BP Tapera Target Gerus 1,3% Backlog Rumah MBR di 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berencana mengurangi backlog kekurangan kepemilikan rumah pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 1,3%. Dengan asumsi jumlah backlog 12,7 juta--data resmi 2021--maka BP Tapera akan berusaha membuat sekitar 165 ribu warga miskin punya rumah tahun depan.

Hal itu dikemukakan manajemen BP Tapera menanggapi salah satu dari lima pertanyaan terkait publikasi berjudul Kinerja Memble BP Tapera Jalani Mandat Jokowi. Menurut mereka hal itu sudah dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024yang disampaikan ke DPR pada 16 Agustus 2023 lalu.

Upaya itu dilakukan dengan memberikan subdisi bunga pada KPR untuk kelas MBR pada programfasilitas likuiditas pembiayaan perumahan(FLPP).Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5%.Berikut selengkapnya jawaban manajemen BP Tapera terhadap data lapangan temuan CNBC Indonesia Intelligence Unit.

Apa kendala utama BP Tapera melaksanakan mandat presiden? Sebab saat ini masih ada 12,7 juta backlog.

Dalam piramida ekosistem pembiayaan perumahan, masyarakat dibagi ke dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat penghasilan. Kelompok pertama merupakan masyarakat dengan penghasilan terbawah mulai dari desil 1 s.d 4 dengan penghasilan sebesar Rp1,9 juta s.d Rp3,9 juta per bulan. Program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan pada kelompok ini antara lain melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Kelompok kedua sampai dengan desil 8 yaitu masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp8 juta per bulan. Untuk membantu pembiayaan perumahan bagi MBR di kelompok ini, pemerintah hadir melalui program Tapera, FLPP yang dikelola oleh BP Tapera serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Selisih Subsidi Bunga (SSB) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Sedangkan untuk kelompok ketiga yaitu di atas desil 8 dengan penghasilan di atas Rp8 juta per bulan tidak mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumahnya.

Backlog perumahan yang tercatat saat ini sebesar 12,7 juta rumah tangga, tidak hanya untuk MBR, tetapi juga termasuk untuk masyarakat diatas desil 8 dengan penghasilan di atas Rp8 juta per bulan. Ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp8 juta (berpenghasilan tanggung) sehingga tidak termasuk kedalam kategori MBR, namun belum mampu membeli rumah dengan harga yang ada di pasar (kredit komersil).

Salah satu kendala yang dihadapi oleh BP Tapera selain keterbatasan daya beli MBR yaitu keterbatasan data/informasi by name by address kebutuhan rumah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, BP Tapera akan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memetakan kebutuhan rumah per provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat disusun roadmap pembiayaan perumahan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan rumah dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat (demand driven) bukan supply driven.

Benarkan mendapatkan limpahan dana BLU PPDPP sisanya sekitar Rp26 triliun dana diserahkan kepada BP Tapera untuk diteruskan? Sumber kami bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah enggan memberikan kucuran dana lagi, dan berharap BP Tapera mandiri.

Pada tanggal 22 Desember 2021, BP Tapera ditunjuk sebagai OIP (Operator Investasi pemerintah) oleh Kementerian Keuangan, dengan demikian pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula dikelola oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan (PPDPP) resmi beralih ke BP Tapera. Berdasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dengan BP Tapera, nilai dana FLPP yang dialihkan ke BP Tapera sebesar Rp60,67 triliun. Dana yang dialihkan tersebut terdiri dari dana yang belum digulirkan sebesar Rp1,55 triliun dan dana yang sedang digulirkan sebesar Rp59,12 triliun.

Tahun 2022, BP Tapera menyalurkan dana FLPP senilai Rp25,15 triliun yang terdiri dari dana DIPA sebesar Rp19,10 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp4,83 triliun, saldo awal dana FLPP per Januari tahun 2022 sebesar Rp2,27 triliun, dan saldo akhir FLPP per Desember 2022 sebesar Rp1,05 triliun untuk 226.000 unit rumah.

Tahun 2023 BP Tapera menerima amanah untuk menyalurkan dana FLPP senilai Rp25,18 triliun yang terdiri dari dana DIPA sebesar Rp19,48 triliun dan pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp5,70 triliun untuk 229.000 unit rumah. Per 18 Agustus 2023 dana yang telah disalurkan telah sebesar Rp14,91 triliun untuk 132.704 unit rumah.

Sedangkan untuk tahun 2024 mendatang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miiar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Kedepannya, keberadaan BP Tapera diharapkan dapat mengurangi beban APBN dalam rangka pembiayaan perumahan melalui penghimpunan dana tabungan dari Masyarakat. Saat ini, berdasarkan data BP Tapera penambahan jumlah ASN baru yang menjadi peserta Tapera dari tahun 2022 - 2023 sebanyak 647.772 orang. Diharapkan nantinya, penambahan jumlah peserta tersebut akan menambah

jumlah tabungan peserta yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera. Saat ini pembiayaan Tapera masih diperuntukkan untuk PNS karena dana tapera yang ada saat ini baru bersumber dari tabungan peserta PNS yang sudah terdaftar sebagai peserta Tapera. 

Dari sejak beroperasi Tapera baru mampu menyalurkan 120 ribu rumah MBR, dan 90% pembiayaan Tapera bergantung pada BTN? Dan Tapera hanya dapat 0,5% dari bunga KPR MBR, dimana 4,5% diserahkan ke Bank Penyalur?

Dalam periode tahun 2010 -2021 Pemerintah melalui BLU PPDPP telah menyalurkan pembiayaan FLPP sebesar Rp75,17 triliun untuk 943.579 unit rumah. Dari total penyaluran FLPP tersebut, sebesar 73% disalurkan oleh Bank BTN yang merupakan Mortgage Bank terbesar di Indonesia yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyaluran pembiayaan perumahan serta didukung oleh infrastruktur dan jaringan yang luas.

BP Tapera mulai mengelola Program Pembiayaan FLPP pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, penyaluran dana FLPP mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah penyaluran yaitu sebesar tersebut yaitu sebesar Rp25,15 trilun sebanyak 226.000 unit. Dari total penyaluran ini, bank BTN memberikan kontribusi sebesar 67%.

Jumlah penyaluran dana FLPP tahun 2023 per 18 Agustus 2023 senilai Rp14,91 triliun untuk 132.704 unit rumah. Dari total penyaluran ini, dalam periode yang sama, bank BTN telah menyalurkan dana FLPP sebesar 68%.

Berdasarkan perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan RI dengan BP Tapera pada Desember tahun 2021, telah diatur bahwa imbal hasil atas pengelolaan dana FLPP minimal sebesar 0,5% per tahun dari total akumulasi dana FLPP yang sedang digulirkan. Selanjutnya, tugas BP Tapera untuk memastikan penyaluran dana FLPP tepat sasaran, dihuni, dan memiliki kualitas yang layak huni.

BP Tapera belum selesai migrasi data nasabah PNS dari Bapertarum-PNS dan tidak punya database jumlah pekerja. Mengapa tidak kerja sama dengan BPJS?

BP Tapera telah selesai melakukan migrasi data yang dialihkan dari Bapertarum- PNS dimana data hasil migrasi tersebut dikelola dalam database BP Tapera baik untuk PNS Aktif maupun PNS Pensiun. Data PNS Aktif yang dialihkan sejumlah 4,016 juta orang dan tabungannya dikelola melalui Kontrak Pengelolaan Dana Tapera/KPDT (baik konvensional maupun syariah). Sedangkan untuk data PNS pensiun sejumlah 1,02 juta orang.

Dari total 5,036 juta data PNS aktif maupun PNS pensiun sudah dilakukan pemadanan data dengan Ditjen Dukcapil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan PT Taspen Persero sehingga data tersebut sudah valid.

Saat ini BP Tapera bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sedang melakukan pengkinian data untuk memperoleh prinsip pengelolaan dana tapera dari peserta (konvensional dan syariah), minat pembiayaan (KPR, KBR, KRR), serta nomor rekening bank untuk pengembalian tabungan PNS Pensiun. Sampai saat ini dari sekitar 4 juta PNS aktif, telah dilakukan pengkinian data sebesar 40% dan sisanya masih berlanjut hingga saat ini.

Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2020, maka pekerja swasta wajib didaftarkan oleh pemberi kerja menjadi peserta Tapera paling lambat tahun 2027. Saat ini BP Tapera sedang melakukan proses kerja sama dengan BPJS-TK untuk kepesertaan Non ASN dan pekerja mandiri. Kedepan peserta BPJS-TK yang sudah menjadi peserta Tapera dapat dilayani melalui pembiayaan Rumah Tapera.

Benarkah informasi tentang alokasi aset BP Tapera. 60% untuk pembiayaan, 30% investasi (KPD di MI) dan 10% Provisi?

Pasal 37 UU NO.4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa salah satu tugas BP Tapera yaitu menetapkan besaran alokasi dana Tapera. Alokasi Dana Tapera tersebut terdiri dari dana pemupukan, dana pemanfaatan dan dana cadangan. Alokasi ini dilakukan berdasarkan maturity profile data peserta sehingga likuiditas dapat terjaga dengan baik.

• Alokasi Dana Cadangan diperuntukkan untuk pengembalian dana peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya termasuk imbal hasil pemupukannya.
• Alokasi Dana Pemanfaatan diperuntukkan untuk penyaluran pembiayaan Rumah Tapera kepada peserta yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada.
• Alokasi Dana Pemupukan dalam rangka peningkatan imbal hasil simpanan peserta melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI).

Contoh Alokasi Dana Tapera tahun 2023:Alokasi dana cadangan sebesar 16% senilai Rp1,26 triliun untuk membayar700.000 peserta pensiun berdasarkan data yang ada di BP Tapera. Alokasi Dana Pemanfaatan sebesar 26% senilai Rp2,09 triliun untuk target pembiayaan perumahan sebanyak 12.072 unit. Sedangkan Dana Pemupukan sebesar 58% senilai Rp4,70 triliun dengan target imbal hasil sebesar 4,83%.

Kinerja Keuangan Aset BP TAPERA

BP Tapera berhasil membukukan penghasilan komprehensif Rp50,14 miliar di tahun 2020, Rp28,64 miliar di tahun 2021, dan Rp45,77 miliar di tahun 2022. Angka tersebut tumbuh 59,81% secara tahunan (year on year/YoY 2021-2022). Penghasilan komprehensif merupakan surplus yang dihasilkan oleh BP Tapera setelah belanja operasional (opex) dalam 1 tahun.

Pada tahun 2020 BP Tapera masih dalam tahap penyiapan organisasi, proses bisnis, IT dan memenuhi kebutuhan SDM, sehingga belum banyak opex yang terealisasi. Mulai th 2021-2023 BP Tapera sudah mulai menjalankan bisnisnya sehingga belanja opex menjadi lebih besar realisasinya dan secara otomatis menurunkan penghasilan komprehensif di tahun 2021-2023.

Dari sisi pendapatan, tahun 2020 Rp144,73 miliar didukung oleh return investasi di kisaran 8%, pendapatan tahun 2021 Rp123,83 miliar (return investasi 4%) dan pendapatan tahun 2022 Rp134,84 miliar (return investasi 5,8-6%).

Dari neraca keuangan, total aset BP Tapera mencapai Rp3,79 triliun per 31 Desember 2022, turun dari posisi 31 Desember 2021 yang sebesar Rp3,93 triliun yang merupakan implikasi dari: Pembayaran Dana Taperum untuk PNS pensiun/ahli waris dan pengalihan ke KPDT untuk PNS aktif.

Didalam neraca BP Tapera terdapat nilai dana titipan Taperum PNS (dana eks- Taperum PNS yang belum ditemukan pemiliknya/ahli warisnya) dan bukan merupakan aset BP Tapera namun dilaporkan di Neraca BP Tapera sesuai mandat PMK 122 Tahun 2020. Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, dana titipan tersebut terus dilakukan upaya penyelesaian, sehingga dapat dikembalikan kepada ahli waris PNS pensiun.

Sementara, total liabilitas BP Tapera sebesar Rp1,06 triliun dan total aset neto Rp2,74 triliun. Kemudian, total kas BP Tapera tercatat sebesar Rp8,29 miliar pada 31 Desember 2022, turun dari Rp17,03 miliar pada tahun sebelumnya, karena dioptimalkan dalam investasi jangka panjang (pembelian obligasi) untuk mendapatan return yang lebih baik dibanding giro/deposito.Dari total aset BP Tapera per 31 Desember 2022, sebanyak Rp227,11 miliar merupakan investasi jangka pendek dan sebanyak Rp2,49 triliun merupakan investasi jangka panjang.

Terimakasih atas jawaban dan klarifikasi yang diberikan

CNBC Indonesia Research