Wawancara Eksklusif
Gubernur Kaltim Beberkan Bukit Soeharto, Calon Ibu Kota RI
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
08 May 2019 11:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Salah satu destinasi tujuan adalah Pulau Kalimantan.
Sebagai tindak lanjut, pada Selasa (7/5/2019), Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Setelah itu, Jokowi juga menyambangi Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
Kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/5/2019), Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memberikan penjelasan di balik pengusulan Bukit Soeharto sebagai salah satu kandidat pusat pemerintahan ke depan. Isran juga menyampaikan pandangan terkait rencana pemerintah pusat itu.
Berikut petikan wawancaranya:
Presiden pada Selasa (7/5/2019) melakukan kunjungan kerja ke Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Apakah itu merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim)?
Bukan. Ini kan salah satu yang ditawarkan. Kenapa? Karena intinya kan di Pulau Kalimantan karena berada di tengah-tengah Republik yang kita cintai ini. Nah, kita tawarkan di Bukit Soeharto itu kan luasnya lebih dari 100 ribu hektare.
Kedua, ketinggian dari permukaan laut itu rata-rata di atas 25 meter. Ketiga, tidak ada rawa. Keempat, tidak ada permukinan jadi biaya itu murah pembebasan lahannya. Masih berada posisinya di tengah-tengah negara. Gak apa-apa.
Hasil keputusannya kan nanti bagi negara di mana yang cocok, yang ideal untuk jangka panjang, itu keputusan ada pada Presiden. Karena Presiden kan hari ini juga ke Palangkaraya (ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah).
Salah satu keunggulan Bukit Soeharto adalah keberadaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang sedang dalam tahap pembangunan. Benarkah demikian?
Kalau soal itu kan mau di manapun ibu kota atau pusat pemerintahan itu kan bisa dibangun. Kebetulan yang sudah siap itu di situ (Bukit Soeharto). Jalan tol ada, ada dua bandara internasional yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Jadi fasilitas itu kan relatif, bisa dibangun. Tapi kan untuk menghemat biaya, fasilitas itu kan mesti siap dulu. Di Kalimantan Timur, di Bukit Soeharto, sudah ada.
Artinya tidak perlu banyak anggaran tambahan?
Ada, tapi paling untuk infrastruktur dasar seperti air bersih dan lain-lain.
Selain Bukit Soeharto, adakah wilayah lain di Kalimantan Timur yang ditawarkan Pemprov Kaltim kepada pemerintah pusat sebagai calon ibu kota?
Ada juga yang ditawarkan dulu oleh Pak Awang (Gubernur Kalimantan Timur Periode 2008-2018 Awang Faroek), yaitu di PPU (Kabupaten Penajam Paser Utara), di sebelah selatan Balikpapan. Terserah di mana saja. Tapi kan luasnya masih di bawah 50 ribu hektare, kalau untuk pengembangan maksudnya.
Wilayah lain? Menurut informasi yang saya peroleh adalah wilayah Sepaku?
Tapi kan Sepaku itu dekat Bukit Soeharto juga sebenarnya. Cuma kawasannya, kawasan yang terbatas luasannya. Kalau Bukit Soeharto kan itu luas dan ketinggiannya di atas 25 meter dari permukaan laut. Jadi aman.
Kesiapan Pemprov Kaltim merespons rencana pemerintah pusat soal pemindahan ibu kota seperti apa?
Nggak ada yang nggak siap. Bagaimanapun kita sebagai abdi negara tidak ada yang tidak siap. Dan di manapun, termasuk di Kalimantan Tengah juga demikian.
Bagaimana jika akhirnya pemerintah pusat menetapkan Bukit Soeharto sebagai ibu kota? Apa langkah Pemprov Kaltim?
Ya tidak apa-apa. Kita tentu akan menyosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana mendukung program pemerintah pusat untuk membangun kawasan atau mempersiapkan dari rencana pembangunan pusat pemerintahan bukan ibu kota, saya kira nggak ada masalah. Pasti siaplah membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan rencana pemindahan pusat pemerintahan. Karena ibu kota itu kan tetap Jakarta.
Apakah sudah ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo terkait hal ini?
Belum ada. Kan itu kan mendadak, kurang dari dua minggu yang lalu, baru ada diskusi khusus. Saya saja baru mendarat Kolombia untuk studi banding.
Bagaimana Anda memandang rencana pemerintahan Jokowi-JK yang hendak memindahkan ibu kota?
Bagus saja. Dan itu memang sejak lama. Bahkan sejak zaman Bung Karno beliau sudah mencanangkan seperti itu. Cuma Pak Sukarno pada saat itu belum sampai ke teknis lokasi Palangkaraya itu. Kalau dari segi teknis dan keamanan sebagian ada di bawah permukaan laut, belum sempat dipertimbangkan.
Dan baru diseriusi di zaman Pak Jokowi. Di zaman Pak Harto (almarhum presiden Suharto) maupun zaman Pak SBY (presiden Susilo Bambang Yudhoyono) sudah pernah juga, cuma tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Kelihatannya, Pak Jokowi ini mau jalan terus ini, lanjut ini.
Hanya, adakah kekhawatiran proses ini terhenti jika masa kepemimpinan Jokowi selesai? Apa saran Anda terkait hal itu mengingat proses ini memakan waktu lama bahkan hingga 10 tahun?
Kalau soal program, siapapun presidennya, yang disepakati, tentu harus ada payung hukumnya memang. Tapi kan keputusan dan kebijakan-kebijakan itu harus dimulai. Jadi kalau sudah direncanakan seperti ini, termasuk di UUD harus ada, disebutkan memang.
Simak video terkait kunjungan Jokowi ke Kalimantan untuk mengecek calon ibu kota RI di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dru)
Sebagai tindak lanjut, pada Selasa (7/5/2019), Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Setelah itu, Jokowi juga menyambangi Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
Kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/5/2019), Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memberikan penjelasan di balik pengusulan Bukit Soeharto sebagai salah satu kandidat pusat pemerintahan ke depan. Isran juga menyampaikan pandangan terkait rencana pemerintah pusat itu.
Berikut petikan wawancaranya:
Presiden pada Selasa (7/5/2019) melakukan kunjungan kerja ke Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Apakah itu merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim)?
Bukan. Ini kan salah satu yang ditawarkan. Kenapa? Karena intinya kan di Pulau Kalimantan karena berada di tengah-tengah Republik yang kita cintai ini. Nah, kita tawarkan di Bukit Soeharto itu kan luasnya lebih dari 100 ribu hektare.
Kedua, ketinggian dari permukaan laut itu rata-rata di atas 25 meter. Ketiga, tidak ada rawa. Keempat, tidak ada permukinan jadi biaya itu murah pembebasan lahannya. Masih berada posisinya di tengah-tengah negara. Gak apa-apa.
Hasil keputusannya kan nanti bagi negara di mana yang cocok, yang ideal untuk jangka panjang, itu keputusan ada pada Presiden. Karena Presiden kan hari ini juga ke Palangkaraya (ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah).
 Foto: Bukit Soeharto Balikpapan (Arief Rahman Saan (Ezagren) via Wikipedia) |
Salah satu keunggulan Bukit Soeharto adalah keberadaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang sedang dalam tahap pembangunan. Benarkah demikian?
Kalau soal itu kan mau di manapun ibu kota atau pusat pemerintahan itu kan bisa dibangun. Kebetulan yang sudah siap itu di situ (Bukit Soeharto). Jalan tol ada, ada dua bandara internasional yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Jadi fasilitas itu kan relatif, bisa dibangun. Tapi kan untuk menghemat biaya, fasilitas itu kan mesti siap dulu. Di Kalimantan Timur, di Bukit Soeharto, sudah ada.
Artinya tidak perlu banyak anggaran tambahan?
Ada, tapi paling untuk infrastruktur dasar seperti air bersih dan lain-lain.
Selain Bukit Soeharto, adakah wilayah lain di Kalimantan Timur yang ditawarkan Pemprov Kaltim kepada pemerintah pusat sebagai calon ibu kota?
Ada juga yang ditawarkan dulu oleh Pak Awang (Gubernur Kalimantan Timur Periode 2008-2018 Awang Faroek), yaitu di PPU (Kabupaten Penajam Paser Utara), di sebelah selatan Balikpapan. Terserah di mana saja. Tapi kan luasnya masih di bawah 50 ribu hektare, kalau untuk pengembangan maksudnya.
Wilayah lain? Menurut informasi yang saya peroleh adalah wilayah Sepaku?
Tapi kan Sepaku itu dekat Bukit Soeharto juga sebenarnya. Cuma kawasannya, kawasan yang terbatas luasannya. Kalau Bukit Soeharto kan itu luas dan ketinggiannya di atas 25 meter dari permukaan laut. Jadi aman.
 Foto: infografis/ infografis : wacana pindah ibu kota RI dari zaman kolonial hingga jokowi/ Aristya Rahadian Krisabella |
Kesiapan Pemprov Kaltim merespons rencana pemerintah pusat soal pemindahan ibu kota seperti apa?
Nggak ada yang nggak siap. Bagaimanapun kita sebagai abdi negara tidak ada yang tidak siap. Dan di manapun, termasuk di Kalimantan Tengah juga demikian.
Bagaimana jika akhirnya pemerintah pusat menetapkan Bukit Soeharto sebagai ibu kota? Apa langkah Pemprov Kaltim?
Ya tidak apa-apa. Kita tentu akan menyosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana mendukung program pemerintah pusat untuk membangun kawasan atau mempersiapkan dari rencana pembangunan pusat pemerintahan bukan ibu kota, saya kira nggak ada masalah. Pasti siaplah membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan rencana pemindahan pusat pemerintahan. Karena ibu kota itu kan tetap Jakarta.
Apakah sudah ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo terkait hal ini?
Belum ada. Kan itu kan mendadak, kurang dari dua minggu yang lalu, baru ada diskusi khusus. Saya saja baru mendarat Kolombia untuk studi banding.
Bagaimana Anda memandang rencana pemerintahan Jokowi-JK yang hendak memindahkan ibu kota?
Bagus saja. Dan itu memang sejak lama. Bahkan sejak zaman Bung Karno beliau sudah mencanangkan seperti itu. Cuma Pak Sukarno pada saat itu belum sampai ke teknis lokasi Palangkaraya itu. Kalau dari segi teknis dan keamanan sebagian ada di bawah permukaan laut, belum sempat dipertimbangkan.
Dan baru diseriusi di zaman Pak Jokowi. Di zaman Pak Harto (almarhum presiden Suharto) maupun zaman Pak SBY (presiden Susilo Bambang Yudhoyono) sudah pernah juga, cuma tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Kelihatannya, Pak Jokowi ini mau jalan terus ini, lanjut ini.
Hanya, adakah kekhawatiran proses ini terhenti jika masa kepemimpinan Jokowi selesai? Apa saran Anda terkait hal itu mengingat proses ini memakan waktu lama bahkan hingga 10 tahun?
Kalau soal program, siapapun presidennya, yang disepakati, tentu harus ada payung hukumnya memang. Tapi kan keputusan dan kebijakan-kebijakan itu harus dimulai. Jadi kalau sudah direncanakan seperti ini, termasuk di UUD harus ada, disebutkan memang.
Simak video terkait kunjungan Jokowi ke Kalimantan untuk mengecek calon ibu kota RI di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dru)
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular