Mewujudkan Efisiensi Pelayanan Keuangan Negara, Cerita dari Semarang

Dalam era transformasi digital dan efisiensi birokrasi, institusi pemerintah dituntut untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, sebagai institusi pengelola keuangan negara, menjawab tantangan ini dengan menghadirkan konsep layanan bersama KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Konsep tersebut merupakan terobosan dalam optimalisasi fungsi KPPN, sehingga pelayanan kepada satuan kerja pemerintah dapat dilakukan secara lebih efisien, terstandar, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Apa Itu Layanan Bersama KPPN?
Layanan Bersama KPPN merupakan model integrasi pelayanan yang memungkinkan satu KPPN memberikan layanan lintas wilayah atau lintas fungsi kepada satuan kerja (satker), tanpa terikat pada batas geografis atau administratif. Misalnya, satker mitra KPPN A bisa dilayani dari KPPN B sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Tujuan utamanya adalah mewujudkan pelayanan keuangan negara yang mudah diakses, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengguna.

Layanan Bersama KPPN Semarang I dan II dimulai sejak bulan Desember 2024, di mana pada bulan itu saat padatnya pekerjaan bisa dikatakan puncak dari proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dari satuan kerja. Inovasi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap satuan kerja dalam mendapatkan pelayanan dari KPPN.

Mengapa Perlu Layanan Bersama?
Sebelum ada layanan bersama, sistem pelayanan KPPN cenderung terbatas pada wilayah kerja masing-masing. Di mana satker KPPN A hanya bisa dilayani di KPPN A dan satker KPPN B hanya bisa dilayani oleh KPPN B.

Dalam tugas dan fungsinya, layanan yang dilakukan oleh KPPN cenderung sama, untuk itulah diperlukan layanan bersama sebagai bentuk dari inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sehingga satuan kerja bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat karena bisa dilayani oleh siapa saja tidak terbatas pada KPPN mitra kerjanya.

Sejak peluncuran Layanan Bersama KPPN Semarang I dan II bulan Desember 2024, maka satuan kerja bisa dilayani oleh siapa saja baik oleh KPPN Semarang I maupun KPPN Semarang II sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

Beberapa manfaat nyata dengan adanya layanan bersama antara lain :
a. Fleksibilitas pelayanan, satuan kerja bisa mendapatkan layanan dari KPPN yang bukan mitra kerjanya sehingga akan mempercepat proses layanan
b. Peningkatan kualitas layanan, dengan adanya layanan bersama diharapkan pelayanan yang diberikan lebih terstandar sehingga akan meningkatkan kualitas
layanan kepada satuan kerja/stakeholder

Implementasi Digital: SPAN dan Aplikasi Pendukung
Implementasi layanan bersama sangat bergantung pada teknologi informasi, terutama melalui sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). SPAN
memungkinkan pemrosesan transaksi keuangan negara secara real-time dan terintegrasi.

Selain SPAN, DJPb juga mengembangkan berbagai aplikasi pendukung seperti SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk pengelolaan keuangan instansi pemerintah dan MONSAKTI, OMSPAN dan SPANEXT untuk monitoring dan pelaporan transaksi secara daring.

Selain aplikasi pendukung tersebut ada beberapa aplikasi yang dikembangkan antara lain:
a. GAJI untuk proses pengajuan gaji
b. SPRINT untuk proses pengajuan pembukaan dan penutupan rekening pemerintah

Aplikasi pendukung inilah yang digunakan satuan kerja dalam proses pengelolaan keuangan negara sedang aplikasi SPAN hanya digunakan oleh DJPb dalam memproses transaksi keuangan negara baik dari sisi pelaksanaan maupun sisi pertanggungjawabannya. Dengan sistem ini, proses pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) atau pertanggungjawaban keuangan bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja.

Tantangan dan Harapan
Meski membawa banyak kemudahan, implementasi layanan bersama KPPN juga menghadapi tantangan, seperti:
a.Adaptasi SDM satker terhadap sistem digital baru. SDM satker dituntut untuk tanggap dan cepat belajar terhadap semua aplikasi yang dikembangkan DJPb
b. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah terpencil.
c. Koordinasi antarunit vertikal dan horizontal dalam struktur Kemenkeu.

Namun demikian, dengan komitmen kuat dari DJPb serta peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, layanan bersama KPPN berpotensi menjadi model pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan.

Penutup
Layanan bersama KPPN adalah contoh nyata reformasi birokrasi yang berpihak pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara. Lebih dari sekadar perubahan sistem, ini adalah langkah maju menuju tata kelola keuangan yang adaptif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dengan terus mendorong kolaborasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM, DJPb menunjukkan bahwa pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan modern bukan lagi sekadar visi - tapi kenyataan yang sedang dan akan terus dibangun.