Missing Middle dalam Ekosistem Perbankan Nasional

Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah mengingatkan lembaga keuangan milik negara tidak boleh hanya menjadi penjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga harus berperan sebagai instrumen pembangunan nasional. Pesan tersebut menjadi sangat relevan ketika pemerintah mendorong agenda hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Transformasi ekonomi tidak cukup hanya dengan pembangunan smelter atau kawasan industri besar. Ia harus dimulai dari penguatan basis produksi nasional-khususnya sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi pemasok bahan baku mentah tanpa nilai tambah.

Hilirisasi Butuh Kredit, Bukan Sekadar Komitmen

Indonesia saat ini merupakan:
• Produsen kelapa terbesar ke-2 di dunia dengan produksi ±17 juta ton per tahun,
• Produsen kakao terbesar ke-3 dunia dengan produksi ±700 ribu ton per tahun,
• Produsen utama gambir dunia (lebih dari 80% pasokan global berasal dari Indonesia).

Namun ironisnya, lebih dari:
• 85% ekspor kelapa masih dalam bentuk mentah atau setengah jadi,
• 78% ekspor kakao masih berupa biji tanpa pengolahan lanjutan,
• dan hampir seluruh gambir diekspor dalam bentuk ekstrak kasar tanpa proses refining industri.

Akibatnya, nilai tambah yang dinikmati petani sangat rendah. Sebagai ilustrasi:
• Harga ekspor kelapa mentah berkisar US$200-300 per ton, namun produk turunan seperti coconut oil derivative atau activated carbon dapat mencapai US$1.200-2.000 per ton.
• Kakao biji mentah dihargai sekitar US$2.500 per ton, sementara cocoa butter atau cocoa powder dapat mencapai US$5.000-8.000 per ton.

Artinya, kita kehilangan potensi nilai tambah hingga 3-5 kali lipat hanya karena tidak memiliki kapasitas industri pengolahan di dalam negeri. Dan kapasitas industri tersebut tidak mungkin terbangun tanpa pembiayaan investasi.

Missing Middle: Rp5 Miliar-Rp 50 Miliar

HIPMI mencatat bahwa pembangunan fasilitas pengolahan kelapa terpadu skala kabupaten membutuhkan investasi awal sekitar Rp10 miliar-Rp 20 miliar. Pabrik fermentasi dan pengeringan kakao modern membutuhkan Rp15 miliar-Rp 25 miliar. Sementara fasilitas refining gambir untuk industri farmasi dan kosmetik membutuhkan Rp20 miliar-Rp 40 miliar.

Sayangnya, kebutuhan pembiayaan di kisaran Rp5 miliar hingga Rp50 miliar saat ini menjadi "missing middle" dalam ekosistem perbankan nasional.

Segmen ini:
• terlalu besar untuk KUR (yang rata-rata di bawah Rp500 juta),
• namun dianggap terlalu berisiko untuk kredit korporasi konvensional.

Akibatnya, banyak pelaku usaha menengah yang secara bisnis sebenarnya layak (bankable secara komersial), namun gagal mengakses pembiayaan karena keterbatasan agunan atau rekam jejak administratif.

Usulan HIPMI: Kredit Usaha Menengah (KUM)

Untuk itu, HIPMI mengusulkan pembentukan skema Kredit Usaha Menengah (KUM) dengan plafon Rp5 miliar-Rp 50 miliar untuk mendukung:
• pembangunan pabrik pengolahan kelapa, kakao, dan gambir,
• cold storage dan fasilitas logistik pangan,
• manufaktur pendukung hilirisasi mineral,
• hingga rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan asumsi penyaluran KUM sebesar Rp100 triliun per tahun:
• dapat membiayai ±5.000 proyek industri skala menengah,
• menciptakan hingga 1-1,5 juta lapangan kerja baru,
• serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dari 18,7% menuju target 22% dalam lima tahun ke depan.

Bank-bank Himbara dapat mengambil peran strategis:
• BRI dalam agro-processing,
• BNI dan Mandiri dalam manufaktur hilirisasi,
• BTN dalam pembiayaan kawasan hunian berbasis industri rumah tangga produktif.

Keberanian sebagai Instrumen Industrialisasi

Pesan Presiden Prabowo jelas: pembangunan membutuhkan keberpihakan. Dan keberpihakan dalam konteks ekonomi hari ini berarti keberanian untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif yang menciptakan nilai tambah domestik-meskipun dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan kredit konsumtif.

Bank-bank Himbara tidak kekurangan likuiditas. Yang dibutuhkan adalah redefinisi risk appetite agar pembiayaan dapat menjadi katalisator industrialisasi nasional. Karena pada akhirnya, hilirisasi tidak lahir dari bahan baku yang melimpah, melainkan dari keberanian untuk membiayai proses pengolahannya.

Hari ini, Indonesia tidak kekurangan komoditas. Yang kita tunggu adalah keberanian direksi bank Himbara.