Keprihatinan Guru dan Pendidikan Daerah
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pendidikan menjadi masalah krusial dalam diskusi isu di Indonesia. Pemerintah menggunakan macam-macam cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru secara umum. Namun, bagaimana keadaannya sekarang?
"Guru tanpa tanda jasa" adalah slogan populer di Indonesia. Tugas guru dianggap mulia, tulus, dan ikhlas dalam membantu menanamkan nilai, moral, dan kecerdasan kepada para murid. Namun kini, slogan itu kurang relevan sebab faktanya gaji guru sudah jauh dari kata layak. Mereka dituntut "sempurna", beradaptasi dengan dunia teknologi, berinovasi, bahkan memenuhi kualifikasi pekerjaan berupa sertifikat pengajaran.
Pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi pertanyaan bagi guru. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran untuk sektor pendidikan meningkat, mencapai Rp757,8 triliun, sekitar 20% dari APBN. Melalui dana itu, secara rinci, sekitar 50% masih ditujukan untuk kebutuhan operasional, bukan untuk guru.
Selain itu, distribusi dana di setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga gaji guru tersebut akan disesuaikan dengan APBD. Ini jadi salah satu faktor untuk menjawab alasan gaji guru kurang layak. Di Kutai Timur, misalnya, sebagian guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun pendapatannya masih di kisaran 2-3 juta per bulan.
Bahkan di dalam banyak kasus, guru-guru honorer hanya dibayar kurang dari 500 ribu per bulan. Ini tentu sangat jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) yang dianggap sebagai standar hidup yang layak. Jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara, pendapatan guru Indonesia cenderung lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Thailand, apalagi Singapura. Dalam hal ini, gaji guru dapat perhatian lebih, bukan sekedar hanya dianggap "berkah".
Alih-alih meningkatkan taraf kelayakan gaji guru, terutama yang di daerah, pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan triliunan rupiah. Apalagi ini diperburuk dengan pemerintah yang juga berkomitmen untuk menghabiskan sekitar 0,27% dari anggaran pendidikan untuk membuat Sekolah Garuda.
Dalam konteks ini, guru di daerah, terutama, harus menjadi bagian dari prioritas jangka panjang. Gaji bukan lagi "barang" langkah, mengingat kesejahteraan guru tentu akan berimplikasi terhadap kualitas pengajaran.
Ketika Prabowo menjadi menteri pertahanan ataupun menjadi presiden, berulang kali ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kaya dan berlimpah sumber daya. Ini terbukti memang, sekilas, dalam sejarah, para kolonial sangat memanfaatkan sumber daya Indonesia sebagai komoditas jual beli atau barang yang laku diperdagangkan. Namun memang, pemerintah saat ini tidak mampu mengelola ataupun mengakomodir distribusi sumber daya secara efektif.
Beban kerja antara pendidikan di kota dan daerah sangat timpang. Artinya, guru yang mengajar di daerah/pedesaan punya beban puluhan kali lipat dibandingkan perkotaan. Studi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menemukan bahwa salah satu yang menghambat adalah rendahnya motivasi belajar.
Lingkungan yang tidak suportif terhadap generasi dini mengakibatkan mereka tidak memiliki "gairah" dalam belajar. Dalam studi kasus lain, misalnya, di Teluk Bintuni, berdasarkan hasil wawancara mandiri membuktikan bahwa motivasi pelajar untuk melanjutkan studi memang sangat rendah, bahkan ketika ingin melanjutkan ke jenjang S1.
Laporan dari BPS pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa angka penduduk di pedesaan yang belum pernah bersekolah mencapai 6,51 persen dan 70,55 persen lainnya tidak lagi bersekolah. Selain faktor motivasi, infrastruktur juga menjadi masalah vital. Kondisi infrastruktur pendidikan daerah yang minim, memunculkan fenomena urbanisasi - kondisi perpindahan guru daerah ke kota.
Hal ini tidak hanya menyebabkan penumpukan kuota guru di kota, tetapi juga menambah beban kerja guru di daerah yang memiliki lebih banyak murid dibandingkan dengan pengajar. Tidak heran jika guru-guru di daerah memiliki beban kerja yang tidak menentu, melebihi kewajiban jam kerja mereka. Ditambah lagi, guru juga terpaksa mengajar lebih dari satu pelajaran guna memenuhi kebutuhan mata pelajaran.
Kualitas guru pedesaan dan perkotaan juga berbeda. Tidak semua guru di pedesaan itu mengenyam jenjang S1. Tidak dalam jumlah kecil, mereka justru banyak mengajar TK atau SD oleh mereka yang hanya lulusan SMA.
Pemerintah Indonesia memang sudah membuat skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan minimal bekerja 2 tahun, namun beberapa universitas menetapkan 3-5 tahun pengalaman. Program ini ini cenderung paradoks karena tidak semua guru memiliki lamanya pengajaran yang sama. Selain itu, tidak semua guru juga dapat mengajar atau melanjutkan studi dikarenakan beban kerja yang berbeda terhadap guru pedesaan.
Globalisasi justru juga menjadi tantangan bagi guru. Ketika guru perkotaan sudah dibekali dengan pelatihan program digital seperti belajar kecerdasan buatan (AI), sebagian guru pedesaan tentu tidak mengalami hal tersebut.
Alih-alih belajar digital, tidak sedikit dari mereka bahkan kurang mengerti dalam menginput data digital ataupun mengirim atau menulis surel dengan baik. Selain itu, dikarenakan infrastruktur internet yang kurang memadai, para guru di daerah sangat sulit mengikuti interaksi secara daring.
Secara sekilas, tantangan ini harus menjadi perhatian Prabowo dan para jajaran menteri. Artinya, presiden sebaiknya perlu memikirkan ulang bahwa pendidikan adalah sektor sangat penting dalam membangun Indonesia secara jangka panjang, bukan membuat proyek instan seperti Sekolah Garuda, atau program yang kurang bermanfaat layaknya MBG. Guru bukan hanya menjadi penggerak masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun peradaban.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google