Rupiah Lemah, Industri Tercekik: Saatnya RI Keluar dari Ekonomi Rentan
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pelemahan rupiah dan volatilitas IHSG belakangan ini tidak boleh sekadar dibaca sebagai gejolak pasar biasa. Ini adalah alarm keras bahwa struktur ekonomi Indonesia masih rapuh dan terlalu rentan terhadap tekanan global.
Ketika rupiah bergerak mendekati Rp17.500 per dolar AS dan IHSG mengalami tekanan akibat keluarnya arus modal asing, persoalan sebenarnya bukan hanya soal sentimen eksternal. Masalah utamanya adalah fondasi ekonomi nasional yang belum cukup kuat menopang ketahanan jangka panjang.
Indonesia masih terlalu bergantung pada modal asing jangka pendek, impor bahan baku, dan ekspor berbasis komoditas mentah. Akibatnya, setiap kali terjadi gejolak global, rupiah langsung tertekan, pasar keuangan terguncang, dan sektor riil ikut terkena dampaknya.
Ini bukan sekadar siklus ekonomi. Ini persoalan struktur.
Hari ini, lebih dari 70% impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan barang modal. Artinya, industri nasional masih sangat tergantung pada komponen impor untuk bisa berproduksi. Ketika rupiah melemah, biaya produksi langsung melonjak.
Industri makanan-minuman, farmasi, tekstil, elektronik, otomotif, petrokimia, hingga manufaktur nasional menghadapi tekanan biaya yang nyata. Sementara itu, daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga.
Pelaku usaha akhirnya berada dalam situasi sulit: harga dinaikkan pasar melemah, harga ditahan margin tergerus. Dalam jangka pendek mungkin perusahaan masih bertahan. Tetapi dalam jangka panjang, tekanan ini bisa memperlambat ekspansi usaha, menghambat investasi baru, dan menahan penciptaan lapangan kerja.
Yang mengkhawatirkan, situasi ini terjadi ketika ekonomi global sedang memasuki fase ketidakpastian baru. Suku bunga tinggi di Amerika Serikat masih menahan arus modal global. Konflik geopolitik mendorong volatilitas harga energi dan pangan. Perang dagang baru mulai bermunculan. Dunia sedang bergerak ke arah proteksionisme ekonomi dan perebutan rantai pasok strategis.
Pertanyaannya: apakah struktur ekonomi Indonesia cukup siap menghadapi situasi ini? Jawabannya: belum sepenuhnya.
Kontribusi manufaktur Indonesia terhadap PDB saat ini hanya berada di kisaran 18%-19%. Padahal pada era industrialisasi awal 1990-an pernah menyentuh lebih dari 28%. Ini menunjukkan proses deindustrialisasi dini masih menjadi tantangan besar.
Ironisnya, di saat negara lain berlomba memperkuat industri teknologi tinggi, Indonesia masih terlalu nyaman mengekspor bahan mentah dan menikmati booming komoditas jangka pendek.
Kita tidak bisa terus bergantung pada siklus harga batu bara, nikel, atau CPO semata untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, tekanan rupiah hari ini harus menjadi momentum koreksi besar arah pembangunan ekonomi nasional.
Pertama, Indonesia harus berani masuk ke industrialisasi tahap lanjut. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada smelter dan produk setengah jadi. Kita harus masuk ke industri baterai, petrokimia, semikonduktor, advanced manufacturing, hingga ekonomi digital berbasis inovasi.
Kedua, substitusi impor harus dijalankan secara serius dan realistis. Selama ini substitusi impor terlalu sering menjadi jargon tanpa pembangunan industri hulunya. Dunia usaha membutuhkan bahan baku lokal yang kompetitif, bukan sekadar kewajiban menggunakan TKDN tanpa kesiapan rantai pasok.
Ketiga, pasar keuangan domestik harus diperkuat agar tidak terlalu tergantung pada dana asing jangka pendek. Ketika investor asing keluar, pasar kita terlalu mudah bergejolak. Basis investor domestik harus diperbesar melalui penguatan dana pensiun, asuransi, sovereign wealth fund, dan investor ritel nasional.
Keempat, pemerintah perlu memberikan akses hedging yang murah dan mudah bagi industri menengah dan UMKM. Banyak pelaku usaha sebenarnya ingin melindungi diri dari risiko kurs, tetapi instrumennya masih mahal dan rumit.
Kelima, reformasi regulasi harus dipercepat. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian arah kebijakan. Dalam situasi global penuh ketidakpastian, stabilitas kebijakan adalah modal utama menjaga kepercayaan pasar.
Keenam, negara harus mulai fokus membangun ekonomi berbasis produktivitas, bukan hanya konsumsi. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu bertumpu pada konsumsi domestik. Padahal negara maju tumbuh karena produktivitas industri, teknologi, dan inovasi.
Indonesia memiliki semua syarat menjadi kekuatan ekonomi besar: sumber daya alam melimpah, bonus demografi, pasar domestik besar, dan posisi geopolitik strategis. Tetapi tanpa keberanian memperkuat struktur industri nasional, kita akan terus menjadi ekonomi yang mudah terguncang setiap kali dolar menguat dan modal asing keluar.
Karena itu, tantangan rupiah hari ini harus dibaca lebih dalam. Ini bukan sekadar soal kurs. Ini ujian terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Kita membutuhkan ekonomi yang bukan hanya tumbuh tinggi di atas kertas, tetapi juga kuat, produktif, tahan guncangan, dan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Kalau tidak, Indonesia akan terus besar sebagai pasar tetapi belum benar-benar kuat sebagai kekuatan ekonomi.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google