Transisi TNI AL Menuju Blue-Water Reach
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Fragmentasi tatanan global dan kompetisi geopolitik yang semakin memanas telah menciptakan berbagai tantangan yang kompleks. Indonesia dituntut untuk adaptif dan tidak lagi berorientasi ke dalam, tetapi juga keluar atau outward looking.
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PTTM) pada 14 Januari 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono memperkenalkan doktrin dynamic resilience atau ketahanan dinamis. Doktrin kebijakan luar negeri tersebut didesain untuk mempertahankan kelincahan dalam menavigasi kondisi global yang tidak menentu, sembari menjaga daya tawar Indonesia dan melindungi WNI di luar negeri.
Pernyataan Menlu Sugiono menunjukkan adanya sinergi dan kebutuhan yang semakin jelas antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Dalam hal ini, kekuatan militer-terutama TNI AL-menjadi pondasi penting dalam upaya diplomatik.
UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengamanatkan tugas kepada TNI AL untuk menjalankan diplomasi maritim sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan politik luar negeri negara. TNI AL diarahkan sebagai kekuatan yang bersifat damai dan bukan semata-mata untuk proyeksi kekuatan atau power projection.
Hal tersebut terlihat dari berbagai operasi TNI AL di luar negeri. Misalnya selama 16 tahun terakhir sejak 2009, TNI AL secara konsisten mengirimkan kapal perang ke Lebanon dalam misi Maritime Task Force UNIFIL. Penugasan tersebut baru berakhir pada 5 Januari lalu menyusul keputusan Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri mandat UNIFIL pada 31 Desember 2026.
Selain itu, pada 18 Januari 2024, Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat ke Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. TNI AL bahkan dilaporkan siap mengerahkan ketiga kapal rumah sakitnya untuk misi penjaga perdamaian di Gaza, sembari menunggu mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB.
Sejalan dengan komitmen kemanusiaan tersebut, kerja sama pertahanan juga menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2019. Latihan bersama dengan angkatan laut negara-negara sahabat terus meningkat.
Latihan bersama secara khusus menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan strategis dengan mitra regional maupun global-seperti India, Pakistan, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, China, hingga Rusia. Modal kepercayaan seperti ini menjadi sangat berharga di tengah ketidakpastian global seperti saat ini.
Meski aktif mendukung kebijakan luar negeri Indonesia, kapabilitas TNI AL selama ini masih dikategorikan sebagai green-water navy. Artinya, kekuatan laut Indonesia lebih dioptimalkan untuk operasi di wilayah pesisir dan perairan teritorial, dengan kemampuan terbatas untuk beroperasi di laut lepas.
Kondisi ini tidak terlepas dari arah pembangunan postur kekuatan sejak 2010 yang berlandaskan pada Minimum Essential Force (MEF). MEF dirancang untuk membangun kekuatan laut green-water yang kredibel melalui kombinasi unsur kapal patroli pesisir, kekuatan pemukul, dan dukungan logistik.
Ketika MEF secara formal berakhir pada 2024, program ini menghasilkan peningkatan kualitatif yang signifikan pada kemampuan green-water TNI AL. Data dari IISS Military Balance+ menunjukkan jumlah kapal patroli dan kapal cepat rudal meningkat hampir tiga kali lipat, dari 37 unit pada 2010 menjadi 115 unit pada tahun 2025.
Jumlah kapal selam juga meningkat dua kali lipat, dari dua menjadi empat unit. Sementara itu, jumlah Landing Platform Dock (LPD) dan kapal rumah sakit naik dari tiga menjadi tujuh unit dalam periode yang sama.
Namun demikian, data yang sama menunjukkan bahwa jumlah kapal korvet dan fregat relatif stagnan dalam 15 tahun terakhir. Pada 2010 Indonesia memiliki 23 korvet dan enam fregat, dan angka tersebut tidak banyak berubah pada 2025.
Laju pembangunan kapal kombatan utama yang mampu beroperasi di laut lepas selama program MEF belum sepenuhnya mampu mengimbangi kapal-kapal tua yang sudah purna tugas. Alasannya klasik, yaitu keterbatasan anggaran.
Sejak awal, MEF dirancang dengan pendekatan kapabilitas dengan kondisi ekonomi nasional. Belanja pertahanan dijaga pada kisaran 0,7%-1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) agar tidak membebani ruang fiskal secara berlebihan.
Asumsinya, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai sekitar 7 persen per tahun akan seiring waktu memperbesar anggaran pertahanan. Namun dalam kenyataannya, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 5% dalam 15 tahun terakhir. Ruang fiskal yang lebih sempit dari perkiraan tersebut pada akhirnya membatasi anggaran pertahanan dan berkontribusi pada tidak tercapainya target kuantitatif MEF secara penuh.
Untuk menjawab berbagai keterbatasan tersebut, peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia kini menjadi prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program modernisasi selanjutnya adalah Optimum Essential Forces (OEF), yang merupakan pengembangan dari master plan Perisai Trisula Nusantara-dirumuskan saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2019-2024).
Rencana ini lebih ambisius, dengan penekanan pada operasi militer multi-domain, network-centric operations, dan ditargetkan tercapai 100% pada tahun 2029. Dukungan anggaran pun meningkat signifikan.
Belanja pertahanan kini mencapai Rp335 triliun (sekitar US$20 miliar) atau sekitar 1,3% dari PDB. Skema pembiayaan pun menjadi lebih fleksibel karena membuka peluang pengadaan melalui pinjaman luar negeri penuh tanpa dukungan rupiah murni pendamping (RMP). Sehingga kondisi ini memperluas opsi pengadaan dan meningkatkan fleksibilitas pengambilan keputusan.
Seiring momentum tersebut, TNI AL secara bertahap berevolusi dari postur green-water navy menuju kapabilitas blue-water secara selektif dan mampu beroperasi jauh dari rumah secara efektif. Program pengadaan dan peningkatan berbagai kapal mencerminkan sebuah lompatan dalam daya jangkau dan kemampuan operasional.
Di antaranya adalah pengadaan kapal kombatan permukaan modern berukuran besar seperti Multipurpose Offshore Patrol Vessel dari Fincantieri, Italia, serta program mid-life upgrade fregat eksisting dengan sistem manajemen tempur, sensor, dan kemampuan persenjataan terbaru. Peluncuran fregat Merah Putih serta rencana pembangunan kapal selam Scorpene Evolved juga semakin memperkuat kemampuan Indonesia untuk beroperasi jauh di luar perairan teritorialnya.
Meski demikian, pertanyaannya adalah apakah peningkatan tersebut cukup untuk menjawab perluasan misi sekaligus mengamankan luasnya domain maritim Indonesia. Di dalam negeri, praktik penangkapan ikan ilegal, perompakan, penyelundupan, hingga aktivitas grey-zone di Laut Natuna Utara masih menjadi ancaman nyata hingga saat ini.
Di sisi lain, kebutuhan untuk melindungi warga negara di luar negeri, mengamankan jalur komunikasi laut atau sea lines of communication (SLOC), serta melindungi sumber daya lepas pantai dan infrastruktur kritis di bawah laut menegaskan besarnya risiko yang tak bisa diabaikan.
Terakhir, kemampuan untuk memberikan efek tangkal terhadap potensi lawan sekaligus mempertahankan kepentingan kedaulatan Jakarta merupakan pilar tak terpisahkan dari keamanan Indonesia di era penuh ketidakpastian ini.
Diskursus publik pun mulai mengemuka, termasuk mengenai kebutuhan pengadaan kapal kombatan berteknologi tinggi dan kapal selam tambahan-seperti Scorpene Evolved-perluasan kemitraan dengan mitra luar negeri yang kredibel, bahkan wacana untuk mengoperasikan kapal induk. Semua ini mencerminkan upaya TNI AL untuk menguji batas atas ambisi maritim Indonesia.
Pada akhirnya, kebijakan luar negeri Presiden Prabowo yang semakin aktif dan berorientasi keluar mencerminkan aspirasi Indonesia untuk terlibat secara konstruktif di panggung global. Konsekuensinya, wajar apabila Indonesia secara bertahap melampaui lingkup strategis tradisionalnya.
Dalam konteks tersebut, evolusi TNI AL menuju blue-water adalah keniscayaan, terutama karena ia menjadi bagian dari instrumen diplomasi. Namun, sebesar apa pun ambisinya, transformasi tersebut harus ditopang oleh perencanaan yang matang dan disiplin implementasi. Tanpa itu, peningkatan postur hanya akan simbolisme belaka-tanpa memiliki daya gentar dan pengaruh yang nyata.
(miq/miq)