Ketangguhan Ekonomi RI & Pekerjaan Rumah yang Perlu Diselesaikan

Di saat ekonomi global dibayangi ketidakpastian, sikap pesimisme mudah sekali tumbuh. Tiap hari masyarakat disuguhkan berita tentang suku bunga yang tinggi di negara maju, konflik geopolitik yang tak kunjung reda, tekanan harga energi, dan perlambatan ekonomi dunia.

Hal ini tentu membuat banyak orang bertanya apakah Indonesia cukup kuat menghadapi situasi ini. Pertanyaan seperti itu bukan hanya wajar, tetapi juga sehat. Dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, publik memang seharusnya waspada.

Namun kewaspadaan tetap harus dibedakan dari kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Tidak setiap tekanan berarti kegagalan, tidak setiap keluhan biaya hidup berarti fondasi ekonomi nasional sedang runtuh, dan tidak setiap kritik terhadap situasi ekonomi harus dijawab dengan penyangkalan.

Kalau data dibaca secara utuh dan dengan kepala dingin, posisi Indonesia sampai saat ini masih cukup kuat di mana ekonomi nasional tetap relatif tangguh di tengah badai global, meskipun pekerjaan rumah pemerintah juga masih besar.

Di satu sisi ada kecenderungan untuk menilai ekonomi hanya dari pengalaman sehari-hari, terutama ketika harga kebutuhan terasa berat. Di sisi lain ada kecenderungan sebaliknya, dimana cukup dengan menunjukkan angka pertumbuhan, inflasi, dan cadangan devisa, lalu menganggap semuanya baik-baik saja.

Seharusnya, ekonomi harus dipahami dengan dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif makro dan mikro. Dan bila dua perspektif ini dipakai bersama, gambaran yang muncul memang tidak sederhana, tetapi justru lebih jujur.

Dari sisi makro, ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa pemerintah berhasil menjaga stabilitas dasar ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen secara tahunan.

Pada triwulan IV-2025, ekonomi tumbuh 5,39 persen year-on-year. Dalam kondisi global yang sedang lesu, angka ini jelas bukan capaian kecil. Ia menunjukkan bahwa konsumsi domestik masih berjalan, aktivitas usaha belum kehilangan tenaga secara drastis, dan mesin pertumbuhan nasional belum terseret ke dalam perlambatan yang lebih dalam.

Dari sisi harga, pemerintah dan otoritas moneter juga layak mendapat pengakuan. Inflasi tahunan pada Desember 2025 tercatat 2,61 persen, masih berada dalam kisaran target nasional. Dalam masa gejolak global, kemampuan menjaga inflasi tetap rendah adalah salah satu ujian paling penting.

Banyak negara menghadapi situasi ketika harga-harga naik lebih cepat daripada kemampuan negara mengelolanya. Indonesia, setidaknya sampai titik ini, masih mampu menjaga kestabilan yang cukup berarti. Stabilitas harga seperti ini penting bukan hanya bagi kredibilitas kebijakan, tetapi juga bagi kepastian dunia usaha dan rasa aman rumah tangga.

Posisi eksternal Indonesia juga menunjukkan daya tahan yang tidak buruk. Cadangan devisa yang mencapai USD152,1 miliar pada awal 2026 memberi bantalan yang penting bagi stabilitas rupiah, pembiayaan impor, dan kemampuan negara menghadapi tekanan dari luar.

Di tengah dunia yang bergerak cepat dan kadang tanpa peringatan, cadangan devisa bukan sekadar angka teknis. Ia adalah salah satu simbol dari kemampuan untuk bertahan. Ketika pasar global mudah panik, negara dengan bantalan eksternal yang cukup tentu berada dalam posisi yang lebih aman dibanding negara yang rapuh sejak awal.

Kepercayaan konsumen juga tidak runtuh. Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimistis, dari 125,2 pada Februari 2026 menjadi 122,9 pada Maret 2026. Memang terjadi penurunan, tetapi belum menunjukkan pembalikan suasana yang ekstrem.

Yang tampak saat ini di mata kita adalah moderasi. Masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap kondisi ekonomi, meskipun mulai lebih berhati-hati. Itu justru wajar. Dalam suasana global yang tidak stabil, kehati-hatian adalah bentuk rasionalitas, bukan tanda kepanikan. Karena itu, penurunan indeks ini lebih tepat dipahami sebagai sinyal kewaspadaan, bukan bukti bahwa fondasi ekonomi domestik sudah goyah.

Penilaian lembaga internasional pun belum berubah ke arah yang mengkhawatirkan. IMF masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5,1 persen, sementara Bank Dunia memperkirakan sekitar 5,2 persen.

Ini bukan sekadar pujian simbolik. Proyeksi semacam ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang eksternal, Indonesia tetap dipandang sebagai ekonomi yang memiliki daya tahan cukup baik di tengah ketidakpastian global. Kalau dunia luar yang tidak punya kepentingan politik domestik masih membaca Indonesia secara relatif positif, maka tentu ada dasar objektif yang menopang penilaian itu.

Berbagai indikator ekonomi makro sudah memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia relatif stabil dan pemerintah memang layak mendapat kredit. Tetapi kita juga perlu jujur dan mengakui bahwa tekanan di tingkat rumah tangga tetap nyata dan belum sepenuhnya teratasi. Hal itu terlihat dari kenyataan bahwa biaya hidup masih menjadi perhatian banyak masyarakat, terutama dalam sektor pangan dan perumahan.

Dalam pengalaman sehari-hari, masyarakat menilai ekonomi bukan dari cadangan devisa atau target inflasi, tetapi dari apa yang mereka bayar di pasar, cicilan yang mereka tanggung, biaya tempat tinggal, dan kemampuan menjaga konsumsi keluarga tanpa harus mengurangi kebutuhan pokok.

Karena itu, ketika sebagian publik mengatakan ekonomi terasa berat, suara itu tidak bisa begitu saja dibantah dengan statistik resmi. Ia harus dipahami sebagai bagian dari kenyataan ekonomi itu sendiri.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, ini justru poin yang paling penting. Stabilitas makro memang memberi fondasi, tetapi fondasi saja tidak cukup. Fondasi harus diterjemahkan ke dalam rasa aman ekonomi yang lebih konkret di tingkat rumah tangga.

Kalau pertumbuhan tercatat tinggi tetapi masyarakat masih merasa sempit, maka ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu siapa yang paling menikmati pertumbuhan itu, siapa yang tertinggal, dan bagaimana negara menjembatani jarak antara keberhasilan statistik dan pengalaman hidup warga.

Justru di sini apresiasi terhadap pemerintah bisa dibuat lebih kuat dan lebih cerdas. Pemerintah tidak perlu dibela dengan mengatakan bahwa semua persoalan ekonomi nasional baik-baik saja. Kita hanya perlu jujur untuk mengakui bahwa di tengah keadaan ekonomi global yang sulit, pemerintah Indonesia masih memiliki arah dasar kebijakan ekonomi yang masih kuat, instrumen stabilisasinya masih bekerja, dan kapasitas koreksinya masih ada.

Dalam konteks ini, langkah-langkah seperti hilirisasi industri, pengembangan ekonomi digital, dan percepatan transisi energi layak dipahami sebagai upaya pemerintah membangun daya tahan jangka panjang. Pemerintah tidak hanya sibuk mengelola gejolak harian, tetapi juga berusaha mengubah struktur ekonomi agar tidak terus bergantung pada pola lama yang rapuh.

Secara prinsip, arah ini benar. Hilirisasi bertujuan memperkuat nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi digital membuka ruang efisiensi dan pasar baru. Transisi energi penting untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan energi global di masa depan.

Tetapi sekali lagi, masalahnya bukan pada arah besar itu. Masalahnya ada pada jembatan antara agenda transformasi jangka panjang dan kebutuhan rumah tangga jangka pendek.

Masyarakat yang sedang mengkhawatirkan harga beras, biaya kontrakan, atau biaya sekolah anak tidak otomatis merasa tenang hanya karena mendengar istilah hilirisasi atau ekonomi digital. Maka pemerintah harus memastikan narasi pembangunan jangka panjang tidak kehilangan sentuhan terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan sudah cukup jelas. Pemerintah sedang memastikan inflasi yang rendah benar-benar terasa sebagai perlindungan daya beli. Pertumbuhan yang tinggi harus lebih merata dalam manfaatnya.

Kepercayaan konsumen yang masih optimistis harus dijaga agar tidak berubah menjadi optimisme yang rapuh. Dan yang paling penting, keberhasilan makro harus diterjemahkan ke dalam rasa aman ekonomi yang lebih nyata bagi rumah tangga Indonesia seperti yang sedang dilakukan pemerintah sekarang.

Pada titik ini, mengapresiasi capaian pemerintah bukanlah tindakan yang irasional. Justru sebaliknya, ada dasar yang cukup masuk akal untuk mengatakan bahwa pemerintah berhasil menjaga kerangka dasar stabilitas ekonomi.

Dalam situasi dunia yang tidak bersahabat, pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan tetap di atas 5 persen, inflasi tetap rendah, dan cadangan devisa tetap kuat. Tidak semua negara sanggup melakukan itu.

Add as a preferred
source on Google