Lima Persen yang Besar
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setiap kali kita mengisi bensin di SPBU, ada satu fakta yang jarang kita sadari, bahwa lebih dari separuh isi tangki kendaraan kita diimpor dari negara lain. Kementerian ESDM mencatat, sepanjang tahun 2025 ketergantungan Indonesia pada impor bensin mencapai 60,18% dari total kebutuhan nasional. Sebagian besar impor bensin ini berasal dari Singapura dan Malaysia. Bayangkan ratusan triliun rupiah devisa yang setiap tahun mengalir keluar dari Indonesia.
Namun, pada Juli 2026, untuk pertama kalinya dalam sejarah energi kita, sebagian dari isi tangki itu direncanakan akan diganti dengan hasil bumi Tanah Air. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, melalui Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 yang ditetapkan pada 3 Maret 2026, telah menetapkan kebijakan mandatori E5 (bensin yang dicampur 5 persen bioetanol) akan mulai berlaku Juli 2026.
Tahap awal akan diberlakukan secara terbatas di sejumlah titik pada tujuh wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, dan Lampung, menyesuaikan ketersediaan pasokan etanol lokal. Kadar campuran kemudian direncanakan naik menjadi 10% (E10) secara bertahap mulai 2028.
Menteri ESDM dengan tegas juga mengungkapkan bahwa seluruh bahan baku bioetanol untuk program ini harus berasal dari produksi dalam negeri, tidak ada impor. Klausul ini sederhana tetapi mengubah segalanya. E5 bukan sekadar kebijakan energi, ia adalah kebijakan kedaulatan untuk bangsa Indonesia.
Mengapa Kebijakan Harus Segera Diterapkan?
Pertama, dompet negara sudah membuktikan bahwa kebijakan campuran nabati menghemat devisa. Program biodiesel sawit (B35 di 2024 dan B40 di 2025) menurut Kementerian ESDM diperkirakan telah berhasil menghemat devisa Indonesia sebesar USD 17,19 miliar atau setara Rp 271,78 triliun sepanjang dua tahun tersebut.
Bahkan jika dihitung sejak program biodiesel diluncurkan di 2020, total devisa yang terselamatkan menurut Kementerian ESDM diperkirakan mencapai USD 40,71 miliar pada Oktober 2025. Hasilnya bisa dilihat di lapangan, impor solar Indonesia turun drastis dari sekitar 8,3 juta ton pada 2024 menjadi hanya sekitar 5 juta ton pada 2025, atau hanya 10,58% dari kebutuhan nasional.
Pola yang sama akan bekerja pada bensin lewat mandatori E5, di mana setiap liter etanol yang dicampur ke tangki masyarakat adalah satu liter dolar yang tetap berputar di ekonomi kita, bukan mengalir keluar.
Kedua, ini revolusi diam-diam untuk petani kita. Petani tebu, singkong, sorghum, dan sagu akan mengurangi ketergantungan pada ekonomi dapur, tapi juga menopang kebutuhan input bahan bakar nasional.
Sebagai gambaran, Kementerian ESDM mencatat program biodiesel B40 pada 2025 telah menyerap lebih dari 14 ribu tenaga kerja di sektor pengolahan (off-farm) dan 1,95 juta tenaga kerja petani (on-farm). Skala serupa diharapkan akan terjadi pada industri bioetanol begitu rantai pasoknya tumbuh penuh - lapangan kerja baru di desa, pendapatan tambahan untuk petani, geliat ekonomi pedesaan yang semakin produktif.
"Tapi Nanti Malah Impor Bahan Bakunya?" - Begini Jawabannya
Pertanyaan ini terdengar masuk akal sampai kita memahami arsitektur kebijakannya. Ekosistem industri bioetanol Indonesia tidak dibangun di atas gula konsumsi. Namun ia dibangun di atas molase, yaitu residu atau "limbah" produksi gula. Selama ini, molase adalah produk sampingan pabrik gula yang nilai ekonomisnya rendah.
Setiap kilogram gula yang kita produksi otomatis menghasilkan molase. Jadi semakin Indonesia mendekati swasembada gula, semakin melimpah pula bahan baku bioetanolnya dan bukan menjadi tambahan beban produksi.
Kementerian Pertanian mencatat produksi tebu nasional 2025 mencapai 39,07 juta ton dengan produktivitas 69,35 ton per hektare, melampaui target Rencana Strategis Perkebunan. Produksi gula nasional 2025 sebesar 2,67 juta ton, atau 97,54% dari target swasembada. Menteri Pertanian juga menargetkan produksi gula mencapai 3 juta ton pada 2026, angka yang akan membebaskan Indonesia dari impor gula putih.
Untuk mendukungnya, peta jalan Perpres 40/2023 mengamanatkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700 ribu hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan, dengan ekspansi menyebar ke Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi, hingga Papua.
Peraturan Presiden 40 Tahun 2023 yang menjadi payung kebijakan ini berjudul lengkap "Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati." Judulnya saja menjawab keraguan - swasembada gula dan bioetanol adalah satu paket kebijakan yang terukur, terarah, dan dituju untuk kepentingan rakyat.
Ini Bukan Barang Baru - Sudah Ada Selama Hampir Tiga Tahun
Sudah ada di 170-an SPBU Pertamina di Pulau Jawa dan akan menjadi sekitar 200-an SPBU dalam waktu dekat produk Pertamina bernama Pertamax Green 95. Bensin RON 95 dengan campuran 5% bioetanol ini sudah dipasarkan Pertamina Patra Niaga sejak 24 Juli 2023.
Selama hampir tiga tahun beroperasi, etanolnya berasal dari satu tempat, tetes tebu yang diolah PT Energi Agro Nusantara (Enero), anak usaha PTPN I, di Mojokerto, Jawa Timur. Tidak ada satu liter pun etanol impor yang digunakan, dan distribusinya berjalan tanpa kendala pasokan yang signifikan.
Kapasitas Enero saat ini 30 ribu kiloliter per tahun. Pada 2025, PTPN melaporkan produksi etanolnya mencapai 32 juta liter melampaui kapasitas terpasang dengan kemurnian 99,9%, di atas standar nasional fuel-grade ethanol sebesar 99,2%. Ditambah tiga produsen fuel-grade dengan total kapasitas sekitar 26 ribu kiloliter per tahun.
Industri etanol nasional secara keseluruhan memang besar - kapasitas terpasang sekitar 300 ribu kiloliter, tetapi sebagian besar masih berkualitas industrial dan perlu ditingkatkan melalui penambahan unit pemurnian sebelum layak menjadi bahan bakar.
Pada awal Februari 2026, Pertamina bersama Sinergi Gula Nusantara melakukan groundbreaking pabrik bioetanol baru di Glenmore Banyuwangi dengan kapasitas 30 ribu kiloliter per tahun. Pembangunan ini diperkirakan rampung dalam 24 bulan.
Ketika pembangunannya rampung dan beroperasi penuh akan melipatgandakan kapasitas fuel-grade nasional - langkah konkret memperkecil jurang antara pasokan dan kebutuhan. Ekosistem bioetanol Indonesia bukan sedang dibangun dari nol tetapi sudah berjalan sejak lama. Yang dilakukan pemerintah sekarang adalah menaikkan skalanya.
Harapan yang Akan Terjadi Lima dan Puluhan Tahun ke Depan
Tantangan jangka panjang memang nyata. Diskusi INDEF pada akhir Desember 2025 mencatat, untuk mencapai E10 pada 2028, kebutuhan etanol Indonesia adalah 1,4 juta kiloliter per tahun. Sementara kapasitas industri etanol nasional saat ini sekitar 300 ribu kiloliter dengan kapasitas fuel-grade hanya sekitar 70 ribu kiloliter.
Gap ini besar, tapi justru di situlah letak peluangnya. Setiap pabrik baru yang dibangun adalah ribuan lapangan kerja baru, investasi baru, dan pajak baru bagi daerah. Pada lima tahun ke depan, ekosistem industri bioetanol nasional akan berdiri tegak dari hulu hingga hilir - petani tebu dan singkong di desa, pabrik etanol di kabupaten, hingga SPBU di kota.
Dalam 10-15 tahun, klaster industri etanol regional tumbuh di Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur. Neraca perdagangan migas membaik secara struktural - bukan karena harga minyak dunia kebetulan turun, tapi karena kita sudah tidak terlalu bergantung padanya.
Pada horizon generasional, ini adalah kontribusi konkret Indonesia menuju target Net Zero Emission 2060. Tapi lebih dari itu, ini adalah kemandirian energi yang tidak lagi rentan pada gejolak geopolitik di Selat Hormuz, Laut Merah, atau Laut Cina Selatan. Cucu kita akan mengisi bensin di SPBU yang sebagian besar tangkinya diisi oleh hasil panen kakek nenek mereka.
Lima Persen yang Besar
Mandatori E5 bukan revolusi yang dramatis. Ia tidak akan langsung menurunkan harga BBM secara mencolok, tidak akan langsung membersihkan langit Jakarta dalam semalam, tidak akan langsung menutup keran impor minyak.
Tapi ia adalah langkah pertama dari pergeseran yang lebih besar - pergeseran dari ekonomi yang bergantung pada pihak lain menuju ekonomi yang berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap kali nanti kita mengisi bensin setelah Juli 2026, ada lima persen yang berbeda.
Lima persen yang tumbuh dari tanah Indonesia, diolah oleh tangan petani bangsa, dan membakar ketergantungan impor BBM kita. Lima persen terdengar kecil. Tapi lima persen yang konsisten, lima persen yang akan menjadi sepuluh persen, lima persen yang akan menjadi dua puluh persen - itu adalah perjalanan menuju kedaulatan energi yang kita tuju.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google