Riang Prasetya dan Jengahnya Warganet

Mohammad Akbar, CNBC Indonesia
29 May 2023 11:30
Mohammad Akbar
Mohammad Akbar
Mohammad Akbar merupakan konsultan komunikasi. Ia juga menjadi salah satu penulis buku "Public Relations Crisis" yang menjadi rujukan berbagai pihak di bidang komunikasi. Sebelumnya, lulusan Institut Pertanian Bogor dan Universitas Budi Luhur, bekerja seba.. Selengkapnya
Ilustrasi warga menggunakan aplikasi sosial media di Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, (19/7/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ilustrasi warga menggunakan aplikasi media sosial. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Nama Riang Prasetya, salah seorang kepala RT di kawasan Pluit, Jakarta Utara, dalam beberapa hari terakhir telah menarik perhatian banyak pihak. Ia sedang tak bersensasi. Ia juga tak sedang terjerat skandal praktik korupsi layaknya seorang pejabat kementerian belum lama ini.



Nama Riang jadi perhatian warganet karena sikapnya yang mencoba menegakkan aturan. Tanpa rasa cemas, video Riang yang menyoroti tentang 'bangunan liar' yang berdiri di atas bahu jalan dan saluran air di wilayah RT 011, RW 03, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat atensi besar. Videonya viral. Sikapnya yang berani menentang para pemilik ruko itu dipadankan layaknya sosok Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta.

Video viral dari Riang itu selanjutnya mendorong Pemerintah Kota Jakarta Utara mengambil tindakan. Penertiban pun dilakukan. Padahal, bangunan-bangunan milik pengusaha itu sudah lama berdiri tanpa bisa disentuh oleh pejabat di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Penerbitan yang dilakukan pemkot Jakut itu justru dilawan oleh para pemilik ruko. Mereka berdemo. Bahkan pekan lalu, dua anggota parlemen dari DPRD DKI dan DPR RI menemui para pemilik ruko. Perang kata-kata melalui media antara Riang dan anggota parlemen terjadi. Ada kesan, Riang ditekan. Tapi Riang tak gentar. Dukungan warganet justru menjadi modal besar.

Apa yang terjadi dengan Riang itu sesungguhnya sedang mempertontonkan bagaimana hukum berlaku di negeri ini. Sudah jadi rahasia umum bahwa kebenaran di atas kertas itu seringkali dapat dinegosiasikan ketika sudah berhadapan dengan segepok rupiah.

Tentunya, tulisan ini bukan untuk mencari benar atau salah atas apa yang dilakukan oleh Riang. Tapi apa yang dialami oleh Riang sudah sepantasnya menjadi perhatian banyak pihak. Utamanya jika ingin menegakkan aturan meski melawan para pemilik modal besar.

Penulis percaya bahwa orang-orang yang berdiri di atas kebenaran itu masih cukup banyak di negeri ini. Kadang untuk menguji kebenaran itu harus membutuhkan waktu dan bernyali besar.

Riang pun mafhum bahwa apa yang sudah dilakukannya tentu mengandung konsekuensi. Jika ia berdiri dan berpijak pada kebenaran maka tak ada alasan untuk mundur barang sejengkal.

Percayalah, modal besar dan dukungan politik saja tak akan cukup. Sejumlah fakta sudah terbukti. Mulai dari kasus Ferdy Sambo yang memanipulasi narasi publik sampai aksi pemukulan anak perwira polisi di Sumatra Utara yang semuanya mendapat backing-an para pemilik modal, pada akhirnya bisa tumbang oleh kekuatan warganet.

Bagi para politisi, mendukung pemilik modal yang melanggar aturan, tentunya bukan pilihan yang bijak. Terutama menjelang kontestasi pilkada. Jangan sampai slogan "membela yang membayar" akan menjadi buah simalakama bagi mereka yang berhasrat untuk menjadi wakil rakyat -- baik itu di tingkat DPRD maupun DPR.

Rasanya, menyikapi kasus perseteruan RiangĀ  versus pemilik ruko Pluit memang harus bijaksana. Kadang, informasi yang ter-framming di media itu tidak selamanya merepresentasikan fakta yang sesungguhnya. Kita harus tetap cross check informasi.

Namun satu hal yang perlu diingat bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran tak boleh menyerah oleh tumpukan rupiah. Semoga Riang bisa berdiri di atas kaki kebenaran, bukan sekadar mencari sensasi untuk menaikkan posisi tawarnya saja.

Begitu juga kepada para pemilik ruko Pluit. Jika memang kalian merasa benar, maka tempuhlah jalur hukum. Jangan merasa arogan hanya karena bermodal tumpukan rupiah lalu bisa melakukan apa saja.

Kemudian bagi anggota DPR dan DPRD, berhati-hatilah menghadapi jejak digital. Apa yang dilakukan hari ini akan bisa menimbulkan konsekuensi ketika para warganet mulai bergerak dan bersuara. Ingatlah, ketika hukum sudah tumpul bagi yang kaya dan berkuasa maka kekuatan warganetlah yang kelak menumbangkannya.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kekuatan warganet adalah the real power yang nyata di negeri ini. Warganet bukanlah kumpulan orang yang bisa dengan mudah dibeli. Suara mereka adalah cerminan suara rakyat, meski sebagian besar mereka adalah orang orang yang tinggal diperkotaan.

Jadi siapa yang berani melawan ketidakbenaran warganet maka bersiaplah untuk ditelan gelombang suara-suara sumbang tak berfilter dari netizen +62.

Jadi siapkah kalian?


(miq/miq)

Tags

Related Opinion
Recommendation