Energi dan Tanggung Jawab Kita pada Generasi Mendatang
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Energi hampir selalu dibicarakan dalam kerangka kepentingan hari ini. Harga hari ini, pasokan hari ini, subsidi hari ini, serta dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Cara pandang ini dapat dimengerti, karena energi memang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Namun ketika energi dikelola dengan horizon waktu yang sempit, kebijakan publik kehilangan dimensi yang lebih mendasar: keadilan antargenerasi. Setiap keputusan energi yang diambil hari ini secara langsung menentukan beban, risiko, dan ruang pilihan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Dalam konteks energi, keadilan antar generasi berarti memastikan bahwa generasi saat ini tidak menikmati manfaat secara berlebihan dengan memindahkan biayanya kepada generasi berikutnya. Ketidakadilan ini sering kali tidak tampak di permukaan.
Ia tersembunyi dalam bentuk sumber daya yang terkuras, sistem energi yang rapuh, beban fiskal yang menumpuk, serta degradasi lingkungan yang terjadi perlahan. Energi yang terlihat murah dan aman hari ini dapat berarti risiko yang lebih besar dan ruang kebijakan yang semakin sempit di masa depan.
Indonesia menghadapi dilema ini secara nyata. Negara ini dikaruniai sumber daya energi yang besar, tetapi juga memiliki kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Selama puluhan tahun, energi fosil dan subsidi besar digunakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.
Kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi generasi saat ini, tetapi sekaligus menciptakan ketergantungan struktural. Ketika sumber daya menipis atau biaya meningkat, generasi mendatang berisiko mewarisi sistem energi yang lebih mahal, lebih rentan, dan lebih sulit diubah.
Keadilan antargenerasi menuntut perubahan cara pandang terhadap sumber daya energi. Energi fosil pada hakikatnya adalah aset terbatas. Setiap barel minyak, setiap ton batu bara, dan setiap meter kubik gas yang dikonsumsi hari ini adalah sumber daya yang tidak lagi tersedia bagi generasi berikutnya.
Menghabiskannya tanpa strategi transisi yang jelas berarti mengurangi pilihan kebijakan anak cucu kita. Dalam perspektif kebijakan publik, ini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan persoalan etika, tata kelola, dan tanggung jawab negara.
Namun keadilan antar generasi tidak berarti generasi saat ini harus menanggung beban pembangunan secara tidak proporsional. Negara berkembang seperti Indonesia masih membutuhkan energi untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
Keadilan antargenerasi bukan tentang menghentikan pembangunan, melainkan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang tidak mengorbankan masa depan. Tantangan kebijakan publik adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan tanggung jawab jangka panjang.
Salah satu sumber ketidakadilan antargenerasi yang paling nyata adalah subsidi energi yang luas dan tidak tepat sasaran. Subsidi semacam ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok dengan konsumsi energi tinggi, sementara biayanya ditanggung oleh seluruh warga negara, termasuk generasi yang belum lahir.
Ketika subsidi dibiayai melalui utang atau dengan mengorbankan investasi jangka panjang, generasi mendatang mewarisi beban fiskal tanpa menikmati manfaat yang sepadan. Dalam konteks ini, subsidi yang tampak adil hari ini justru menjadi bentuk ketidakadilan lintas generasi.
Pilihan investasi energi juga mencerminkan tanggung jawab antargenerasi. Infrastruktur energi berumur panjang akan mengunci arah sistem selama puluhan tahun. Pembangunan pembangkit fosil tanpa rencana transisi yang jelas berisiko menciptakan ketergantungan teknologi dan meningkatkan biaya penyesuaian di masa depan.
Sebaliknya, investasi pada jaringan listrik yang kuat, penyimpanan energi, dan teknologi bersih menciptakan aset publik yang manfaatnya dapat dinikmati lintas generasi. Dalam kerangka ini, kebijakan energi sejatinya adalah kebijakan warisan.
Keadilan antargenerasi juga berkaitan erat dengan risiko lingkungan dan iklim. Dampak perubahan iklim tidak muncul sekaligus, tetapi terakumulasi dan semakin berat seiring waktu. Banyak konsekuensinya baru akan dirasakan secara penuh dalam beberapa dekade ke depan, ketika para pengambil keputusan hari ini tidak lagi menanggung akibat langsungnya.
Emisi yang dilepaskan hari ini demi kenyamanan jangka pendek berarti generasi mendatang menghadapi risiko cuaca ekstrem, gangguan pangan, kenaikan muka air laut, dan tekanan ekonomi yang lebih besar. Mengabaikan dimensi ini sama dengan memindahkan risiko secara sepihak ke masa depan.
Meski demikian, keadilan antar generasi juga menuntut pendekatan yang realistis terhadap transisi energi. Target jangka panjang dan komitmen emisi penting, tetapi tidak cukup. Yang lebih menentukan adalah bagaimana target tersebut diterjemahkan ke dalam keputusan investasi, regulasi, dan tata kelola hari ini.
Tanpa konsistensi kebijakan, janji kepada generasi mendatang berisiko menjadi simbolik. Dalam konteks ini, keadilan antargenerasi bukan soal niat baik, melainkan soal disiplin kebijakan.
Bagi negara berkembang, keadilan antargenerasi juga mencakup keadilan pembangunan. Generasi mendatang tidak hanya berhak atas lingkungan yang layak, tetapi juga atas ekonomi yang kuat dan sistem energi yang andal.
Transisi energi yang dilakukan secara tergesa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap industri, ketenagakerjaan, dan daya saing justru dapat mewariskan ekonomi yang rapuh kepada generasi muda. Karena itu, kebijakan energi harus dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang, bukan melemahkannya.
Pengalaman internasional menunjukkan keadilan antargenerasi paling efektif dicapai melalui pendekatan sistemik. Harga energi yang lebih mencerminkan biaya riil, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta investasi berkelanjutan pada infrastruktur energi bersih menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan masa depan.
Dalam pendekatan ini, negara hadir bukan dengan menahan harga secara artifisial, melainkan dengan memastikan sistem energi bekerja secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
Partisipasi publik juga menjadi elemen penting. Generasi muda sering paling vokal dalam isu energi dan iklim, tetapi paling sedikit dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Keadilan antargenerasi menuntut transparansi, ruang dialog yang luas, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Ketika generasi muda memahami trade-off kebijakan energi, mereka lebih siap menerima perubahan dan berkontribusi pada solusi jangka panjang.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan keadilan antargenerasi sebagai prinsip utama kebijakan energi. Dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki, negara ini dapat membangun sistem energi yang tidak hanya mendukung pertumbuhan hari ini, tetapi juga memperluas pilihan bagi generasi mendatang.
Peluang ini hanya dapat diwujudkan jika kebijakan energi dirancang dengan horizon waktu panjang, disiplin fiskal, dan keberanian politik untuk keluar dari pendekatan jangka pendek.
Pada akhirnya, energi adalah cerminan kontrak sosial lintas generasi. Setiap kilowatt yang dikonsumsi, setiap subsidi yang diberikan, dan setiap pembangkit yang dibangun membawa implikasi bagi masa depan. Kebijakan energi yang adil bukanlah kebijakan yang paling populer hari ini, melainkan yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan.
Dengan menempatkan keadilan antargenerasi sebagai kompas kebijakan, pemerintah memiliki kesempatan untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh, pilihan yang lebih luas bagi generasi muda, dan fondasi pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia di masa depan.
(miq/miq)