Rencana Belanja Pertahanan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Situasi geopolitik di kawasan Asia Barat terus dipenuhi dengan ketidakpastian, di mana segala hal terkait politik dan militer dapat berubah hanya dalam waktu 24 jam saja. Kondisi demikian tentu saja memunculkan ketidakpastian yang sangat tinggi bagi para pelaku industri di berbagai sektor, begitu juga dengan para penentu kebijakan negara di bidang fiskal.
Para usahawan yang pada akhir tahun 2025 telah menetapkan proyeksi kinerja perseroan pada tahun 2026 terpaksa harus melakukan pembaruan terhadap estimasi tersebut, demikian pula kerepotan yang dihadapi oleh pengelola fiskal dalam menghitung ulang proyeksi belanja maupun pendapatan pemerintah. Sedangkan pada tingkat akar rumput, masyarakat sejak beberapa pekan silam sudah merasakan secara langsung dampak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Meskipun tidak ada pihak yang dapat memberikan prediksi kapan perang kedua belah pihak akan selesai, satu hal yang pasti adalah ekonomi dunia akan menuju ke suatu keadaan baru yang tidak sama dengan suasana sebelumnya.
Apa yang terjadi di wilayah Asia Barat Daya memunculkan pula kekhawatiran di kawasan Indo Pasifik, khususnya menyangkut situasi di Selat Taiwan antara Taiwan dan Cina. Ketidakmampuan Amerika Serikat memberikan payung keamanan kepada negara-negara Teluk terhadap serangan Iran dan terikatnya sebagian sumber daya militer Amerika Serikat di kawasan Asia Barat Daya memunculkan kekhawatiran apakah Amerika Serikat dapat memberikan payung keamanan kepada Taiwan dan Jepang seumpama Cina melakukan invasi terhadap Taiwan.
Menjadi pertanyaan pula apakah Amerika Serikat masih memiliki kemampuan berperang secara simultan di dua wilayah dunia sekaligus atau tidak? Pertanyaan tersebut muncul sebab diperkirakan setidaknya seperti sepertiga cadangan rudal permukaan ke permukaan dan rudal permukaan ke udara Amerika Serikat telah dikonsumsi dalam perang melawan Iran.
Padahal kapasitas produksi rudal seperti Tomahawk dan Patriot tidak secepat kemampuan menggunakan proyektil itu, terlepas bahwa anggaran pertahanan Amerika Serikat pada 2026 mencapai US$839,2 milyar dan tahun depan mungkin menyentuh US$1,5 triliun.
Dinamika keamanan global dan regional sejak beberapa tahun lalu menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia melaksanakan modernisasi kekuatan pertahanan dengan intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya hingga tahun lalu, ekonomi Indonesia tidak mengalami guncangan berarti guna mendukung modernisasi kekuatan pertahanan, walaupun terdapat kritik terhadap efektivitas pemakaian Pinjaman Luar Negeri (PLN) terhadap kegiatan tersebut.
Selain itu, terdapat juga pandangan kritis terhadap penggunaan BA BUN untuk melakukan pembelian sistem senjata seperti jet tempur. Namun, sejak memasuki 2026 ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar karena perkembangan dalam negeri dan luar negeri, di mana perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel mengubah beberapa proyeksi fundamental pemerintah di bidang fiskal dan ekonomi.
Dengan alokasi PLN bagi Kementerian Pertahanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas senilai US$34,8 miliar untuk periode 2025-2029, Kementerian Pertahanan nampaknya akan mulai melaksanakan belanja peralatan perang dengan nilai yang cukup signifikan pada tahun ini.
Memang besaran PLN yang akan dibelanjakan pada tahun ini tidak mencapai US$34,8 miliar, akan tetapi nilai yang akan dibelanjakan nampaknya lebih besar daripada kuota PLN pada 10 tahun lalu. Sebagai gambaran, pada kurun 2015-2019 Kementerian Pertahanan hanya menerima US$7,7 miliar untuk akuisisi sistem senjata.
Menyangkut rencana Kementerian Pertahanan membelanjakan PLN pada tahun ini dengan nilai cukup signifikan, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Pertama, kapasitas fiskal, di mana kapasitas fiskal pemerintah pada TA 2026 dan TA 2027 perlu diperhitungkan sebab situasi geopolitik yang terjadi di wilayah Asia Barat Daya akan berdampak hingga 2027.
Pemulihan situasi ekonomi global untuk kembali ke situasi sebelum 28 Februari 2026 akan memerlukan masa bertahun-tahun, sehingga hal demikian akan berimbas pada kinerja ekonomi Indonesia, termasuk pendapatan pajak dan PNBP yang akan membiayai berbagai kegiatan belanja APBN sekaligus mengendalikan defisit di bawah tiga persen terhadap PDB.
Apakah kapasitas fiskal APBN 2026 dan APBN 2027 akan sanggup membiayai belanja pertahanan dengan nilai yang cukup signifikan pada 2026? Penting untuk diingat bahwa penggunaan skema PLN tidak berarti bahwa pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan dana Rupiah Murni dari APBN.
Kedua, ketaatan terhadap proses birokrasi. Di antara kritik terhadap Kementerian Pertahanan dalam program belanja peralatan pertahanan ialah terkadang masih ada pemberian kontrak kepada penyedia saat anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut belum tersedia. Terkait dengan rencana belanja dengan nilai cukup signifikan pada tahun ini dengan skema PLN, apakah rencana demikian telah sesuai dengan proses birokrasi pemerintah?
Seperti penandatanganan kontrak baru dilaksanakan setelah Menteri Keuangan menerbitkan pengeluaran Penetapan Sumber Pembiayaan dan bukan hanya berdasarkan pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri dan Daftar Kegiatan Khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Ketiga, skala prioritas. Apakah rencana belanja sistem senjata dengan nilai yang cukup signifikan pada tahun ini berdasarkan pertimbangan skala prioritas ataukah berdasarkan pertimbangan subjektif pengambil keputusan saja?
Andaikata berdasarkan pertimbangan skala prioritas, sepertinya Kementerian Pertahanan tidak perlu melaksanakan belanja dengan nilai cukup signifikan tersebut. Dengan asumsi bahwa Indonesia hendak mengakuisisi Rafale, KF-21, fregat dan kapal selam sebagai program prioritas, maka nilai total ketiga program tersebut tidak akan mencapai tingkat "cukup signifikan".
Keempat, skema PLN. Pertanyaan klasik yang muncul adalah apakah pemerintah akan mengedepankan penggunaan skema Kreditor Swasta Asing (KSA) daripada Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dalam rencana belanja peralatan perang dengan nilai cukup signifikan pada 2026?
Dengan ketetapan Moody's Ratings dan Fitch Ratings yang menempatkan outlook utang pemerintah Indonesia pada tingkat negatif, maka biaya utang pemerintah akan lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Tanpa penurunan outlook pun, biaya utang yang berasal dari KSA jauh lebih mahal daripada LPKE, apalagi setelah dua dari tiga institusi pemeringkat global menurunkan outlook Indonesia.
Modernisasi kekuatan pertahanan merupakan suatu kebutuhan, akan tetapi kegiatan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan kehati-hatian dari aspek fiskal, termasuk pengelolaan utang. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang di kawasan Asia Barat Daya, pemerintah sebaiknya lebih konservatif dalam pengelolaan fiskal, termasuk pembiayaan belanja pertahanan.
Tidak ada yang keliru apabila pemerintah menerapkan skala prioritas dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak perlu menyerap jumlah PLN yang cukup signifikan pada tahun pertama setelah Blue Book 2025-2029 diterbitkan.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google