Jangan Salah Membaca Ekonom
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Saya bukan ekonom. Oleh karena itu, saya mencoba memahami perdebatan ekonomi dengan cara sederhana: Jangan memakai satu teori untuk menjawab semua pertanyaan.
Di Indonesia, diskusi sering cepat berubah menjadi pilihan antara pasar dan negara. Jika ketimpangan naik, pasar bebas disalahkan. Jika bisnis sulit berkembang, pemerintah disalahkan karena terlalu banyak aturan. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu.
John Maynard Keynes penting ketika kita membahas permintaan, pengangguran, dan bagaimana pemerintah merespons krisis. Ben Bernanke sangat penting ketika kita membahas bank, kredit, dan bagaimana kerusakan sistem keuangan dapat memperdalam krisis.
Namun keduanya tidak otomatis menjadi kerangka utama untuk menjawab pertanyaan lain: Mengapa sebagian negara mampu terus menciptakan teknologi, perusahaan baru, dan produktivitas tinggi?
Untuk pertanyaan itu, saya lebih mudah memahami Paul Romer. Romer mengingatkan bahwa pertumbuhan jangka panjang tidak hanya berasal dari menambah modal, tenaga kerja, atau pabrik.
Pertumbuhan juga datang dari ide, pengetahuan, penelitian, dan inovasi. Artinya, kita harus bertanya apakah sistem ekonomi memberi cukup ruang dan insentif kepada orang untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Daron Acemoglu membawa pertanyaan itu ke tingkat yang lebih mendasar: bagaimana aturan permainan membentuk insentif tersebut? Di sinilah istilah institusi sering salah dibaca. Institusi bukan sekadar pemerintah, kementerian, atau jumlah peraturan.
Institusi adalah aturan permainan: Apakah hak milik terlindungi, kontrak dapat ditegakkan, perusahaan baru dapat masuk, pemain lama dapat ditantang, dan orang lebih untung berinovasi daripada mencari rente. Karena itu, mengatakan "institusi penting" tidak sama dengan mengatakan "semakin sedikit pemerintah semakin baik".
Pemerintah memang bisa merusak ekonomi melalui birokrasi buruk, korupsi, proteksi, dan aturan yang tidak masuk akal. Tetapi negara juga dibutuhkan untuk pendidikan, penelitian dasar, infrastruktur, kepastian hukum, dan menjaga persaingan. Pasar sendiri tidak hidup tanpa aturan.
Joseph Schumpeter memberi pelajaran lain. Inovasi berarti creative destruction: Teknologi baru menggantikan teknologi lama, perusahaan baru menantang perusahaan lama, dan sebagian pemain lama kehilangan posisi. Negara yang ingin inovatif harus berani memberi ruang bagi proses ini.
Jadi, untuk Indonesia, pertanyaannya sebaiknya bukan hanya: Apakah pemerintah terlalu besar atau pasar terlalu bebas? Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah aturan kita membuat orang lebih untung menciptakan nilai daripada mencari kedekatan? Apakah perusahaan produktif dapat tumbuh? Apakah pemain baru dapat masuk?
Apakah ilmu dari universitas dan laboratorium bisa berubah menjadi teknologi, perusahaan, dan pekerjaan? Kita tidak perlu menjadi ekonom untuk memahami perbedaan ini. Kita hanya perlu berhati-hati membaca ekonom.
Keynes, Bernanke, Romer, Acemoglu, dan Schumpeter berbicara tentang mekanisme yang berbeda. Jangan jadikan nama mereka slogan untuk membenarkan posisi politik yang sudah kita pilih sebelumnya.
Bagi saya, ekonomi yang sehat bukan sekadar lebih banyak pasar atau lebih banyak negara. Yang utama adalah aturan yang membuat inovasi lebih menguntungkan daripada rente, kompetisi lebih kuat daripada privilege, dan produktivitas menjadi jalan utama menuju kemakmuran.
Kesalahan membaca teori bisa menghasilkan kebijakan yang salah. Presiden, menteri, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat sebenarnya membutuhkan pertanyaan yang sama: Aturan mana yang mendorong kerja produktif dan aturan mana yang justru memberi hadiah kepada pencari rente?
Dari sana barulah kita menilai peran negara, pasar, pajak, subsidi, regulasi, pendidikan, dan investasi. Urutannya penting, karena kebijakan yang baik harus mengikuti masalah yang benar, bukan mengikuti nama besar seorang ekonom saja.
(miq/miq)