Sumitronomics 4.0: Kebijakan Moneter Adaptif di Era Disrupsi Digital

Artikel ini merupakan serial "Sumitronomics 4.0" yang mengkaji relevansi pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

Ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sebuah babak baru terbuka dalam sejarah ekonomi Indonesia. Thomas yang merupakan cucu Prof. Sumitro Djojohadikusumo--begawan ekonomi yang memperjuangkan kemandirian nasional--kini berperan dalam menentukan arah kebijakan moneter di tengah disrupsi digital yang masif.

Ekonomi digital Indonesia diperkirakan US$ 130 miliar pada tahun 2025, didorong e-commerce dan fintech yang tumbuh pesat. Cryptocurrency dan stablecoin semakin menggoyang monopoli uang tradisional, dengan kapitalisasi pasar crypto global mencapai sekitar US$ 3,1 triliun pada awal tahun 2026. (CoinGecko, Januari 2026).

Dengan kondisi seperti itu, tentunya kebijakan moneter harus stabil, tapi juga adaptif. Sumitronomics 4.0 hadir sebagai jawaban: menyatukan prinsip moneter klasik yang teruji dengan inovasi digital, tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

Dari Trilemma Klasik menuju Quadrilemma Digital

Pada era 1950-an, Sumitro memperkenalkan konsep "ekonomi terpimpin yang demokratis"--sebuah jalan tengah untuk menghindari ekstremisme pasar bebas maupun kontrol negara yang kaku. Hari ini, prinsip strukturalis tersebut menemukan relevansinya dalam tantangan perbankan sentral modern.

Secara tradisional, bank sentral terbelenggu oleh impossible trinity atau trilemma Mundell-Fleming, di mana sebuah negara tidak mungkin mencapai tiga tujuan kebijakan secara bersamaan, alias hanya bisa memilih dua dari tiga pilihan.

Pertama, kebijakan moneter independen: kemampuan Bank Sentral (seperti BI) untuk mengatur suku bunga sendiri guna mengontrol inflasi atau pertumbuhan ekonomi domestik.

Kedua, stabilitas nilai tukar: menjaga agar nilai tukar mata uang stabil atau tidak berfluktuasi tajam terhadap mata uang asing. Ketiga, mobilitas modal bebas: membiarkan uang atau modal asing masuk dan keluar dari negara tersebut tanpa hambatan/kontrol.

Namun, di era algoritma, trilemma tersebut telah berevolusi menjadi quadrilemma digital. Bank sentral kini harus menyeimbangkan empat pilar sekaligus: stabilitas harga, mobilitas modal, independensi moneter, dan inovasi sistem pembayaran digital. Mengabaikan inovasi digital berarti membiarkan ekonomi domestik dijajah oleh aset kripto asing atau stablecoins yang berpotensi menggerogoti efektivitas kebijakan suku bunga.

Untuk menjawab persoalan tersebut, banyak bank sentral telah mengadopsi teknologi nowcasting berbasis big data dan machine learning. Inovasi ini memungkinkan bank sentral membaca denyut inflasi dan pertumbuhan PDB secara real-time dengan akurasi yang meningkat dibandingkan model ekonometrika tradisional.

Rupiah Digital dan Navigasi Risiko Disintermediasi
Langkah paling berani yang sedang dieksplorasi dalam transformasi menghadapi quadrilemma digital adalah pengembangan Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) melalui Project Garuda. Konsepnya sederhana: rupiah versi digital yang direncanakan diterbitkan langsung oleh BI, bisa digunakan untuk transaksi seperti uang tunai tapi dalam bentuk digital.

Keuntungan potensial Rupiah Digital (bila direalisasikan) sangat menjanjikan. Pertama, BI dapat memantau transaksi ekonomi secara real-time. Bayangkan, alih-alih menunggu data inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang biasanya baru tersedia 1-2 bulan kemudian, BI bisa memonitor aktivitas ekonomi setiap hari, bahkan setiap jam. Ini memungkinkan respons kebijakan yang jauh lebih cepat dan akurat di masa depan.

Kedua, kebijakan moneter bisa lebih presisi. Saat ini, ketika BI menurunkan suku bunga, efeknya ke ekonomi riil memakan waktu berbulan-bulan, sehingga kebijakan tersebut sudah menjadi "basi" ketika menyentuh sektor riil.

Ini tak lain karena transmisi kebijakan moneter harus melalui sistem perbankan. Dengan Rupiah Digital nantinya, transmisi kebijakan berpotensi langsung menyentuh masyarakat. Bahkan, BI (kalau regulasi memungkinkan) bisa memberikan stimulus langsung ke kelompok tertentu yang paling membutuhkan.

Namun, sebagaimana peringatan Sumitro tentang pentingnya kehati-hatian dalam setiap terobosan struktural, Rupiah Digital membawa risiko eksistensial, yaitu disintermediasi perbankan.

Jika masyarakat secara masif memindahkan simpanannya dari bank komersial ke dalam dompet Rupiah Digital yang dijamin langsung oleh bank sentral, maka perbankan akan kehilangan basis pendanaan murah (DPK). Inilah yang memicu ketakutan akan digital bank run yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Tanpa likuiditas di bank komersial, fungsi intermediasi--penyaluran kredit ke UMKM dan industri--akan macet, yang pada akhirnya melumpuhkan ekonomi riil.

Untuk memitigasi risiko seperti itu, Sumitronomics 4.0 mengusulkan desain kebijakan Two-Tier Model yang ketat. BI memposisikan diri sebagai penerbit (wholesale), sementara bank komersial dan penyelenggara jasa pembayaran (PJP) tetap berfungsi sebagai distributor kepada masyarakat.

Penajaman analisis risiko dilakukan melalui mekanisme tiered remuneration dan holding limits. BI dapat menerapkan bunga 0% untuk saldo Rupiah Digital di atas plafon tertentu guna memastikan uang tersebut hanya digunakan sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan sebagai instrumen investasi (store of value) yang menyaingi deposito bank.

Dengan demikian, Rupiah Digital berpotensi menjadi jangkar stabilitas di ekosistem digital tanpa harus merobohkan tiang penyangga perbankan konvensional.

"The Indonesian Way" di Era Algoritma
Salah satu inti pemikiran Sumitro adalah kedaulatan ekonomi yang tidak boleh ditawar. Di era digital, kedaulatan ini mewujud dalam bentuk technological sovereignty. Ketergantungan berlebih pada infrastruktur pembayaran global atau layanan cloud milik raksasa teknologi asing adalah kerentanan keamanan nasional.

Melalui ASEAN Payment Connectivity, Indonesia memimpin gerakan "de-dolarisasi" regional. Integrasi QRIS dengan sistem pembayaran negara tetangga seperti PayNow (Singapura) dan PromptPay (Thailand) telah membuktikan bahwa kedaulatan bisa dicapai melalui kolaborasi, bukan isolasi.

Hingga pertengahan tahun 2025, transaksi QRIS lintas batas dengan Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi (Rp1,15 triliun), Thailand 994.890 transaksi (Rp437,54 miliar), dan Singapura 238.216 transaksi (Rp77,06 miliar), dengan total nilai mencapai Rp1,66 triliun (Bank Indonesia, Agustus 2025). Ini adalah perwujudan "Regionalisme Asia" yang sering didengungkan Sumitro, namun dalam bentuk baris-baris kode digital.

Agar kebijakan moneter nasional tidak didikte oleh algoritma asing, investasi pada infrastruktur domestik seperti Satelit SATRIA dan Pusat Data Nasional menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Hal ini krusial untuk menjaga kedaulatan teknologi (technological sovereignty) di tengah ketergantungan pada infrastruktur global.

Namun, di tengah canggihnya AI dalam menentukan profil risiko kredit, aspek kemanusiaan harus tetap menjadi ruh utama kebijakan. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk merangkul kelompok yang selama ini terpinggirkan, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan. Keberhasilan pendekatan yang inklusif ini terlihat dari lompatan angka inklusi keuangan Indonesia yang semula 75,02% pada 2024 menjadi 80,51% pada 2025 (SNLIK 2025, OJK-BPS).

Warisan utama Prof. Sumitro yang diteruskan oleh generasi saat ini bukanlah dogma kebijakan masa lalu yang kaku, melainkan keberanian untuk terus mencari 'Indonesian Way'. Sumitronomics 4.0 hadir sebagai sebuah manifesto bahwa kebijakan moneter di era digital haruslah bersifat constrained discretion--sebuah ruang inovasi yang luas bagi bank sentral, namun tetap berpijak kokoh pada koridor manajemen risiko yang pruden.

Di era saat algoritma sering kali terasa dingin dan mekanis, kebijakan moneter harus tetap memiliki "wajah humanis". Stabilitas harga memang tetap menjadi tujuan, namun kesejahteraan rakyat melalui akses keuangan yang adil adalah kompas utamanya. Dengan mengawinkan kedaulatan nasional dan adaptabilitas digital, Indonesia tidak hanya akan bertahan di tengah badai disrupsi, tetapi juga berpeluang besar untuk mendikte arah masa depan ekonomi global.

(miq/miq)