1 Tahun Prabowo-Gibran: Kebijakan Sumur Rakyat Picu Pekerjaan-Ekonomi

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh berbagai capaian strategis di sektor energi nasional.

Salah satu inisiatif yang paling mendapat apresiasi publik adalah kebijakan Sumur Rakyat, yang diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Program Sumur Rakyat merupakan wujud nyata kebijakan energi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bawah. Inisiatif ini menjadi terobosan penting dalam meningkatkan produksi energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah, karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Kebijakan ini menunjukkan bagaimana sumber daya alam dapat dikelola sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Program Sumur Rakyat tidak hanya mendorong kemandirian energi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi migas, memperkuat ekonomi lokal, dan menggerakkan rantai pasok di sektor riil.

Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Daerah

Pendekatan Sumur Rakyat dirancang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, khususnya koperasi, UMKM, dan BUMD, dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi skala kecil.

Dengan skema regulasi yang lebih sederhana dan berpihak kepada rakyat, kebijakan ini berhasil menghidupkan kembali aset energi yang selama ini terbengkalai, sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah.

Sumur Rakyat memberikan harapan baru bagi daerah penghasil minyak lama. Melalui pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal, tercipta efek berganda bagi perekonomian daerah - mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi.

Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.

Di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kebijakan Sumur Rakyat akan dijalankan dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Pemerataan Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru

Kebijakan Sumur Rakyat menunjukkan arah baru dalam pembangunan nasional - dari yang semula sentralistik menjadi berbasis masyarakat dan daerah. Dengan model regulasi yang lebih sederhana dan efisien, kebijakan ini membuka peluang ekonomi baru di tingkat akar rumput.

Lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan ekonomi lokal menggeliat. Inilah efek berganda (multiplier effect) yang nyata dari kebijakan publik yang dirancang dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat.

Bagi daerah penghasil minyak lama yang sebelumnya vakum, Sumur Rakyat memberikan napas baru. Sumur-sumur yang dulu tidak lagi beroperasi kini bisa dihidupkan kembali melalui keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal.

Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produksi energi nasional, tetapi juga pada pertumbuhan sektor-sektor pendukung, seperti transportasi, perhotelan, dan penyediaan barang jasa di sekitar wilayah operasi.

Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional

Lebih dari sekadar program teknis, Sumur Rakyat adalah simbol dari kemandirian energi nasional. Program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.

Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pelaksanaan Sumur Rakyat akan berpegang pada tiga prinsip utama: efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Artinya, kebijakan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan produksi migas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat energi dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh segelintir korporasi besar.

Meneguhkan Komitmen Pemerataan dan Keadilan Sosial

Dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan energi nasional telah menunjukkan perubahan signifikan: dari paradigma eksploitasi menuju paradigma pemberdayaan. Sumur Rakyat menjadi salah satu contoh bagaimana energi bisa menjadi alat pemerataan, bukan sumber ketimpangan.

Program ini tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan sosial - karena ia mengembalikan makna "rakyat" dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah bentuk nyata dari janji politik Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

Satu tahun pertama pemerintahan ini telah menegaskan arah yang jelas: pembangunan energi nasional bukan hanya untuk kepentingan pertumbuhan, tetapi juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam konteks itu, Sumur Rakyat bukan sekadar kebijakan - ia adalah gerakan menuju kemandirian ekonomi rakyat dan kedaulatan energi bangsa.

(hoi/hoi)