Menguju New Macroeconomic Framework Indonesia

Dr. Batara Maju Simatupang,  CNBC Indonesia
23 November 2026 03:23
Dr. Batara Maju Simatupang
Dr. Batara Maju Simatupang
Dr. Batara Maju Simatupang adalah Dosen Tetap Program Magister Manajemen Indonesia Banking School. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Program Magister Manajemen Indonesia Banking School hingga 31 Juli 2026. Sebagai associate professor dengan kepakaran di.. Selengkapnya
Susana pemukimaman padat penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (23/10/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Susana pemukimaman padat penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (23/10/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% pada triwulan III tahun 2026 memperlihatkan perekonomian nasional masih memiliki resiliensi di tengah ketidakpastian global. Namun, sebagaimana saya kemukakan dalam tulisan "Ujian Ketahanan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (CNBC Indonesia, 16 November 2026), ketahanan pertumbuhan tidak serta-merta mencerminkan kekuatan struktur ekonomi.

Persoalan ini semakin relevan ketika Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan New Macroeconomic Framework dalam CNBC Indonesia Financial Forum di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5-5,6% pada 2026 dan menargetkan akselerasi menjadi 6% pada 2027.

Target tersebut merefleksikan ambisi pemerintah mempercepat pembangunan. Namun, yang perlu diuji bukan sekadar besarnya target pertumbuhan, melainkan sejauh mana kerangka kebijakan pemerintah mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat nilai tambah domestik, dan memperbaiki kualitas pertumbuhan secara berkesinambungan.

Kita semakin menyadari bahwa pertumbuhan dapat dipercepat melalui ekspansi permintaan dan investasi. Akan tetapi, transformasi ekonomi menuntut peningkatan kapasitas produksi, kualitas kelembagaan, serta keterhubungan antara kebijakan dan pembiayaan.

New Macroeconomic Framework: Sinergi Belum Tentu Orkestrasi
Dalam dokumen The New Indonesia Macroeconomic Management Framework (Kementerian Keuangan, Februari 2026), pemerintah menempatkan tiga instrumen utama sebagai fondasi pengelolaan ekonomi nasional. Pertama, kebijakan fiskal melalui APBN sebagai katalis pertumbuhan, instrumen stabilisasi ekonomi, dan sarana perlindungan masyarakat dengan tetap menjaga disiplin fiskal.

Kedua, kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan sekaligus mempertahankan stabilitas dan independensi Bank Indonesia. Ketiga, Danantara sebagai penggerak investasi strategis melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi komersial yang berkelanjutan. Kerangka tersebut juga mengakui pentingnya peran sektor swasta, reformasi struktural, dan penguatan investasi.

Pendekatan ini memperkuat keterhubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan investasi. Namun, sinergi kebijakan tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas pembangunan. Sinergi menggambarkan bagaimana instrumen ekonomi saling terhubung dan mendukung.

Sementara itu, orkestrasi menuntut kejelasan mengenai siapa yang mengoordinasikan, bagaimana konflik tujuan diselesaikan, dan bagaimana kontribusi setiap instrumen terhadap hasil pembangunan diukur. Dengan demikian, persoalan mendasar New Macroeconomic Framework bukan semata-mata kelengkapan instrumen kebijakan, melainkan efektivitas mekanisme yang menghubungkan instrumen tersebut dengan transformasi ekonomi.

Ambisi Pertumbuhan 6% dan Produktivitas Investasi
APBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun, dengan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan investasi sekitar 7% untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6%.

Kombinasi antara target pertumbuhan yang lebih tinggi dan disiplin fiskal merefleksikan semakin besarnya kebutuhan terhadap investasi produktif di luar APBN. Namun, peningkatan investasi tidak selalu diikuti peningkatan produktivitas yang sebanding.

Pada triwulan III tahun 2026, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,06%, sementara impor meningkat 7,31%, lebih tinggi dibandingkan ekspor sebesar 4,59%. Perbedaan tersebut tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kapasitas produksi. Kondisi ini justru menegaskan pentingnya mengukur kandungan nilai tambah domestik dan keterkaitan investasi dengan industri nasional.

Besarnya investasi belum tentu memperkuat struktur ekonomi apabila penguasaan teknologi, ketersediaan bahan baku, dan jaringan pemasok domestik tidak berkembang secara memadai. Oleh karena itu, target investasi 7% perlu disertai ukuran produktivitas modal, peningkatan kemampuan teknologi, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta kontribusi terhadap nilai tambah domestik. Pertumbuhan investasi merupakan prasyarat akselerasi ekonomi. Namun, produktivitas investasi menentukan keberlanjutan akselerasi tersebut.

APBN dan Danantara: Dua Instrumen, Satu Rantai Nilai?
Dalam kerangka pemerintah, APBN dan Danantara ditempatkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. APBN menyediakan barang publik, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, serta dukungan fiskal. Sementara itu, Danantara diharapkan memperkuat investasi produktif melalui pengelolaan aset dan mobilisasi modal bersama sektor swasta.

Namun, keberadaan kedua instrumen tersebut tidak serta-merta menghasilkan komplementaritas investasi. Pembangunan kawasan industri, misalnya, membutuhkan infrastruktur, energi, teknologi, tenaga kerja terampil, jaringan pemasok, pembiayaan modal kerja, dan akses pasar. APBN dapat membiayai infrastruktur publik.

Danantara dan sektor swasta dapat berpartisipasi dalam investasi komersial. Perbankan menyediakan kredit berdasarkan kelayakan dan risiko, sedangkan pasar modal mendukung kebutuhan pembiayaan jangka panjang.

Apabila seluruh komponen tersebut berjalan sendiri-sendiri, investasi dapat meningkat tanpa menghasilkan keterkaitan produksi yang optimal. Sebaliknya, ketika kebijakan dan pembiayaan saling melengkapi, investasi berpotensi menghasilkan dampak pengganda yang lebih besar melalui peningkatan produksi, permintaan antarsektor, dan penciptaan pekerjaan.

Oleh karenanya, keberhasilan APBN dan Danantara tidak cukup diukur dari besarnya belanja atau investasi yang direalisasikan, melainkan dari tambahan kapasitas produksi, mobilisasi modal swasta, peningkatan produktivitas, dan nilai tambah domestik yang dihasilkan. Dua instrumen yang bekerja bersama belum tentu membentuk satu rantai penciptaan nilai apabila tidak ditopang koordinasi kelembagaan yang efektif.

Negara Orkestrator: Melampaui Sinergi Kebijakan
Dalam perspektif Negara Orkestrator, persoalan pembangunan bukan semata-mata ketersediaan instrumen ekonomi, melainkan kemampuan negara mengelola keterkaitan antarinstrumen tersebut. Kerangka ini memiliki landasan konseptual yang beririsan dengan tiga pendekatan dalam literatur pembangunan. Developmental state menekankan kapasitas negara mendorong transformasi industri melalui kelembagaan yang kompeten dan hubungan produktif dengan dunia usaha (Johnson, 1982; Amsden, 1989; Wade, 1990; Evans, 1995).

Whole-of-government menekankan koordinasi lintas kementerian dan tingkat pemerintahan untuk mengatasi fragmentasi kebijakan (OECD, 2020). Sementara itu, policy coherence menekankan konsistensi tujuan, pengelolaan konflik kebijakan, penilaian dampak, dan akuntabilitas lintas sektor (OECD, 2019).

Negara Orkestrator dapat dikembangkan sebagai kerangka integratif yang menghubungkan kapasitas negara, koordinasi kelembagaan, koherensi kebijakan, dan komplementaritas pembiayaan produktif. Kontribusinya bukan sekadar menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, melainkan menjelaskan bagaimana keterhubungan kebijakan, pembiayaan, dan produksi mampu meningkatkan produktivitas serta nilai tambah nasional.

Kendati demikian, konsep ini masih memerlukan pengujian akademis dan empiris sebelum dapat dinyatakan sebagai teori yang tervalidasi. Dalam pengertian tersebut, Negara Orkestrator bukanlah negara yang mengendalikan seluruh instrumen ekonomi, melainkan negara yang memastikan setiap instrumen tidak bergerak dalam arah yang saling menihilkan, tanpa mengabaikan independensi kelembagaan dan disiplin pasar.

Siapa Mengorkestrasi dan Bagaimana Konflik Diselesaikan?
Sinergi fiskal, moneter, dan investasi melibatkan institusi dengan mandat berbeda. Presiden menetapkan prioritas pembangunan nasional. Bappenas menjalankan fungsi perencanaan dan koordinasi pembangunan, sedangkan Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap kebijakan fiskal serta pengelolaan risiko anggaran.

Bank Indonesia tetap menjalankan mandat moneternya secara independen. OJK dan LPS memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Danantara, BUMN, perbankan, dan pelaku swasta menjalankan keputusan investasi berdasarkan mandat, kelayakan ekonomi, dan pengendalian risiko masing-masing.

Oleh karena itu, orkestrasi tidak dapat dimaknai sebagai pemusatan seluruh kewenangan ekonomi pada satu institusi. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana konflik tujuan diselesaikan.

Percepatan investasi dapat meningkatkan kebutuhan dukungan fiskal. Ekspansi kredit dapat mendorong pertumbuhan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko perbankan. Kebijakan moneter dapat memerlukan pengetatan ketika pemerintah sedang mempercepat aktivitas ekonomi.

Perbedaan arah kebijakan tersebut tidak selalu mencerminkan kegagalan koordinasi karena setiap institusi memiliki mandat berbeda. Justru di sinilah orkestrasi diuji, yakni kemampuan mengidentifikasi konflik, menilai manfaat dan risiko, serta menentukan alternatif kebijakan berdasarkan kewenangan yang sah.

Pemerintah dapat mengurangi hambatan investasi, memperbaiki infrastruktur, dan menyediakan insentif yang transparan. Namun, keputusan suku bunga tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia, sedangkan keputusan kredit dan investasi harus mempertimbangkan kelayakan serta risiko masing-masing. Negara Orkestrator tidak menuntut seluruh kebijakan bergerak seragam, melainkan memastikan perbedaan mandat tidak berubah menjadi kegagalan koordinasi pembangunan.

Pertumbuhan atau Transformasi?
Apabila keberhasilan New Macroeconomic Framework hanya dinilai dari tercapainya pertumbuhan 6%, evaluasi tersebut belum cukup menjelaskan apakah sinergi kebijakan benar-benar efektif. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi harga komoditas, permintaan global, siklus investasi, maupun kondisi keuangan internasional. Oleh karena itu, keberhasilan orkestrasi perlu dinilai melalui beberapa dimensi.

Pertama, konsistensi perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan kebijakan lintas lembaga. Kedua, efektivitas penyelesaian hambatan investasi dan konflik kebijakan. Ketiga, peningkatan produktivitas modal, kapasitas produksi, dan nilai tambah domestik.

Keempat, kemampuan APBN, Danantara, perbankan, pasar modal, dan sektor swasta memobilisasi pembiayaan produktif tanpa menciptakan risiko fiskal serta keuangan yang berlebihan. Kelima, peningkatan kualitas pekerjaan, pendapatan riil, dan penyebaran kapasitas ekonomi antardaerah.

Indikator tersebut diperlukan untuk membedakan keberhasilan koordinasi kebijakan dari pertumbuhan yang terutama dipengaruhi faktor eksternal. Dengan demikian, efektivitas New Macroeconomic Framework tidak cukup diuji melalui indikator stabilitas dan pertumbuhan, tetapi juga melalui peningkatan produktivitas serta penguatan struktur ekonomi.

Dari Sinergi Menuju Orkestrasi Pertumbuhan
New Macroeconomic Framework mencerminkan upaya pemerintah memperkuat keterhubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan investasi. Pendekatan ini berpotensi menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan, sekaligus mendukung stabilitas dan ketahanan ekonomi. Akan tetapi, kemampuan kerangka tersebut mengakselerasi pertumbuhan secara berkelanjutan belum dapat dinilai hanya berdasarkan kelengkapan instrumen dan besarnya target yang ditetapkan.

Dalam perspektif Negara Orkestrator, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan kebijakan, pembiayaan, dan kapasitas produksi melalui mekanisme koordinasi yang jelas, penyelesaian konflik yang akuntabel, serta indikator hasil pembangunan yang terukur.

Indonesia memiliki APBN, Danantara, perbankan, pasar modal, BUMN, dan sektor swasta. Tantangannya bukan semata-mata menambah instrumen baru, melainkan memastikan instrumen yang telah tersedia bekerja secara komplementer untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah domestik. Oleh karenanya, target pertumbuhan 6% pada 2027 seharusnya menjadi momentum untuk menguji kualitas arsitektur kebijakan pembangunan Indonesia.

New Macroeconomic Framework menjelaskan bagaimana instrumen ekonomi makro diharapkan bekerja bersama. Negara Orkestrator mengajukan pertanyaan lanjutan: siapa yang memastikan kerja bersama tersebut berlangsung, bagaimana konflik kebijakan diselesaikan, dan apakah hasilnya benar-benar memperkuat struktur ekonomi nasional?

Pada akhirnya, pertumbuhan 5,47% menunjukkan daya tahan perekonomian, sementara target 6% merefleksikan ambisi pemerintah. Namun, pertumbuhan yang lebih tinggi belum tentu mencerminkan transformasi ekonomi apabila tidak disertai peningkatan produktivitas dan kualitas kelembagaan.

Pertumbuhan dapat dipercepat melalui sinergi kebijakan. Namun, transformasi ekonomi hanya dapat dipertahankan apabila negara mampu mengorkestrasi kebijakan, pembiayaan, dan kapasitas produksi menjadi satu proses penciptaan nilai yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.


(miq/miq)
Next Article Poin Utama dari Pertemuan IMF/Bank Dunia