Sudah Tangguhkah Ketahanan Energi Nasional Kita?
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Beberapa minggu terakhir, hampir di setiap diskusi yang diikuti, baik dengan rekan seprofesi, di grup WhatsApp keluarga, maupun dalam forum yang lebih formal, selalu muncul pertanyaan serupa: Apakah pasokan bahan bakar kita aman? Apakah harga akan naik lagi? Apakah dampak perang di Timur Tengah akan sampai ke kita?
Kekhawatiran tersebut wajar. Konflik Iran-Amerika Serikat beberapa waktu lalu memang mengguncang pasar energi global. Harga minyak sempat melonjak. Waktu pengiriman bahan baku industri membengkak. Masyarakat bertanya-tanya: apakah Indonesia cukup tangguh menghadapi badai ini?
Aman untuk Hari ini, Tapi belum Tentu untuk Esok
Ketahanan energi suatu bangsa, termasuk Indonesia, adalah hal yang sangat penting karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Ada tiga faktor utama yang memengaruhi ketahanan energi nasional.
Pertama, perkembangan makroekonomi seperti penurunan potensi pertumbuhan global dan penurunan investasi di negara berkembang. Kedua, perkembangan geopolitik, termasuk konflik Iran-AS yang baru saja terjadi. Ketiga, perkembangan teknologi energi yang dapat meningkatkan efisiensi, diversifikasi sumber energi, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Dari ketiga faktor tersebut, ketahanan energi Indonesia saat ini dinilai cukup aman untuk kebutuhan jangka pendek. Namun untuk proyeksi lima hingga sepuluh tahun ke depan, masih diperlukan upaya yang lebih serius.
Sebab, ketergantungan pada impor energi membuat posisi kita menjadi rentan. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah rumah tangga yang setiap bulan mampu membayar tagihan listrik dan bahan bakar, tetapi belum memiliki cadangan dana darurat yang memadai. Rumah tangga ini akan merasa nyaman selama tidak ada kenaikan harga atau gangguan pasokan.
Namun ketika terjadi gejolak, kerentanannya akan terlihat. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan situasi ketahanan energi Indonesia saat ini: terlihat stabil di permukaan, tetapi masih memiliki sejumlah kerentanan.
Dominasi Fosil dan Target yang Jauh dari Capaian
Salah satu kerentanan itu adalah dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional. Berdasarkan data Handbook of Energy & Economy Statistics of Indonesia, batubara menyumbang 38 persen, minyak 34 persen, dan gas 15 persen.
Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai 15,75 persen. Angka ini masih di bawah target Kebijakan Energi Nasional sebesar 17-19 persen pada 2025. Lebih jauh lagi, dalam periode 2018 hingga 2022, konsumsi energi final nasional tercatat meningkat 26 persen. Sektor industri menjadi pengguna terbesar dengan porsi 43 persen, diikuti sektor transportasi 38 persen, serta sektor rumah tangga dan komersial 17 persen, dan lainnya 1 persen.
Peningkatan ini wajar seiring pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah tingginya ketergantungan pada sumber energi fosil yang sebagian besar masih diimpor.
Pelajaran dari Gejolak Timur Tengah
Perang Iran-Amerika Serikat memberikan pelajaran berharga. Gangguan di jalur perdagangan minyak dunia berdampak pada lonjakan harga bahan baku industri hingga 100 persen dan perpanjangan waktu pengiriman menjadi 50 hari.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi fosil impor bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keamanan nasional dan ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan energi seharusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan hal ini masuk ke dalam Asta Cita Sektor Energi sebagai misi Presiden Prabowo Subianto
Mengapa Transisi Energi Masih Tersendat?
Mengapa transisi energi kita terasa lambat? Setidaknya ada empat penyebab yang saling berkaitan. Pertama, adanya kelebihan pasokan listrik dari pembangkit fosil yang sudah ada sehingga tidak ada tekanan ekonomi untuk segera membangun pembangkit EBT baru.
Kedua, harga listrik dari EBT yang masih belum kompetitif dibandingkan batubara. Ketiga, ekosistem EBT yang belum matang, termasuk perizinan dan keterbatasan sumber daya manusia. Keempat, dukungan pendanaan berbunga rendah untuk industri EBT dalam negeri yang belum tersedia secara luas.
Keempat faktor ini bukan berarti tidak bisa diatasi, tetapi pengakuan terhadap tantangan tersebut adalah langkah awal yang penting untuk menyusun strategi yang lebih tepat sasaran.
Langkah-Langkah yang dapat Dipertimbangkan
Dengan memahami hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan ke depan. Untuk sektor industri, pemerintah berencana membangun 53 smelter dengan kebutuhan listrik 5,6 GW. Agar tidak memperpanjang ketergantungan pada batubara, smelter-smelter baru ini sebaiknya dirancang dengan opsi energi yang lebih bersih sejak awal. Memang diperlukan investasi awal yang lebih besar, tetapi itu akan memberikan keuntungan jangka panjang.
Untuk sektor transportasi, program biofuel seperti B40 telah menunjukkan hasil positif dan mulai 1 Juli 2026 diberlakukan program B50. Penjualan kendaraan listrik di Indonesia juga tercatat naik 53 persen pada semester I 2023.
Namun untuk bioetanol, masih diperlukan kerja keras tambahan. Kepastian pasar bagi produsen etanol, misalnya melalui skema kontrak pembelian jangka panjang, dapat mendorong investasi di sektor ini.
Untuk sektor rumah tangga, percepatan pemasangan atap surya dengan skema cicilan melalui tagihan listrik dapat menjadi solusi yang layak dipertimbangkan. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara.
Saya selalu percaya bahwa Indonesia suatu saat bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung ke siapa pun, bahkan bisa menjadi raksasa di Asia. Tapi keyakinan tersebut memerlukan kontribusi semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi-asosiasi, dan lain-lain secara terintegrasi dan alignment yang jelas.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google