Bukan Sekadar Bursa, Indonesia Sedang Membangun Kedaulatan Harga

Indonesia sedang memasuki babak baru dalam politik ekonominya. Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, dengan gagasan agar Indonesia tidak selamanya menjadi price taker, melainkan mampu membangun harga referensi sendiri. Rencana tersebut bahkan diarahkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Gagasan ini penting. Namun, ada satu hal yang perlu ditempatkan secara proporsional: membangun bursa bukan berarti otomatis membangun harga dunia.
Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki perdagangan berjangka komoditas.

Bahkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah menempatkan penguatan Bursa CPO Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun price reference. Dalam laporan kinerja 2025, Bappebti sendiri mengakui transaksi Bursa CPO Indonesia masih belum optimal untuk menjalankan fungsi tersebut.

Di sinilah diskusi publik seharusnya bergerak satu langkah lebih maju. Persoalannya bukan lagi sekadar apakah Indonesia dapat memiliki bursa, melainkan apa yang membuat harga yang terbentuk di Indonesia dipercaya oleh dunia?

Pertanyaan ini penting karena Indonesia sesungguhnya mempunyai modal yang besar. BPS mencatat ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$282,91 miliar, meningkat 6,15 persen dibandingkan 2024. Ekspor nonmigas bahkan mencapai US$269,84 miliar.

Di sektor mineral, posisi Indonesia juga kuat. Data pemerintah menunjukkan cadangan nikel Indonesia sekitar 57 juta ton logam atau sekitar 23 persen cadangan dunia. Indonesia bahkan telah menjadi produsen nikel terbesar dunia. Tetapi kekuatan produksi tidak otomatis berubah menjadi kekuatan harga.

Inilah paradoks yang perlu dipahami. Negara dapat memiliki sumber daya yang melimpah, produksi besar dan pangsa ekspor tinggi, tetapi harga komoditasnya tetap mengacu pada pasar yang terbentuk di tempat lain. Sebab, harga dunia bukan sekadar angka hasil perhitungan. Harga adalah informasi yang lahir dari interaksi pasar.

Sebuah harga baru akan menjadi referensi apabila ada volume transaksi yang memadai, likuiditas, keterbukaan informasi, standar kualitas yang jelas, mekanisme penyelesaian yang kredibel, serta pelaku pasar yang percaya bahwa harga tersebut merepresentasikan kondisi pasokan dan permintaan sebenarnya. Karena itu, tantangan Indonesia bukan membangun "papan harga", melainkan membangun ekosistem pembentukan harga.

Bursa harus terhubung dengan pasar fisik. Komoditas yang diperdagangkan harus memiliki standar kualitas yang jelas. Gudang dan sistem resi harus dapat diverifikasi. Inspeksi harus independen. Penyelesaian transaksi harus dapat dipercaya.

Perbankan dan lembaga keuangan perlu menyediakan pembiayaan serta instrumen lindung nilai. Dan yang tidak kalah penting, pelaku global harus diberi alasan untuk ikut bertransaksi. Tanpa itu semua, kita berisiko memiliki harga yang tercatat di Indonesia, tetapi belum tentu menjadi harga yang digunakan dunia.

Pengalaman CPO memberikan pelajaran berharga. Pemerintah memang telah membangun Bursa CPO Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pembentukan harga domestik. Namun laporan Bappebti menunjukkan transaksi bursa tersebut masih belum optimal untuk menjadi price reference. Artinya, tantangan utama bukan membuat pasar ada, melainkan membuat pasar hidup.

Pasar hidup ketika produsen membutuhkan bursa untuk menjual, industri membutuhkan bursa untuk membeli, pedagang menggunakannya untuk mengelola risiko, bank menggunakannya sebagai dasar pembiayaan, dan investor bersedia mengambil posisi. Ketika semuanya terjadi secara bersamaan, harga yang terbentuk mulai memiliki kekuatan informasi.

Pada titik inilah gagasan bursa komoditas seharusnya dikaitkan dengan hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya soal mengubah bijih menjadi produk bernilai tambah. Ia juga dapat menciptakan komoditas dengan spesifikasi yang lebih seragam sehingga lebih mudah diperdagangkan dan dijadikan dasar kontrak.

Nikel adalah contoh menarik. Indonesia memiliki kekuatan pasokan yang sangat besar, tetapi harga nikel dunia masih memiliki referensi yang kuat dari London Metal Exchange. Di sisi lain, kebijakan Indonesia sendiri menunjukkan bahwa perubahan produksi domestik dapat memengaruhi persepsi pasokan global. Pemerintah bahkan mencatat harga nikel bergerak setelah pengumuman penyesuaian produksi.

Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki market power. Pekerjaan berikutnya adalah mengubah market power menjadi price-discovery power. Ada dimensi lain yang jarang dibicarakan: harga adalah data strategis.

Harga bukan sekadar angka untuk menentukan berapa eksportir menerima uang. Harga memberi sinyal kepada investor mengenai kelangkaan, memberi dasar bagi industri menghitung biaya, membantu bank menilai risiko, menjadi acuan kontrak, dan memengaruhi keputusan produksi.

Jika harga komoditas strategis Indonesia terus terbentuk terutama di luar negeri, maka sebagian informasi ekonomi paling penting mengenai sumber daya Indonesia juga terbentuk di luar negeri.

Karena itu, ambisi membangun Indonesia Reference Price sesungguhnya dapat dibaca lebih luas sebagai upaya membangun kedaulatan informasi harga. Kedaulatan tersebut bukan berarti pemerintah menetapkan harga sesuai keinginannya. Justru sebaliknya. Harga yang kredibel harus lahir dari pasar yang transparan, kompetitif dan terbuka. Pemerintah perlu menjadi penjaga aturan main, bukan pemain yang menentukan angka.

Ukuran keberhasilannya pun perlu diperluas. Jangan hanya melihat nilai transaksi bursa. Ukur pula berapa banyak transaksi fisik yang menggunakan bursa, seberapa besar likuiditasnya, berapa banyak pelaku internasional yang berpartisipasi, seberapa kuat hubungan harga bursa dengan pasar fisik, dan akhirnya: berapa banyak kontrak perdagangan internasional yang menggunakan harga Indonesia sebagai referensi.

Dengan ukuran seperti itu, ambisi menjadi price setter dapat diterjemahkan menjadi agenda yang konkret dan terukur. Indonesia tidak harus menentukan harga seluruh komoditas dunia. Justru lebih realistis memilih komoditas yang memiliki kekuatan struktural-misalnya CPO, nikel, timah atau komoditas strategis tertentu-kemudian membangun benchmark yang pertama-tama dipercaya di dalam negeri, lalu kawasan, dan akhirnya pasar global.

Jalurnya bukan sekadar produsen besar → punya bursa → menjadi penentu harga.
Jalurnya lebih panjang: Kekuatan sumber daya → produksi → perdagangan → likuiditas → kredibilitas → price discovery → benchmark regional → benchmark global.

Karena itu, bursa komoditas 2027 sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai proyek perdagangan. Ia adalah proyek membangun infrastruktur ekonomi dan informasi.
Jika berhasil, manfaatnya bukan hanya Indonesia memperoleh harga yang lebih transparan. Indonesia juga memiliki peluang memperoleh kekuatan tawar yang lebih besar dalam perdagangan, pembiayaan, investasi dan pengelolaan risiko komoditas.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan paling sederhana mungkin bukan apakah Indonesia mengalahkan bursa negara lain. Ukuran keberhasilannya adalah ketika seorang pelaku pasar di luar negeri, sebelum menutup transaksi, mulai bertanya: "Berapa harga yang terbentuk di Indonesia hari ini?"

Saat pertanyaan itu menjadi kebiasaan pasar global, Indonesia tidak lagi sekadar menjual komoditas kepada dunia. Indonesia mulai ikut menentukan informasi yang digunakan dunia untuk menilai komoditas tersebut. Dan mungkin, di situlah makna sesungguhnya dari menjadi price setter.