya. Politikus kelahiran Karanganyar, Jawa tengah, tersebut mengatakan akan melanjutkan program infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menjelaskan sangat penting untuk membangun infrastruktur pelabuhan dan bandara berdasarkan keunggulan wilayah.

Foto: BKPM Peta hilirisasi Indonesia

Infrastruktur yang mendukung energi baru terbarukan (EBT) juga menjadi prioritasnya.
Program terakhir yang akan dia didorong adalah memulihkan kondisi alam Indonesia. Salah satunya dengan mengurangi emisi karbon serta mendorong ekonomi biru.

Ketujuh program Ganjar pada intinya adalah perluasan dari visi dan misi dirinya dalam tiga pondasi yakni pelipatgandaan anggaran, digitalisasi pemerintahan, dan pemberantasan korupsi.
Dia menargetkan anggaran akan dinaikkan dua kali lipat atau 100% dari sekitar Rp 3.200 triliun dari saat ini menjadi sekitar Rp 6.400 triliun pada 2029.

Jika melihat data Kementerian keuangan, kenaikan anggaran dua kali lipat atau 100% dalam kurun waktu lima tahun terbilang sangat tinggi. 
Sebagai catatan, belanja negara pada 2023 dialokasikan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Angka tersebut naik 32,6% dibandingkan realisasi belanja pada 2019 yang tercatat Rp 2.309, 29 triliun.
Sebagai perbandingan lain, realisasi belanja negara pada lima tahun pertama Jokowi naik 27,8% dari Rp 1.806,5 triliun pada 2015 menjadi Rp 2.309,29 triliun pada 2019.


Kiprah Ganjar di Jawa Tengah

Ganjar sudah memimpin Jawa Tengah dalam dua periode. Masa kepemimpinan pertama terbentang sejak Agustus 2013-Agustus 2018 sementara periode kedua adalah September 2018 hingga sekarang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada perbaikan yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah tetapi juga banyak kekurangan.  Laju inflasi di Jawa Tengah pada 2022 menembus 5,63% atau di atas rata-rata nasional (5,51%).

Inflasi menyentuh 2,49% (year on year/yoy) pada September 2023, di atas nasional yakni 2,28%. 

Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,31% pada 2022 atau sama dengan pertumbuhan nasional. Pada kuartal II-2023, ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,23% (yoy), lebih tinggi dari angka nasional yakni 5,17%. 

Ekonomi Jateng sempat melandai terus dalam empat kuartal dari 5,62% (yoy) pada kuartal II-2022 menjadi 5,04% (yoy) menjadi pada kuartal I-2023.

Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan terus menurun selama Jawa Tengah dipimpin Ganjar Pranowo. Namun, angka penurunannya sangat kecil.

Ganjar sudah memimpin Jawa Tengah dalam dua periode. Masa kepemimpinan pertama terbentang sejak Agustus 2013-Agustus 2018 sementara periode kedua adalah September 2018 hingga sekarang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2013 atau periode sebelum Ganjar tercatat 4,29 juta atau secara rasio mencapai 14,56%.

Lima tahun setelah Ganjar memimpin, jumlah penduduk miskin Jateng per September 2018 tercatat 3,87 juta sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 11,19%.
Dalam periode tersebut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 420.000 sementara rasio kemiskinan berkurang 3,37%.

Namun, garis kemiskinan di Jawa Tengah tidak terlalu berubah dratis. Garis kemiskinan per Maret 2013 ditetapkan sebesar Rp 244.161/bulan sementara per September 2013 tercatat Rp 283.217/bulan. Pada periode tersebut garis kemiskinan di Jawa Tengah hanya naik Rp39.056 per bulan.

Sebagai perbandingan, garis kemiskinan nasional pada Maret 2013 dan per September 2018 naik Rp 139.044 per bulan dari Rp 271. 626/bulan pada Maret 2013 menjadi Rp 410.670/bulan pada September 2018.

Pada periode kedua Ganjar (September 2018-sekarang), jumlah warga miskin di Jawa Tengah turun sebesar 80.000 orang dari 3,87 juta per September 2018 menjadi 3,79 juta per Maret tahun ini.

Meski jumlah penduduk miskin dan tingkat tetapi catatan kemiskinan di Jawa Tengah termasuk buruk dibandingkan provinsi lain. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah per Maret 2023 jauh di atas rata-rata nasional yang tercatat 9, 36%.

Garis kemiskinan di Jawa Tengah (Rp 477.580/kapita/bulan) juga jauh lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan nasional yang ditetapkan sebesar Rp 550.458/kapita/bulan ataupun di Jawa Bali (Rp 500.000).

Indeks keparahan kemiskinan Jawa Tengah juga jauh di atas nasional. Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan di Jawa Tengah tercatat 0,41% pada Maret 2023. Indeks lebih tinggi dibandingkan nasional yakni 0,38%, atau rata-rata di Pulau Jawa yakni 0,29%.

Rasio Gini atau ketimpangan pengeluaran antara kaya dan miskin di Jawa tengah meningkat dari 0,366 per September 2022 menjadi 0,369 pada Maret 2023. Rasio naik 0,003 poin dalam periode tersebut. Sebagai catatan, rasio Gini berada di kisaran 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai rasio Gini, maka semakin tinggi ketimpangan.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]