Dear Kementan, Masalah Subsidi Pupuk Jangan Sampai Menumpuk!

Permasalahan akan kelangkaan pupuk makin bertambah dengan kejadian penimbunan pupuk bersubsidi, yang memang seharusnya ditindak tegas.

Isu ini harus dicermati secara serius dan memerlukan masukan dari berbagai pihak. Belum efektifnya penyaluran pupuk kepada petani juga harus menjadi perhatian.

Efektivitas dari pengeluaran yang besar untuk pupuk sudah mendapatkan perhatian lembaga internasional setidaknya Bank Dunia. Pada tahun 2011, Bank Dunia mempublikasikan kertas kerja bertajuk Who is Benefiting from Fertilizer Subsidy in Indonesia.

Dengan menggunakan model ekonometrika yang robust, dan data dari Sensus Pertanian 2003 serta survei antar sensus 2008, studi ini menemukan bahwa banyak subsidi pupuk diterima oleh petani dengan luasan lahan lebih dari yang dipersyaratkan.

Di sisi lain, studi IRRI pada tahun 2016, dikonfirmasi oleh Bank Dunia pada 2020, menunjukkan bahwa dibandingkan beberapa produsen beras di Asia, petani padi Indonesia mengeluarkan biaya paling tinggi, lebih dari dua kali di Vietnam. Namun dari semua komponen pengeluaran, harga pupuk di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain, kecuali India.

Baca: Naikkan Produksi, Perusahaan Ini Kelola Lahan Bersama Petani

Berdasarkan penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia terhadap petani di Jawa Tengah, Beberapa survei menunjukkan bahwa sebagian besar masih menjawab bahwa subsidi pupuk tetap diperlukan petani, namun efektivitas penyalurannya memang harus diperbaiki.

Penyaluran subsidi pupuk saat ini masih terkendala. Belum lengkapnya pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), distribusi pupuk bersubsidi ke pihak yang tidak berhak, kurangnya volume penyaluran yang menimbulkan kelangkaan pupuk, pengadaan dan distribusi pupuk.

Karena itu, guna meningkatkan produksi hasil pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta mekanisme subsidi pupuk melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan esensi subsidi pupuk yang efektif dan efisien.

Sehingga opsi yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga output maupun subsidi langsung pupuk hingga penghapusan subsidi secara bertahap.

Mengingat, Perppu Cipta kerja masih mengamanahkan perlunya perlindungan dan pemberdayaan petani dalam rangka pencapaian kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Perppu ini memberikan pesan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan penyediaan input produksi pertanian secara baik.

Ada dua rasional mengapa subsidi input masih dipertahankan. Pertama adanya kecenderungan sampai saat ini untuk mempertahankan kebijakan "pangan pokok murah" menyebabkan usaha pertanian di Indonesia, khususnya beras sulit memberikan pengembalian hasil ekonomi yang memadai bagi petani.

Perbaikan Sistem Tata Kelola Diperlukan

Perbaikan sistem dan tata kelola pupuk bersubsidi dapat dikategorikan menjadi dua kebijakan yaitu dari sisi kebijakan strategis dan kebijakan operasional/teknis.

Kebijakan strategis termasuk kebijakan yang terkait dengan harmonisasi dan pembenahan regulasi kebijakan subsidi pupuk, identifikasi, evaluasi dan pemantapan kebijakan subsidi pupuk, evaluasi dan penetapan kriteria penerima subsidi pupuk, dan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi basis target penerima.

Sedangkan yang termasuk dalam kebijakan operasional/teknis antara lain penyempurnaan basis data RDKK, penyempurnaan mekanisme perencanaan, dan penyesuaian terhadap alokasi pupuk bersubsidi.

Salah satu cara memperbaiki tata Kelola pupuk bersubsidi adalah dengan melaksanakan digitalisasi. Kegiatan digitalisasi terkait dengan data penerima dan bagaimana proses distribusi pupuk bersubsidi  dari produsen hingga diterima petani atau disebut sebagai system retail management system (RMS).

Perbaikan sistem tata kelola yang perlu diperbaiki adalah dari sisi governance yaitu terkait dengan koordinasi dan sinergi antar berbagai instansi yang terlibat dalam sistem dan tata Kelola pupuk bersubsidi dari produsen/hulu dan petani/hilir.

Subsidi pupuk saat ini (jangka pendek) masih diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan termasuk menjadi instrument pemberdayaan saat petani  tidak memiliki akses pada kredit

Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain seperti  subsidi harga pangan pokok; direct  income dan mendukung susbsistem agribisnis: irigasi, asuransi, ICT, SDM petani sehingga diperlukan grand  design jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki subsidi pupuk.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(aum/aum)

Pages

Show All