Macro Insight

Tanda Bahaya! Yellen Sebut Bakal Ada 'Keruntuhan Ekonomi' AS

Research - Aulia Mutiara Hatia Putri, CNBC Indonesia
13 March 2023 09:55
US Treasury Secretary Janet Yellen speaks during a meeting on the sidelines of the G20 summit in Jimbaran on the Indonesian resort island of Bali on November 14, 2022. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP) (Photo by SONNY TUMBELAKA/AFP via Getty Images) Foto: AFP via Getty Images/SONNY TUMBELAKA
  • Menteri Keuangan AS, Janet Yellen memperingatkan anggota DPR AS tentang 'keruntuhan ekonomi' akibat gagal bayar.
  • Sebelumnya, diketahui Kementerian Keuangan AS tiba-tiba menyusun strategi untuk mengambil apa yang mereka sebut¬†'tindakan luar biasa'.
  • Ini dilakukan untuk tetap membayar tagihan pemerintah Presiden Joe Biden saat ini yang diketahui telah mencapai batas utangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Janet Yellen mendesak anggota Dewan Perwakilan AS pada Jumat lalu (10/3/2023) untuk menaikkan plafon utang federal tanpa syarat. Ia memperingatkan bahwa gagal bayar utang AS akan menyebabkan "keruntuhan ekonomi dan keuangan.".

Dalam kesaksiannya di hadapan House Ways and Means Committee yang dikendalikan Partai Republik, mengatakan bahwa kegagalan untuk meningkatkan batas pinjaman US$ 31,4 triliun akan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dicapai AS sejak pandemi Covid-19.

"Dalam penilaian saya dan para ekonom di seluruh dewan, default utang kita akan memicu bencana ekonomi dan keuangan," kata Yellen dikutip dari Reuters.

"Saya mendesak semua anggota Kongres untuk bersama-sama membahas batas utang - tanpa syarat dan tanpa menunggu sampai menit terakhir." tambahnya.

Seperti diketahui, bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) AS tumbuh 5,7% pada 2021. Ini menjadi leju pertumbuhan terpesat sejak 1984 atau dalam 37 tahun terakhir.

Hasil tahunan di kuartal terakhir 2021 itu juga jauh lebih baik dari ekspektasi. Karena kalangan ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan ekspansi sebesar 5,5%. Pertumbuhan pada kuartal IV itu juga jauh di atas revisi pertumbuhan sebesar 2,3% pada kuartal III. Dan terjadi meski ada lonjakan kasus Covid-19 terkait varian Omicron.

Sejak akhir Februari lalu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) tiba-tiba menyusun strategi untuk mengambil apa yang mereka sebut "tindakan luar biasa". Ini untuk tetap membayar tagihan pemerintah Presiden Joe Biden saat ini, yang diketahui telah mencapai batas utangnya.

Dalam surat terbaru Menteri Keuangan Janet Yellen ke Ketua DPR AS yang baru terpilih Kevin McCarthy, ia berujar kementeriannya akan menangguhkan sejumlah pos anggaran baru. Di antaranya Dana Pensiun PNS dan Tunjangan Disabilitas serta Layanan Pos Dana Tunjangan Kesehatan Pensiunan.

"Ini akan berlaku mulai Kamis hingga 5 Juni 2023," tulisnya dimuatCNBC International.

Yellen mengatakan dia yakin langkah luar biasa dapat memungkinkan pemerintah membayar kewajibannya hingga awal Juni. Meski demikian, ia meminta DPR segera mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan plafon utang pemerintah federal menjadi US$31,4 triliun.

"Ketidakpastian yang cukup besar jika kongres tak mengesahkan itu," tambahnya.

Hal yang sama juga sudah ia teriakkan sejak minggu lalu. Gedung Putih juga mendesak Kongres untuk menaikkan plafon utang "tanpa syarat".

Kongres juga diminta bertindak tepat waktu dalam mengambil keputusan, entah itu meningkatkan atau menangguhkan batas utang. Karena kegagalan melakukannya dapat menyebabkan gagal bayar utang AS yang pertama kali dan menyebabkan kerusakan ekonomi di seluruh dunia.

Perlu diketahui, pemerintah AS belum gagal membayar utangnya. Tetapi menurut Kantor Akuntabilitas Pemerintah, plafon utang telah dinaikkan 22 kali lipat dari tahun 1997 hingga 2022.

Utang AS ini merujuk kepada negara-negara yang memegang surat utang AS. Menurut Investopedia di 2022, ada lima negara yang memegang surat utang terbanyak yakni Jepang, China, Inggris, Irlandia dan Luksemburg.

Dalam rapat, ketika Yellen ditanya tentang kemungkinan memprioritaskan pembayaran untuk menutupi pembayaran utang AS terlebih dahulu dari sumber daya tunai yang tersedia, seperti yang disarankan beberapa Republikan, Yellen mengatakan itu "bukan solusi untuk masalah plafon utang."

"Prioritas hanyalah tidak membayar semua tagihan pemerintah saat jatuh tempo. Itu adalah sesuatu yang belum pernah kami lakukan sejak 1789. Dan itu benar-benar hanya wanprestasi dengan nama lain." Ungkapnya.

Satu-satunya pilihan untuk menghindari lonjakan suku bunga setelah gagal bayar adalah AS berkomitmen untuk membayar tagihannya tepat waktu.

"Jika kita tidak melakukan itu dan berpikir ada jalan pintas yang akan menghindari kekacauan ekonomi, kita menipu diri kita sendiri karena tidak membayar tagihan pemerintah akan menghasilkan keruntuhan ekonomi dan keuangan," katanya.

Beberapa Republikan telah menuntut konsesi pengeluaran dari Presiden AS Joe Biden sebagai imbalan untuk menaikkan pagu utang. Yellen telah menolak untuk bernegosiasi tentang menaikkan plafon utang, dengan alasan bahwa itu adalah tentang memanfaatkan keputusan pengeluaran Kongres di masa lalu.

Sebenarnya, administrasi Biden memang memprioritaskan negosiasi RUU baru untuk meningkatkan batas utang setelah batas waktu pajak pertengahan April. Namun komposisi DPR AS di mana suara Republik sama besar dengan partai pendukung Biden Demokrat, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Kongres dapat mengalami kesulitan menaikkan plafon utang sebelum Juni.

Republik kerap mengatakan mereka ingin memangkas pengeluaran sebagai bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan batas pinjaman. Beberapa perwakilan Republik mengatakan pemotongan pengeluaran besar-besaran untuk program-program utama pemerintah seperti Medicare dan Jaminan Sosial adalah bagian dari negosiasi yang membantu McCarthy menjadi ketua DPR AS saat ini.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Mimpi Buruk APBN 2023, Sri Mulyani Harus Siap-siap!


(aum/aum)
Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading