Prabowonomics Vs Narasi Sell Indonesia
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Narasi "Sell Indonesia" pertama kali dikemukakan oleh George Boubouras, kepala riset pada hedge fund K2 Asset Management. Bourbouras bahkan telah melepas semua aset keuangan Indonesia sejak tahun 2024 (The Straits Times, 5 Juni 2026).
Narasi di atas berpotensi mengganggu rencana presiden Prabowo Subianto mewujudkan pertumbuhan 6,0%-8,0% tahun 2026-2029 karena tingginya saving-investment gap atau (SI-gap), yaitu kesenjangan antara investasi dengan tabungan nasional.
Tabungan nasional dalam satu dekade terakhir hanya 30%-35% dari Gross Domestic Product (GDP). Sementara, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju 8,0% membutuhkan dana investasi sebesar Rp. 11.000 triliun.
Terdapat SI-gap sebesar Rp. 4.400 triliun yang harus ditutupi dari pembiayaan luar negeri melalui berbagai instrumen keuangan, seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan saham. Di mana, pada saat yang sama, tabungan nasional hanya Rp 6.600 triliun.
Kapitalisme Negara
Narasi "Sell Indonesia" dipicu oleh perubahan strategi pembangunan ekonomi nasional dari market based yang liberal menjadi ekonomi pasar yang dikendalikan oleh negara (state capitalism). Atau populer dengan istilah ekonomi konstitusi sesuai dengan pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI).
Seperti diketahui, sejak hari pertama menjabat sebagai presiden ke-8 RI, Prabowo telah memperkenalkan strategi pembangunan yang populer dengan Prabowonomics. Strategi Prabowonomics, beyond capitalism (melampaui kapitalisme) dan beyond socialism (melampaui sosialisme).
Prabowonomics menggeser pendulum ekonomi nasional dari market mechanism yang dikendalikan oleh invisible hand (tangan tidak nampak) menjadi market mechanism yang dikontrol oleh visible hand (pemerintah).
Narasi utama Prabowonomics berpusat pada pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Negara bukan lagi sekedar penonton (regulator atau wasit), tetapi menjadi prime mover (penggerak aktif) pembangunan nasional.
Pengalaman menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi berbasis pasar yang liberal ternyata hanya melahirkan ketimpangan dalam hal penguasaan aset nasional. Merujuk pada data Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), sebanyak 50 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan Indonesia sekitar 263 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 4.681,400 triliun dengan kurs Rp. 17.800 per dolar AS.
Lebih dari separuh, sekitar 57 persen kekayaan 50 orang terkaya Indonesia bersumber dari industri bersifat ekstraktif dan pengelolaan SDA. Konglomerat Indonesia mengekspor komoditas SDA ke luar negeri lalu menempatkan pendapatan devisa hasil ekspor (DHE) di negara ketiga. DHE tidak kembali ke Indonesia untuk memperkuat cadangan valuta asing di dalam negeri.
Hal ini kontras dengan China yang DHE-nya kembali ke China dan menempatkan China sebagai negara dengan cadangan dolar AS terbesar di dunia, mencapai 3,5 triliun dolar AS tahun 2026. Bank Sentral China, People's Bank of China (PBOC), mengelola cadangan dolar AS untuk memperkuat nilai tukar yuan China per dolar AS.
Lalu pada kesempatan lain, Presiden Prabowo juga mengintrodusir narasi "serakahnomics". Narasi ini ditujukan kepada pelaku usaha yang dominan di pasar dan memanfaatkan posisi monopoli atau dominan (penguasaan pasar) untuk mengeksploitasi konsumen dengan harga jual yang tinggi.
Dalam konteks anti-trust law atau anti-monopoly law, tindakan tersebut disebut abused of monopoly power (penyalahgunaan posisi monopoli di pasar). Serakahnomics adalah pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Tidak berhenti di situ, presiden Prabowo juga menggulirkan kebijakan baru ekspor satu pintu untuk tiga komoditas SDA, yaitu crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, batu bara serta ferro alloy (paduan besi dan ferro nikel). Tata kelola ekspor ketiga komoditas di atas melalui BUMN bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
Hal ini bertujuan untuk menghindari transfer pricing dan under invoicing dalam pelaporan ekspor untuk menghindari pembayaran pajak tinggi. Tata kelola ekspor melalui PT DSI menjamin penempatan DHE di dalam negeri. Hal ini akan memperkuat cadangan dolar AS di Bank Indonesia (BI) yang hanya 145 miliar dolaar AS pada Juni 2026. Seharusnya, cadangan dolar AS di BI mencapai 190 miliar dolar AS.
Sentimen Negatif
Sentimen negatif terhadap kebijakan-kebijakan di atas membuat investor global melepas instrumen keuangan Indonesia. Narasi "Sell Indonesia" menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah per dollar AS ke level terendah. Demikian juga dengan kepemilikan asing dalam SBN yang mencapai sekitar 41 persen tahun 2018, menjadi hanya 13 persen pada akhir tahun 2025, turun sebesar 8,0 persen dalam tujuh tahun terakhir.
Fenomena "Sell Indonesia" sudah terjadi sebelumnya, tetapi dalam seminggu terakhir narasi tersebut sengaja diviralkan sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowonomics yang mengutamakan kontrol negara (state developmentalism).
Strategi state developmentalism bukan hal baru secara global. Strategi ini juga dijalankan oleh pemerintah China. Namun perbedaannya, state capitalism China dijalankan dalam regim kontrol arus modal ketat (capital control). Hal ini yang mengeliminasi dampak sentimen negatif investor global terhadap nilai tukar yuan China per dolar AS.
Sebaliknya dengan Indonesia, state capitalism dijalankan dalam regim free capital mobility (kebebasan arus modal). Akibatnya, sentimen negatif akibat perubahan kebijakan (policy uncertainty) menyebabkan net outflow modal asing dari instrumen keuangan Indonesia yang menekan IHSG, kurs rupiah, harga SBN, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Langkah Antisipasi
Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan BI menghadapi narasi "Sell Indonesia" yang diviralkan dari Singapura? Langkah pertama, tetap konsisten mengusung gagasan Prabowonomics dengan konsep kapitalisme negara, yaitu mekanisme pasar yang dikendalikan oleh pemerintah.
Langkah kedua, menjaga stamina BI agar intervensi di pasar valuta asing untuk melawan narasi "Sell Indonesia" tidak menggerus cadangan dolar AS di BI yang saat ini sekitar 145 miliar dollar AS. Di awal tahun 2026 jumlahnya mencapai 156 miliar dollar AS.
Langkah ketiga, mengelola persepsi risiko terhadap perekonomian nasional (country risk premium) untuk melawan narasi "Sell Indonesia". Terutama tingginya persepsi risiko yang bersumber dari disiplin fiskal yang buruk. Saatnya, pemerintah membenahi sisi fiskal khususnya program populis yang menyerap anggaran terlalu besar.
Langkah keempat, tetap membuka opsi menaikkan suku bunga acuan, BI rate menjadi 5,75%- 6,0% sebagai kompensasi atas risiko memegang asset rupiah yang tinggi. Langkah ini juga untuk melawan narasi "Sell Indonesia" yang diviralkan dari Singapura.
Langkah kelima, membawa kembali investor asing ke instrumen SBN dan pasar saham domestik dengan narasi "Buy Indonesia" diikuti perbaikan nyata di semua aspek, dimulai dari komunikasi kebijakan yang lebih teknokratis.
Akhirnya, negara, dalam hal ini Prabowonomics tidak boleh kalah dengan narasi "Sell Indonesia" yang telah menjadi gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. Narasi "Sell Indonesia" justru harus semakin memperkuat posisi pemerintah dalam menggeser pendulum ekonomi nasional dari market mechanism yang dikendalikan oleh invisible hand menjadi market mechanism yang dikendalikan oleh pemerintah (visible hand).
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google