Mengawal Transformasi Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Fajar tahun 2026 hanya dalam hitungan jari segera menyingsing, hadirnya tahun baru mengisyaratkan lahirnya harapan yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah telah memasuki babak baru, tidak lagi didominasi oleh sektor keuangan tetapi mulai bergerak menuju arus utama perekonomian nasional.

Sektor industri halal, mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ini perlu tetap dijaga agar tahun 2026 nanti, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap inklusif dan berkelanjutan.

Berakhirnya tahun 2025 telah memberikan torehan sejarah penting bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Untuk pertama kalinya, sektor ekonomi dan keuangan Syariah menjadi bagian yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Tujuan utama menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, mengedepankan nilai etika, tanggung jawab sosial, serta inklusivitas dalam pembangunan nasional. Sehingga perkembangan ekonomi dan keuangan syariah akan bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

Sepanjang tahun 2025 perkembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin kokoh. Dalam State of the Global Syariah Economy (SGIE) Report 2024/2025, laporan yang dipublikasikan oleh DinarStandard, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9.

Pencapaian ini memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan utama dalam ekonomi syariah global. Dengan peningkatan skor sebesar 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi tersebut mengukuhkan momentum pertumbuhan yang kuat dan konsisten dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Capaian paling menonjol dalam SGIE 2024/2025 adalah keberhasilan Indonesia mencatat investasi halal tertinggi di dunia. Sebanyak 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar terealisasi sepanjang tahun 2023, meliputi sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim.

Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap ekosistem halal Indonesia, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat investasi halal global. Capaian tersebut membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi telah menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekosistem global.

Tahun 2025 juga meninggalkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah bertahan di angka 13,41%.

Artinya, masih terdapat 30,01% orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki pemahaman, hal tersebut belum otomatis menggunakan layanan keuangan syariah

Dari data tersebut, menjadi bahan evaluasi dan sekaligus gambaran besar, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan segera. Kuncinya terletak pada peningkatan inklusi keuangan syariah. Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan Syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah.

Tentunya, terobosan dan inovasi terhadap produk ekonomi dan keuangan Syariah tersebut, berbasis kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan mereka sehari-hari.

Mengawal Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Proses transformasi ekonomi dan keuangan Syariah terus bergulir dan berjalan dengan baik. Transformasi membuat terjadi pergeseran secara fundamental dari dominasi sektor keuangan menuju penguatan sektor riil sebagai mesin utama dan penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Kehadiran BSI sebagai Bank BUMN dan bagian dari Himbara, memiliki sovereign backing yang kuat, menjadikannya naik kelas menjadi pemain global. Kelahiran Bank Syariah Nasional (BSN) juga berpotensi untuk memperbesar multiplier effect pembiayaan perumahan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan sektor riil yang berbasis pada industri halal juga memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang pada tahun 2026. Kehadiran dua lembaga baru di Pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang langsung di bawah Presiden, menjadikan Kepala BPJPH memiliki otoritas setingkat menteri untuk mengembangkan produk halal di Indonesia.

Diresmikannya Kementerian Haji dan Umroh juga diharapkan akan mampu mempercepat keberadaan ekosistem haji dan umroh yang terintegrasi dengan sistim ekonomi dan keuangan Syariah lainnya. Dalam waktu dekat, akan segera dibangun Kampung Haji dan Umroh Indonesia di Mekah, Arab Saudi.

Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah semakin lengkap dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSI) yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL). Kajian PEBS FE UI 2025 menunjukkan bahwa kemampuan zakat dalam menjangkau kelompok pada kategori kemiskinan ekstrem menegaskan perannya sebagai instrumen social safety net yang efektif bagi masyarakat paling rentan.

Selain itu, munculnya instrument wakaf seperti Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS dan Cash Waqaf Link Deposito (CWLD) sebagai instrument penting keungan syariah. Hal ini menunjukkan inovasi produk wakaf terus bergulir untuk membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diluncurkan pada awal 2025, memiliki potensi strategis sebagai motor pembiayaan industri halal nasional melalui pengelolaan aset negara dan investasi langsung. Danantara bisa menjadi katalis pertumbuhan dengan menyasar sektor-sektor prioritas seperti keuangan, pangan, farmasi, logistik, dan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH).

Dengan target investasi sebesar Rp720 triliun tahun 2026, pembiayaan Danantara diharapkan bisa mengalir sebagian untuk membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional. Saat ini, Danantara menyiapkan investasi untuk proyek Kampung Haji yang mencapai Rp 20 triliun.

Selaras dengan Program Prioritas Nasional
Peluang strategis untuk mengembangkan industri halal tahun 2026 juga terdapat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan anggaran sebesar Rp 335 Triliun, MBG merupakan program prioritas Pemerintah yang sangat potensial untuk menjadi pendorong industri halal nasional.

Pemerintah melalui BPJPH dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara eksplisit memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh pangan MBG memenuhi standar halal, membangun rantai pasok halal dari hulu ke hilir, melibatkan pelaku usaha lokal, dan memberikan kepastian halal bagi mayoritas masyarakat Indonesia, menjadikannya investasi SDM masa depan untuk anak-anak Indonesia.

Program unggulan Pemerintah lainnya yang berpotensi menjadi pendorong pengembangan pembiayaan syariah nasional adalah Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP). koperasi berbasis syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi mikro di tingkat komunitas.

Koperasi Merah Putih yang berbasis syariah bisa menjadi model yang dapat diterapkan secara luas. KDMP berbasis syariah berpotensi untuk dikembangkan di daerah tertentu di Indonesia, yang memiliki karakter yang kuat, seperti: Aceh, Sumbar, Riau, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan daerah lain di Indonesia.

Ekonomi dan keuangan syariah memerlukan konduktor yang handal untuk membangun orkestrasi yang selaras dan merdu. Instrumen yang sudah tersedia harus bisa dimainkan dengan harmoni. Menjadikan perkembangan ekonomi dan ekonomi syariah inklusif dan berkelanjutan. Sehingga menjadi arus utama pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.