Statecraft: Komunikasi sebagai Infrastruktur Kepercayaan Publik

Ada satu perubahan besar yang berlangsung secara perlahan dalam cara sebuah negara diperintah, dan sebagian besar dari kita belum sepenuhnya menyadarinya. Laporan Digital 2025 dari We Are Social dan DataReportal menunjukkan bahwa sekitar 212 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, atau hampir tiga perempat populasi. Mereka menghabiskan rata-rata lebih dari tiga jam setiap hari di media sosial.

Artinya, setiap pagi ratusan juta warga membuka layar yang menyuguhkan versi realitas yang dibentuk bukan oleh negara, bukan pula oleh ruang redaksi media, melainkan oleh algoritma yang bekerja tanpa henti. Algoritma menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita percayai, dan sering kali apa yang kita anggap sebagai kebenaran.

Di dunia seperti ini, otoritas tidak lagi mengalir secara linear dari atas ke bawah. Dahulu pola komunikasi negara relatif sederhana. Pemerintah mengumumkan kebijakan, media menyebarkannya, lalu masyarakat menerima informasi tersebut. Kini rantai itu telah berubah. Setiap warga adalah penyiar. Setiap telepon genggam adalah stasiun media. Setiap unggahan dapat membentuk opini publik.

Dalam situasi seperti itu, kepercayaan menjadi mata uang paling berharga dalam pemerintahan. Namun kepercayaan tidak lagi dapat diperoleh hanya karena kewenangan formal. Ia harus dimenangkan setiap hari melalui komunikasi yang cepat, terbuka, konsisten, dan dapat dipercaya.

Penting untuk mengakui kenyataan ini dengan jujur. Tidak ada pemerintahan di negara mana pun yang mewarisi buku panduan untuk menghadapi lanskap komunikasi digital. Kesulitan berkomunikasi bukanlah kegagalan satu pemerintahan atau satu rezim.

Ini adalah perubahan struktural yang mengguncang seluruh institusi otoritas sekaligus, mulai dari pemerintah, media arus utama, lembaga pendidikan, hingga institusi keagamaan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan siapa yang paling cepat belajar dan beradaptasi.

Bagi Indonesia, tantangannya bahkan lebih besar. Kita adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Mayoritas masyarakat mengakses internet melalui ponsel, mengonsumsi video berdurasi pendek, memperoleh informasi dari aplikasi percakapan, dan membuat keputusan dalam siklus perhatian yang semakin singkat.

Dalam lingkungan seperti ini, kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal hanya karena tidak dipahami publik. Sebaliknya, informasi yang keliru tetapi dikemas dengan menarik dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan penjelasan resmi pemerintah.

Kita telah melihat bagaimana dinamika itu bekerja dalam sejumlah kebijakan strategis pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, sejak awal memunculkan antusiasme sekaligus berbagai pertanyaan mengenai tahapan pelaksanaan, kesiapan ekosistem pendukung, hingga mekanisme implementasinya di berbagai daerah.

Demikian pula dengan pembentukan Danantara sebagai instrumen baru pengelolaan investasi negara. Sebagai sebuah terobosan kelembagaan, kebijakan tersebut memerlukan penjelasan yang utuh mengenai tujuan, tata kelola, serta manfaat jangka panjangnya agar ruang publik tidak lebih dahulu dipenuhi spekulasi dan informasi yang tidak lengkap.

Kedua contoh ini menunjukkan satu pelajaran yang sama. Dalam pemerintahan modern, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang menyertainya.

Pelajarannya sederhana tetapi sangat penting. Dalam pemerintahan modern, komunikasi bukan sekadar aktivitas setelah kebijakan selesai dirumuskan. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan itu sendiri.

Karena itu saya meyakini sudah saatnya kita berhenti memandang komunikasi sebagai persoalan pencitraan. Komunikasi bukan kosmetik politik yang dikerjakan belakangan. Ia adalah bagian dari statecraft, seni mengelola negara. Dalam demokrasi, membuat rakyat memahami alasan di balik sebuah keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas memerintah.

Cara pandang itu membawa kita pada tiga pergeseran yang semakin relevan dalam pemerintahan modern. Pertama, bergeser dari sekadar mengumumkan menjadi menjelaskan sekaligus mendengar. Negara yang kuat di era digital bukanlah negara yang paling banyak berbicara, melainkan yang paling mampu mendengarkan.

Media sosial sesungguhnya adalah sistem pendeteksi dini yang paling efisien dan paling cepat yang pernah dimiliki pemerintah. Percakapan publik dapat dibaca hampir secara real time. Kegelisahan masyarakat dapat dipetakan sebelum berubah menjadi kemarahan. Pemerintah yang mampu membaca sinyal tersebut akan selalu selangkah lebih depan dibandingkan pemerintah yang baru bereaksi setelah krisis membesar.

Kedua, bergeser dari reaktif menjadi proaktif. Dalam komunikasi publik, pihak yang pertama kali mendefinisikan sebuah persoalan biasanya akan memenangkan makna persoalan tersebut. Terlalu sering pemerintah hadir ketika narasi negatif sudah terbentuk, sehingga seluruh energi habis untuk membantah persepsi yang telanjur berkembang.

Padahal di era kecerdasan buatan, ketika gambar, suara, bahkan video palsu dapat diproduksi dalam hitungan detik, kecepatan menjadi faktor yang menentukan. Memberikan penjelasan sebelum ruang informasi dipenuhi spekulasi jauh lebih murah daripada memperbaiki kepercayaan yang sudah telanjur rusak.

Ketiga, bergeser dari banyak suara menjadi satu suara yang konsisten dan manusiawi. Masyarakat mudah bingung ketika kementerian, lembaga, dan pejabat menyampaikan pesan yang berbeda mengenai isu yang sama. Sebaliknya, masyarakat akan lebih percaya ketika pemerintah berbicara dengan narasi yang konsisten, sederhana, dan mudah dipahami.

Yang paling penting, bahasa pemerintah harus terasa manusiawi. Bahasa birokrasi yang terlalu teknokratis hampir selalu kalah oleh bahasa yang jujur, lugas, dan empatik. Dalam situasi krisis, publik tidak menuntut pemerintah selalu sempurna. Yang mereka harapkan adalah kehadiran, kejujuran, dan rasa bahwa negara memahami apa yang sedang mereka alami.

Ada satu prinsip lain yang bisa menjadi pembeda antara negara yang percaya diri dan negara yang rapuh, yaitu melawan disinformasi dengan keterbukaan, bukan dengan ketakutan. Pengalaman Finlandia sering dijadikan contoh. Negara tersebut tidak mengandalkan pembatasan informasi sebagai strategi utama menghadapi disinformasi.

Sebaliknya, mereka membangun literasi media sejak usia dini, memperkuat transparansi pemerintah, dan memastikan fakta resmi tersedia dengan cepat sehingga masyarakat memiliki daya tahan terhadap manipulasi informasi. Kepercayaan publik lahir karena negara terus menghadirkan kebenaran secara konsisten, bukan karena percakapan dibatasi.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar untuk membangun model komunikasi pemerintahan yang lebih baik. Presiden Prabowo Subianto hadir dengan karakter kepemimpinan yang kuat, lugas, dan mudah dikenali publik. Dalam komunikasi politik, karakter yang otentik merupakan aset yang tidak dapat dibeli.

Namun karakter saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem komunikasi yang mampu bergerak secepat ruang digital, berbasis satu data, responsif terhadap aspirasi masyarakat, terukur, dan mampu menjaga konsistensi pesan di seluruh institusi pemerintah.

Ketika karakter kepemimpinan dipadukan dengan infrastruktur komunikasi yang modern, Indonesia memiliki peluang bukan hanya memperbaiki kualitas komunikasinya sendiri, tetapi juga menjadi rujukan bagi negara-negara demokrasi lain tentang bagaimana membangun kepercayaan publik di tengah banjir informasi.

Pekerjaan ini bukan pekerjaan satu orang dan bukan pula pekerjaan satu periode pemerintahan. Ia melampaui kepentingan politik jangka pendek karena kepercayaan publik adalah aset bangsa, bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa.

Membangun infrastruktur kepercayaan adalah salah satu pekerjaan paling strategis yang dapat dilakukan Indonesia hari ini. Bukan semata untuk membantu pemerintah berkomunikasi lebih baik, melainkan untuk memperkuat kualitas demokrasi dan efektivitas negara dalam melayani rakyatnya.

Pada akhirnya, di zaman ketika semua orang dapat berbicara, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan lagi seberapa keras ia bersuara, melainkan seberapa mampu ia didengar, dipahami, dan dipercaya. Di era banjir informasi, itulah bentuk kedaulatan yang paling menentukan.