Peran Energi Fosil dan Terbarukan dalam Tatanan Ketahanan Energi RI

Perdebatan energi di Indonesia kerap terjebak dalam dikotomi yang menyederhanakan persoalan kebijakan publik. Energi fosil sering diposisikan sebagai simbol masa lalu yang harus segera ditinggalkan, sementara energi terbarukan diperlakukan sebagai jawaban tunggal atas seluruh tantangan energi dan iklim.

Cara pandang ini terdengar menarik secara normatif, tetapi menjadi problematis ketika diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Ia mengabaikan fakta bahwa sistem energi nasional bekerja di bawah keterbatasan fiskal, kapasitas infrastruktur, struktur industri, serta kondisi geografis yang tidak sederhana.

Indonesia menghadapi tantangan ganda yang tidak ringan. Di satu sisi, komitmen global dan kebutuhan domestik mendorong percepatan transisi menuju energi rendah karbon. Di sisi lain, negara tetap harus memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sosial. Ketika kedua tujuan ini dipertentangkan secara ideologis, kebijakan energi kehilangan pijakan rasionalnya dan justru menciptakan ketidakpastian yang mahal.

Dalam kerangka kebijakan publik, energi fosil dan energi terbarukan seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya perlu dipahami sebagai bagian dari satu sistem transisi yang dikelola secara sadar dan terukur.

Energi fosil berfungsi sebagai jaring pengaman yang menjaga stabilitas sistem dalam jangka pendek dan menengah, sementara energi terbarukan menjadi tujuan strategis jangka panjang untuk membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Peran energi fosil dalam sistem energi Indonesia hingga hari ini masih sangat besar. Batu bara dan gas menopang mayoritas pembangkit listrik nasional, industri dasar, serta rantai pasok ekonomi strategis.

Mengabaikan peran ini secara tiba-tiba bukan hanya tidak realistis, tetapi juga berisiko memicu gangguan pasokan, lonjakan biaya energi, dan tekanan sosial yang luas. Dalam perspektif kebijakan publik, gangguan energi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Namun mengakui peran energi fosil bukan berarti mempertahankannya tanpa batas. Justru di sinilah tantangan kebijakan yang sesungguhnya. Energi fosil harus ditempatkan secara tegas sebagai penyangga transisi, bukan sebagai masa depan sistem energi. Tanpa batasan peran yang jelas, fosil akan terus mendominasi keputusan investasi, mengunci sistem pada teknologi lama, serta memperbesar risiko fiskal dan lingkungan di masa depan.

Sebaliknya, energi terbarukan perlu diperlakukan sebagai tujuan strategis jangka panjang, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Tujuan ini bukan hanya menyangkut penurunan emisi, tetapi juga ketahanan nasional.

Energi terbarukan yang bersumber dari dalam negeri mengurangi ketergantungan impor, menekan paparan terhadap volatilitas harga global, dan memperkuat kedaulatan energi. Namun menjadikan energi terbarukan sebagai tujuan kebijakan menuntut lebih dari sekadar penetapan target bauran.

Salah satu tantangan terbesar dalam transisi energi adalah integrasi sistem. Energi terbarukan seperti surya dan angin bersifat variabel dan bergantung pada kondisi alam. Tanpa jaringan listrik yang kuat, fleksibel, dan terhubung antarwilayah, penetrasi energi terbarukan justru berpotensi meningkatkan risiko ketidakstabilan sistem.

Karena itu, transisi yang bertanggung jawab harus menempatkan penguatan jaringan listrik, pengembangan penyimpanan energi, dan pengelolaan sistem sebagai prioritas kebijakan.

Indonesia masih terlalu sering memandang transisi energi sebagai soal menambah kapasitas pembangkit semata. Pendekatan ini melahirkan sistem yang timpang. Energi terbarukan dibangun sebagai proyek-proyek terpisah, sementara kelemahan jaringan ditutupi oleh pembangkit fosil yang beroperasi secara tidak efisien.

Akibatnya, biaya sistem meningkat dan manfaat transisi menjadi tidak optimal. Persoalannya bukan pada fosil atau terbarukan, melainkan pada desain kebijakan yang tidak terintegrasi.

Dari sisi fiskal, transisi energi menuntut kehati-hatian dan disiplin kebijakan. Subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran menciptakan distorsi harga dan beban struktural bagi anggaran negara.

Namun transisi yang terlalu agresif tanpa mekanisme perlindungan sosial juga berisiko meningkatkan biaya energi bagi kelompok rentan dan memicu resistensi politik. Kebijakan publik harus mampu membedakan secara jelas antara perlindungan sosial dan pengelolaan harga energi.

Dalam konteks ini, energi fosil sebagai jaring pengaman juga berfungsi sebagai alat stabilisasi sistem dan fiskal. Gas, khususnya, memiliki peran penting sebagai sumber energi yang relatif fleksibel untuk menopang sistem kelistrikan yang semakin banyak mengintegrasikan energi terbarukan.

Namun peran ini harus dirancang secara eksplisit dalam peta jalan transisi, dengan kerangka waktu yang jelas, standar emisi yang ketat, serta insentif yang mendorong efisiensi dan penurunan intensitas karbon.

Transisi energi juga tidak dapat dilepaskan dari struktur industri dan ketenagakerjaan. Sektor energi fosil masih menjadi sumber pendapatan daerah, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi di banyak wilayah.

Kebijakan yang mengabaikan dimensi ini berisiko menciptakan ketidakadilan transisi dan memperkuat resistensi terhadap perubahan. Karena itu, peran fosil sebagai jaring pengaman harus disertai kebijakan transisi yang adil, termasuk diversifikasi ekonomi daerah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan investasi alternatif yang berkelanjutan.

Sebaliknya, menjadikan energi terbarukan sebagai tujuan berarti membangun ekosistem industri dan teknologi domestik yang kuat. Tanpa strategi industri yang jelas, transisi energi berisiko menciptakan ketergantungan baru pada impor teknologi dan pembiayaan eksternal. Kebijakan energi perlu terintegrasi dengan kebijakan industri, riset, dan pengembangan sumber daya manusia agar nilai tambah transisi dinikmati di dalam negeri.

Dimensi geografis Indonesia menambah kompleksitas kebijakan. Banyak wilayah terpencil masih bergantung pada pembangkit berbasis fosil karena keterbatasan infrastruktur dan skala ekonomi. Dalam jangka pendek, solusi hibrida yang mengombinasikan energi terbarukan dan fosil sering kali lebih rasional dibandingkan pendekatan ekstrem. Kebijakan yang berbasis konteks lokal dan fleksibel akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan seragam nasional.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara yang berhasil melakukan transisi energi adalah mereka yang mampu mengelola perubahan secara bertahap, konsisten, dan berbasis sistem. Target yang ambisius tanpa kesiapan jaringan, kelembagaan, dan pembiayaan justru menciptakan ketidakpastian dan biaya sosial yang tinggi. Indonesia perlu mengambil pelajaran ini agar transisi energi tidak menjadi sumber instabilitas baru.

Pada akhirnya, transisi energi adalah proses kebijakan publik jangka panjang yang menuntut konsistensi lintas pemerintahan dan lintas kepentingan. Menempatkan energi fosil sebagai jaring pengaman dan energi terbarukan sebagai tujuan bukanlah kompromi yang lemah, melainkan strategi kebijakan yang realistis dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memungkinkan negara menjaga stabilitas hari ini sambil membangun fondasi ketahanan masa depan.

Energi yang berdaulat bukanlah energi yang bebas dari fosil secara instan, melainkan energi yang dikelola dengan disiplin sistemik dan visi jangka panjang. Dengan menempatkan fosil pada peran transisional yang jelas dan mengarahkan seluruh kebijakan menuju penguatan energi terbarukan, Indonesia memiliki peluang besar membangun sistem energi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Inilah saatnya pemerintah memperkuat kepemimpinan kebijakan transisi secara terukur, agar stabilitas hari ini menjadi pijakan kokoh bagi ketahanan energi nasional di masa depan.