Ironi Indonesia Hari Ini

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Ada sebuah adagium klasik dalam kajian komunikasi politik: "What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say." Sederhananya, kalimat yang pernah disampaikan Ralph Emerson itu ingin menyampaikan pesan bahwa tindakan jujur itu jauh lebih penting ketimbang banyak bicara dan retorika. Sayangnya, dalam panggung kekuasaan hari ini, paradoks itu justru tampak telanjang.

Ketika elite politik kita gemar memamerkan deretan gelar akademik di belakang nama serta memobilisasi pasukan siber berbayar, publik justru melihat adanya defisit moral yang semakin akut.

Kita menyaksikan bagaimana pendidikan yang harusnya menjadi suluh peradaban, saat ini telah dipaksa bergeser untuk menjadi kosmetik yang membentuk citra diri (personal branding) pemimpin dan elite negeri. Hari ini kita melihat bagaimana legitimasi kekuasaan hanya dibentuk dan coba dibeli melalui algoritma, bukan dari hasil kerja nyata.

Padahal jika kita menengok ke belakang, Republik ini pernah didirikan oleh generasi yang meletakkan ilmu pengetahuan dan integritas pada maqam tertinggi. Mohammad Hatta, sang proklamator, hidup bersahaja hingga akhir hayatnya. Ia memperlakukan buku serta pemikiran rasional sebagai kompas moral bangsa.

Haji Agus Salim, dengan kecerdasan diplomatik kelas dunia dan penguasaan belasan bahasa, memilih tinggal di kontrakan sederhana tanpa silau oleh kemewahan kekuasaan. Selanjutnya ada juga Buya HAMKA, ulama otodidak berwawasan samudra, yang memilih bergeming menolak tunduk pada tirani kekuasaan demi menjaga kemurnian nurani dan kebenaran ilmu yang dikuasainya.

Jejak intelektual itu terus menyala pada era berikutnya. Kita kemudian mengenang B.J. Habibie, teknokrat visioner kelas dunia yang meletakkan fondasi sains dan industrialisasi modern Indonesia. Meski di ujung masa baktinya ia harus menelan pil pahit manuver politisi Senayan yang menolak pertanggungjawabannya, namun Habibie tetap pergi dengan kepala tegak.

Ia mewariskan pilar demokrasi dan etos riset tanpa membawa dendam yang berkelanjutan. Sementara di akar rumput, ada Romo Mangunwijaya. Arsitek lulusan Jerman dan budayawan ulung asal Yogyakarta itu memilih membumikan kecerdasannya untuk mendampingi kaum marjinal di bantaran Kali Code. Romo Mangun membuktikan bahwa puncak dari pendidikan tinggi adalah empati radikal kepada rakyat kecil lewat bukti nyata, bukan retorika penuh rekayasa algoritma.

Bagi para pendahulu, sekolah dan ilmu pengetahuan bukanlah tiket berburu privilese kekuasaan, melainkan menjadi instrumen emansipasi untuk menghadirkan perubahan. Meminjam pemikiran filsuf pendidikan Paulo Freire, esensi sejati kaum terdidik adalah membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan (conscientização), bukan mereproduksi penindasan baru melalui kepalsuan dan ilusi kekuasaan.

Sayangnya hari ini kita sedang menyaksikan episode yang berbeda, bahkan terasa sangat menyakitkan. Di tangan elite kontemporer, status pendidikan terdegradasi menjadi sekadar "tempelan" demi mendongkrak citra diri sebagai "orang pintar". Padahal, rekam jejak bersekolah para elite itu tampak samar namun tiba tiba mampu menempelkan gelar master, doktor hingga profesor di rangkaian nama mereka.

Dari kacamata ilmu komunikasi, fenomena ini adalah manifestasi nyata dari hyperreality, yakni kondisi di mana citra artifisial sengaja diciptakan untuk mengaburkan realitas faktual. Fenomena itu menjadi semakin nyata ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya gelontoran dana publik untuk belanja influencer dan buzzer politik mencapai Rp 14,69 miliar yang diterima RANS Entertainment selama periode 2024-2026.

Jika dipadankan dengan gaji pekerja di Jakarta dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 5,36 juta per bulan maka butuh waktu 228 tahun untuk menghasilkan pendapatan yang setara dengan buzzer sekelas Raffi.

Ketimpangan ekonomi yang begitu menganga dan pola pembentukan citra kepemimpinan instan yang semu itu telah menunjukkan bahwa model komunikasi politik elite hari ini telah mereduksi integritas kepemimpinan itu menjadi sebuah transaksi dagang. Semuanya menjadi instan karena opini publik bisa dengan mudah dimanipulasi, lalu kritik secara gercep dibungkam, tapi popularitas secara gampang direkayasa lewat fabrikasi algoritma.

Padahal, pengakuan dan legitimasi masyarakat itu bukanlah komoditas yang bisa diborong lewat sokongan kampanye buzzer. Pemimpin sejati tidak membangun wibawanya lewat amplifikasi layar gawai atau manipulasi persepsi dan citra berbayar.

Kepemimpinan harusnya ditunjukkan lewat keteladanan dan integritas di dunia nyata. Ketika sebuah rezim membutuhkan jutaan pasang tagar bayaran hanya untuk meyakinkan dan memvalidasi bahwa mereka sudah bekerja benar, maka sesungguhnya para elite itu sedang mengumumkan hadirnya kerapuhan moral mereka sendiri.

Puncak dari degradasi ini adalah hancurnya nilai paling fundamental dalam dunia pendidikan, yakni kejujuran! Gaduh dan skandal ijazah palsu di kalangan elite politik bukan lagi sekadar perdebatan administratif remeh, melainkan sudah menjadi tragedi kebudayaan terbesar. Bagaimana mungkin seorang pemimpin menuntut rakyatnya patuh hukum dan hidup jujur, sementara fondasi pencapaian intelektualnya sendiri dibangun di atas kabut kepalsuan? Inilah ironi terbesar.

Kombinasi antara ijazah bodong dan sokongan narasi palsu pasukan siber itu melahirkan apa yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai distorsi komunikasi sistematis. Kebohongan di level simbolik ini memicu keputusasaan publik (public cynicism). Ia juga melumpuhkan nalar kritis hingga merusak sendi-sendi demokrasi deliberatif.

Lantas jika Indonesia ingin keluar dari perangkap negara berkembang dan melompat menjadi negara maju, krisis etika dan komunikasi ini harus diputus. Komunikasi politik yang dibangun sudah seharusnya bukan lagi hasil dari pabrikasi citra instan.

Publik dan media massa harus berhenti terbius oleh kultus gelar dan bisingnya tren media sosial berbayar. Komunikasi politik harus dikembalikan pada pertarungan rekam jejak, dialektika argumen, dan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), bukan kemasan visual atau kampanye para buzzer dan influencer.

Hal yang tak kalah pentingnya lagi adalah perlu adanya keberanian untuk bersikap transparan terhadap anggaran komunikasi dan akurasi data publik. Negara wajib menghentikan praktik pemborosan uang rakyat untuk membiayai buzzer dan influencer politik demi membungkus citra penguasa.

Pada saat yang sama, lembaga penyelenggara negara harus menerapkan verifikasi terbuka (open-data authentication) yang ketat atas seluruh klaim akademik dan ijazah pejabat publik. Ini yang sebenarnya sudah diinisiasi oleh ICW.

Kemudian hal paling mendasar yang harus diperbaiki adalah menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai benteng integritas peradaban. Kampus dan lembaga pendidikan tidak boleh tunduk untuk menjadi pabrik gelar instan bagi elite berkuasa.

Perguruan tinggi harus berani menjaga muruah akademiknya, menolak segala bentuk kompromi pragmatis, dan mencabut legitimasi siapa pun yang mencoreng etika kejujuran ilmiah. Kegelisahan ini sesungguhnya sudah berulang kali disampaikan para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi namun ikhtiar itu tak boleh berhenti pada satu per satu kasus saja.

Percayalah, untuk melahirkan peradaban sebuah bangsa yang kuat bukan ditentukan oleh seberapa kuat bisingnya jutaan tweet bayaran di linimasa ataupun sorak sorai dukungan para influencer berbayar. Untuk menjadi bangsa yang beradab itu cukup dengan cara menghadirkan pemimpin yang memperlakukan ilmu pengetahuan, memuliakan akal sehat, dan mengabdi kepada nurani rakyat secara sungguh sungguh, bukan artifisial. Tanpa integritas dan kejujuran sejati, mimpi untuk menjadi negara maju itu hanya akan menjadi fatamorgana di atas panggung sandiwara kekuasaan yang fana.

Saatnya generasi hari ini untuk kembali belajar kepada para pemimpin generasi terdahulu yang sudah membangun negeri ini dengan ilmu pengetahuan dan integritas. Mari kita duduk sejenak sambil menyeruput kopi hitam sambil menguatkan niat, "Indonesia bisa untuk berubah!"

(miq/miq)