Perkotaan Berkelanjutan: Belajar dari Gora Kalwaria Polandia

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Shadowing program ke Polandia dengan tema "North Maluku Urban Good Governance Academy" telah diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 20 Agustus 2024. Ini merupakan hasil kerja sama antara Uni Eropa, Pemerintah Kota Góra Kalwaria, dan Pemerintah Daerah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Program ini melibatkan peserta secara dekat untuk mendalami cara kerja struktur pemerintahan, institusi, dan praktik manajemen perkotaan terbaik di Góra Kalwaria, Polandia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek pembangunan "A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia" di Desa Wosia-Tobelo, Halmahera Utara.

Proyek ini didanai oleh Uni Eropa dalam skema hibah EuropeAid untuk mempromosikan pembangunan perkotaan yang cerdas, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip New Green Deal, AGENDA 2030, Paris Agreement, dan tantangan Covid-19 terhadap pembangunan perkotaan.

Satu aspek penting dari tata kelola perkotaan di Góra Kalwaria adalah kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai sektor masyarakat, mulai dari pelaku usaha hingga organisasi non-pemerintah (NGO).

Sebagai contoh, dalam pengelolaan fasilitas olahraga umum, pemerintah bekerja sama dengan NGO setempat. Pemerintah menetapkan area yang digunakan sebagai fasilitas olahraga dan memberikan insentif berupa pembebasan pajak bangunan kepada NGO yang mengelola gedung tersebut. Sebagai imbalannya, NGO tersebut diwajibkan menyelenggarakan kelas tenis gratis bagi warga setempat, meskipun mereka masih dapat menjalankan aktivitas komersial di fasilitas tersebut.

Selain itu, kebijakan transportasi umum di Góra Kalwaria juga menjadi salah satu praktik unggulan. Pemerintah kota memberikan akses transportasi umum gratis kepada warganya untuk bepergian di dalam kota.

Jika warga ingin bepergian ke luar kota, seperti ke Warsawa, mereka bisa mendapatkan diskon besar dengan menunjukkan kartu khusus transportasi. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan subsidi transportasi dapat meningkatkan mobilitas warga sambil tetap mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

Langkah Kecil
Dalam era digital, peran teknologi semakin penting dalam tata kelola perkotaan. Pemerintah Góra Kalwaria telah memanfaatkan teknologi dengan menyediakan aplikasi pembangunan kota yang memungkinkan warga memberikan masukan dan saran mengenai kondisi lingkungan dan infrastruktur kota secara real-time.

Aplikasi ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga lingkungan. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk memantau perkembangan tata ruang dan pembangunan kota secara langsung, sehingga masyarakat dapat mengikuti kemajuan pembangunan kota dengan lebih transparan.

Pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci keberhasilan tata kelola di Góra Kalwaria. Pemerintah pusat berperan sebagai pengawas, sementara pemerintah kota bertanggung jawab atas pembangunan fisik kota dengan mempertimbangkan kondisi eksisting.

Setiap proposal pembangunan yang masuk akan dievaluasi apakah sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat juga berfungsi sebagai pengawas yang memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

Model kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang diterapkan di Góra Kalwaria dapat diadaptasi di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Tobelo. Pemerintah Tobelo dapat membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasannya.

Dalam pembuatan RDTR ini, pemerintah dapat memperhatikan kondisi eksisting yang ada dan memastikan bahwa setiap pembangunan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengadakan sosialisasi berkala kepada masyarakat mengenai perencanaan kota untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kota merupakan milik bersama yang harus dijaga oleh semua pihak.

Penggunaan teknologi dalam tata kelola perkotaan di Indonesia juga dapat diperluas. Misalnya, aplikasi pembangunan kota yang memungkinkan warga memberikan masukan real-time dapat diterapkan di kota-kota Indonesia.

Selain itu, pemerintah dapat memperkenalkan peta digital tata ruang yang mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat melihat perencanaan tata ruang secara langsung. Transparansi dalam tata kelola perkotaan akan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kota.

Peran penting pemerintah pusat di Indonesia adalah sebagai fasilitator dan pengawas yang memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan perannya dengan baik. Pemerintah pusat perlu menetapkan standar pembangunan yang jelas dan memastikan bahwa setiap pembangunan di daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pemerintah daerah dapat berfokus pada pelaksanaan pembangunan fisik dengan tetap memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi adalah Kunci
Transparansi adalah kunci dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Belajar dari Góra Kalwaria, keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap kota.

Adanya aplikasi kota yang memungkinkan warga untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini tidak hanya menghindari tumpang tindih tanggung jawab, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan.

Evaluasi proposal pembangunan secara ketat oleh pemerintah kota memastikan bahwa setiap proyek sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan juga perlu dilakukan secara berkala melalui sosialisasi dan program-program pendidikan yang melibatkan warga dalam setiap tahap perencanaan.

Mengadopsi model pembangunan berkelanjutan seperti di Góra Kalwaria dapat menciptakan manfaat jangka panjang bagi kota-kota di Indonesia. Selain memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendekatan ini juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang kuat dan transparansi dalam setiap tahap pembangunan, pemerintah daerah akan lebih mudah menjaga keberlangsungan proyek-proyek pembangunan, memastikan bahwa kota-kota Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan dan inklusif di masa depan.

Transparansi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar-pemerintah menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola perkotaan berkelanjutan di Indonesia, dan ini dapat dipelajari dari keberhasilan Góra Kalwaria.

(miq/miq)