Pemerintah Tidak Boleh Hanya Mengandalkan "Beauty"

Setiap tahun ajang Miss Universe mengingatkan publik bahwa mahkota juara tidak pernah jatuh hanya karena wajah rupawan. Dewan juri menimbang tiga unsur sekaligus, yaitu beauty, brain, dan behaviour. Kontestan dengan penampilan memukau namun gugup saat sesi tanya jawab dan minim penguasaan isu jarang membawa pulang gelar.

Analogi ini relevan dipinjam untuk membaca posisi sebuah negara dalam kompetisi kekuatan global hari ini. Bangsa tidak cukup mengandalkan wajah cantik berupa proyeksi pertumbuhan, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, atau besarnya pasar domestik.

Tanpa brain yang tercermin dari kapasitas kelembagaan dan tanpa behaviour yang teruji lewat kelincahan birokrasi menghadapi krisis, kecantikan itu hanya modal panggung yang cepat pudar begitu sorotan berpindah ke isu berikutnya.

Indonesia lama dijual dalam narasi kecantikan struktural, populasi lebih dari 280 juta jiwa, garis pantai terpanjang kedua di dunia, cadangan nikel terbesar, dan pasar digital yang terus membesar. Namun wajah cantik itu belum otomatis diterjemahkan menjadi kekuatan nyata.

Lowy Institute dalam Asia Power Index 2024 menempatkan Indonesia di peringkat sembilan dari 27 negara Asia untuk kekuatan komprehensif, tertinggal satu tingkat dari Singapura yang penduduknya kurang dari enam juta jiwa dan luas daratannya hanya sekitar 700 kilometer persegi, meski ekonomi Indonesia empat kali lebih besar dari Singapura.

Paradoks ini oleh analis Michael Beckley dijelaskan lewat rumus sederhana, kekuatan nasional komprehensif dihitung dari perkalian PDB dengan PDB per kapita, sehingga populasi besar yang tidak diimbangi produktivitas justru menjadi beban sumber daya, bukan sepenuhnya modal kekuatan, sebagaimana juga terlihat pada India yang mengalami paradoks serupa.

Skor kompetitif Indonesia versi IMD World Competitiveness Ranking memperkuat gambaran ini. Setelah sempat naik ke peringkat 27 pada 2024, posisi Indonesia justru anjlok ke peringkat 40 dari 69 negara pada 2025, kemudian turun lagi ke peringkat 48 pada 2026, dengan Indonesia tertinggal dari Malaysia yang justru melompat sebelas peringkat.

Direktur IMD World Competitiveness Center Arturo Bris menegaskan bahwa daya saing ekonomi kini tidak lagi ditentukan oleh besarnya anggaran atau skala ekonomi, melainkan oleh kredibilitas institusi suatu negara. Data ini menjadi bukti bahwa wajah cantik berupa potensi pasar dan sumber daya tanpa dukungan tata kelola yang kredibel tidak otomatis naik podium.

Konsep smart power yang dipopulerkan Joseph Nye menjadi rujukan penting di sini. Smart power bukan sekadar penjumlahan hard power dan soft power, melainkan kapasitas merangkai keduanya secara cerdas sesuai konteks dan momentum. Pemerintah yang punya brain akan mampu membaca perubahan lanskap geopolitik, merumuskan kebijakan berbasis data, dan tidak terjebak romantisme potensi semata.

IMD mencatat bahwa Indonesia unggul pada indikator daya saing harga, peringkat sepuluh dunia, dan daya saing perpajakan, peringkat dua belas dunia, namun tertinggal jauh pada efisiensi pemerintahan dan efisiensi bisnis dengan sebagian besar indikator berada di bawah peringkat 50 dunia. Artinya modal kecantikan fiskal tidak diikuti kecerdasan tata kelola yang setara.

Bandingkan dengan Korea Selatan yang menempati peringkat tujuh Asia Power Index 2024 dengan skor kekuatan komprehensif 31,5, ditopang bukan hanya kapasitas ekonomi tetapi juga ekspor budaya dari K-pop hingga perfilman yang memperkuat soft power sekaligus posisi diplomatiknya. Jepang meski skornya sempat turun di bawah ambang kekuatan besar tetap konsisten menjaga kelas menengah kuat berkat institusi riset dan birokrasi teknokratik yang matang.

Australia berada di peringkat enam dengan skor sekitar 31,8, ditopang jaringan aliansi dan lembaga think tank yang aktif memproduksi pengetahuan kebijakan luar negeri, meski laporan yang sama mencatat Canberra mengalami penurunan pada indikator ketahanan sumber daya akibat memburuknya neraca perdagangan energi. Ini menunjukkan bahkan negara maju pun perlu terus merawat brain-nya, tidak boleh berpuas diri pada kecantikan aliansi semata.

Unsur ketiga, behaviour, paling sering luput dari perhatian meski paling menentukan citra pemerintah di mata publik domestik maupun audiens global. Behaviour mencakup kelincahan birokrasi merespons krisis, daya tahan institusi menghadapi guncangan, dan kemampuan mengomunikasikan kebijakan secara jernih.

Laporan IMD 2025 menegaskan bahwa efisiensi pemerintahan kini menjadi pembeda utama dalam menekan polarisasi sosial ekonomi, sebab efisiensi mencakup kelincahan, inklusivitas, dan kerangka kebijakan yang berorientasi masa depan.

Filipina menjadi contoh menarik. Presiden Ferdinand Marcos Jr. tercatat melakukan lebih banyak dialog diplomatik bilateral dibanding pendahulunya, dan strategi pendekatannya yang lebih tegas terhadap sengketa teritorial dinilai tinggi oleh para ahli, tercermin dari undangan pidato di parlemen Australia hingga keynote address Shangri-La Dialogue di Singapura.

Ini contoh behaviour diplomatik yang lincah membangun narasi meski kekuatan komprehensif Filipina tergolong menengah. Vietnam pun mencatat kenaikan skor kekuatan komprehensifnya di tahun yang sama, salah satunya berkat konsistensi perilaku diplomatik yang disebut kebijakan bambu, fleksibel namun tetap berakar kuat pada kepentingan nasional, yang mana mengacu pada melekatkan industry nasional Vietnam ke rantai pasok industri global.

Sebaliknya, tanpa behaviour yang matang, komunikasi kebijakan pemerintah mudah terbaca publik sebagai reaktif dan tidak konsisten, terlebih di era post-truth ketika audiens domestik dan internasional sama-sama menilai pemerintah lewat kecepatan dan kejernihan responsnya, bukan lagi lewat dokumen resmi semata.

Bahkan, kebijakan Indonesia sering kali terbalik dan dikeluarkan tanpa perencanaan yang matang, sehingga memantik amarah publik dan memberikan sindrom pahlawan yang datang terlambat.

Analogi panggung Miss Universe punya batas yang perlu digarisbawahi. Di panggung sesungguhnya dewan juri diasumsikan netral, sementara di panggung geopolitik ada pihak yang justru mencoba memanipulasi penilaian itu sendiri.

Christopher Walker, peneliti dari National Endowment for Democracy, menyebut fenomena ini dengan istilah sharp power. Konsep ini merujuk pada upaya negara yang memiliki kuasa lebih unggul menembus dan mendistorsi ruang informasi negara lain lewat kebijakan dan manipulasi yang menggerogoti integritas lembaga independen, dengan memanfaatkan asimetri antara sistem terbuka dan sistem tertutup.

Berbeda dari soft power yang bekerja lewat daya tarik budaya dan nilai untuk memenangkan hati dan pikiran publik, sharp power justru menusuk keterbukaan demokrasi tanpa berniat menarik simpati audiens sasaran, melainkan sekadar menyebar kebingungan dan mendistorsi ruang politiknya.

Bagi pemerintah, kesadaran akan sharp power melengkapi unsur brain dan behaviour sekaligus. Brain dibutuhkan untuk membedakan mana kerja sama kebudayaan yang tulus dan mana operasi pengaruh yang menyamar sebagai pertukaran akademik atau pusat bahasa, seperti disorot Walker bersama Jessica Ludwig lewat kasus Confucius Institute yang meski tampak setara dengan Goethe Institut atau Alliance Francaise, tetap terikat erat pada badan pemerintah Tiongkok bernama Hanban.

Behaviour dibutuhkan untuk merespons penyusupan semacam itu tanpa ikut menutup diri, sebab studi kasus Australia, Republik Ceko, dan Taiwan dalam kumpulan tulisan Defending Democracy in an Age of Sharp Power justru menunjukkan bahwa ketahanan terbaik lahir dari lembaga yang tetap terbuka namun waspada, bukan dari sikap defensif berlebihan yang malah membatasi kebebasan sipil sendiri.

Bagi Indonesia, ASEAN dapat menjadi medan tarik ulur pengaruh kekuatan besar, kombinasi brain yang jeli membaca sharp power dan behaviour yang tangguh menghadapinya sama pentingnya dengan kecantikan proyeksi ekonomi yang selama ini dibanggakan.

Membaca ulang analogi Miss Universe, pemerintah Indonesia bisa mengajak negara anggota ASEAN lain bahwa sesungguhnya beauty, brain, dan behaviour dapat dikonsolidasikan di tingkat regional dan global secara kolektif. Proyeksi ekonomi hijau, transisi energi, dan bonus demografi tetap jadi modal kuat memikat investasi dan mitra strategis.

Namun kompetisi kekuatan hari ini menuntut brain berupa kapasitas kelembagaan yang kredibel dan konsisten, serta behaviour berupa kelincahan birokrasi dan komunikasi kebijakan yang teruji di depan publik domestik maupun panggung global.

ASEAN sebagai kolektif middle power hanya akan disegani apabila anggotanya mampu menampilkan ketiga unsur itu secara bersamaan, sebagaimana ditunjukkan Singapura yang dengan wilayah kecil tetapi unggul karena kombinasi efisiensi institusi dan diplomasi cerdas.

Pemerintah yang hanya piawai memamerkan data potensi tanpa membenahi tata kelola dan pola perilaku birokrasinya akan bernasib seperti kontestan cantik yang gugup di sesi wawancara, mudah dikagumi sesaat namun sulit dipercaya memegang mahkota dalam jangka panjang.

Di tengah ketidakpastian global yang menuntut kredibilitas institusi di atas segalanya, kombinasi beauty, brain, dan behaviour bukan lagi pilihan estetika, melainkan syarat mutlak sebuah bangsa untuk naik podium di panggung kekuatan dunia.