Totok Siswantara
Totok Siswantara

Totok Siswantara merupakan eks karyawan di PTDI Bandung. Penulis pada saat ini melakukan kajian reinventing Marhaenisme dan Sosialisme Indonesia relevansinya dengan pembangunan saat ini. Penulis berkhidmat sebagai tim litbang dan penetrasi media di Federasi Serikat Pekerja, Logam Elektronika dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( FSP LEM SPSI).

Profil Selengkapnya

Membedah Kerja Gubernur Anies, Ketenagakerjaan Hingga Banjir

Opini - Totok Siswantara, CNBC Indonesia
18 October 2022 16:45
Hore! Terima kasih Pak Anies , Rumah DI Bawah  Rp2 Miliar Bebas PBB Foto: Ilustrasi Anies Baswedan (CNBC Indonesia/Aristya Rahadian)

Anies Baswedan telah mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Sebagian warga ibu kota pun melepas sang gubernur dengan rasa hormat dan terima kasih atas kinerja Anies selama memimpin Pemprov DKI Jakarta.

Menurut penulis, perasaan haru sebagian warga tersebut mirip dengan suasana hati masyarakat saat Bang Ali Sadikin mengakhiri jabatannya. Bang Ali dan Bang Anies telah merebut hati sejumlah masyarakat.



Sederet program pembangunan Bang Anies yang memorable atau amat pantas untuk dikenang diawali saat dirinya memulai tugasnya sebagai kepala daerah dengan membuat semacam New Deal terhadap warga Jakarta. Menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur DKI Jakarta, Bang Anies berpindah dari satu peresmian ke peresmian proyek berikutnya. Hal itu untuk menuntaskan New Deal yang dalam bahasa awamnya sedang panen peresmian proyek atau program sebelum lengser.

Bang Anies telah membuat New Deal yang lebih konkret, realistis, tulus, dan egaliter kepada warga ibu kota. Inisiatif dan konsepsi pembangunan Anies Baswedan atau "Anies Way" berhasil mengembangkan infrastruktur, memperbaiki jaminan sosial, transformasi pendidikan, meningkatkan kinerja birokrasi hingga menguatkan kebudayaan.

Penulis menilai Anies juga berhasil menumbuhkan energi kolektif warga ibu kota. Energi kolektif itu berupa modal sosial untuk mengatasi masalah secara bersama-sama atau biasa disebut jiwa dan budaya gotong royong.

Kaum pekerja di ibu kota merasakan salah satu New Deal Bang Anies terkait dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan upah tahun 2022 naik 5,1% atau setara Rp 225.667. Dengan demikian UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.651.864,-.

Bang Anies sangat paham sistem pengupahan di Indonesia terus mengalami degradasi. Ketentuan dalam aturan turunan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 78 Tahun 2015 berbenturan dengan aturan di atasnya, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Selain itu, penerapan PP 78 selama ini telah membiaskan bahkan menghapus penentuan struktur upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Bagi pekerja yang sudah memiliki masa kerja yang cukup serta jenis pekerjaan yang sudah established, maka upah sektoral merupakan faktor yang sangat penting karena terkait dengan struktur upah dan skala upah.

Postur sumber daya manusia (SDM) di DKI Jakarta sangat kompleks, dari jenis profesinya sekitar 3,23 juta orang atau 64,47% dari total penduduk ibu kota berprofesi sebagai pekerja atau buruh. Diikuti berusaha sendiri atau wirausaha sebesar 733,27 ribu orang (14,65%), sedangkan segmen yang terkecil adalah pekerja serabutan sebesar 134,5 ribu orang (2,69%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) adalah yang terbanyak, yaitu 1,23 juta orang (24,68%), diikuti dengan pendidikan SMA umum sebanyak 1,20 juta orang (23,97%) dan pendidikan SMA kejuruan sebanyak 0,96 juta orang (19,17%). Kompleksitas kondisi kependudukan di Jakarta berhasil diatasi oleh Bang Anies dengan gaya manajemen dan kebijakan yang inovatif dengan cara meningkatkan kapasitas inovasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Aset Pemprov DKI Jakarta telah didayagunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Supaya program ekonomi kerakyatan bisa sinkron dengan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, dilakukan pembenahan manajemen aset dan mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia.

Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktek-praktek lain yang diterapkan pada aset fisik dan fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum. Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun non fisik yang terdiri dari tahap desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, mengganti hingga dekomisioning atau pembuangan.

Agenda kerja Bang Anies terkait dengan industri kepariwisataan di DKI Jakarta seperti menemukan kunci untuk meningkatkan kinerja pemasarannya. Jakarta telah menjadi destinasi wisata yang semakin eksotik, surga belanja, mulai dari petualangan di pasar tradisional hingga berburu merek-merek asing di mal premium. Selain itu berbagai museum, cagar budaya, taman budaya, galeri, pagelaran seni tradisi, dan lan-lain semuanya tersedia secara paripurna di Jakarta.

Untuk masalah bencana banjir di Ibu Kota yang bisa datang sekonyong-konyong, Bang Anies menuju akar persoalan banjir dengan cara terus menerus melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Semasa Bang Anies menjabat, tidak ada lagi kasus jebolnya tanggul sungai secara serius, seperti jebolnya kanal banjir. Ini karena manajemen pengawasan infrastruktur diperkuat. Penguatan dan kontrol tersebut menyebabkan genangan air di jalan cepat surut jika terjadi instensitas hujan yang ekstrem.

Keberhasilan konsep pembangunan megapolitan ala Anies Baswedan atau biasa disebut "Anies Way" menyebabkan masyarakat di perbatasan seperti di kawasan Ciputat, Cibinong, Bekasi dan lain-lainnya berharap untuk bisa bergabung secara teknis dan administratif dengan Provinsi DKI Jakarta. Mereka beranggapan jika bergabung dengan Pemprov DKI Jakarta, maka dalam waktu singkat berbagai persoalan infrastruktur dan sosial bisa dibereskan oleh tangan dingin Gubernur DKI Jakarta.

Di masa mendatang, konsep pembangunan Anies Way punya peran yang signifikan dalam proses pembentukan pranata Megapolitan Jabodetabekjur. Megapolitan adalah suatu kawasan yang terdiri dari kota inti, dan beberapa kawasan perkotaan lainnya yang satu sama lain memiliki ketergantungan baik masyarakatnya, penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pengembangan perkotaan.

Pada prinsipnya esensi dari megapolitan adalah menuju persatuan kota, jadi bukan caplok mencaplok wilayah. Untuk menuju persatuan kota dalam ikatan istilah Megapolitan Jabodetabekjur perlu ditempuh moratorium terhadap semua produk tata-ruang sehingga ada momentum untuk mengulang secara lebih partisipatif.

Hal itu sangat penting untuk menggalang kesepakatan baru yang lebih bebas konflik serta akan lebih cepat dan adaptif dalam mengatasi problema banjir dan pengelolaan sampah. Perlu digarisbawahi bahwa tata-ruang adalah alat yang sangat jitu untuk merumuskan New Deal secara lebih konkrit dan komprehensif hingga menjangkau tahapan jangka panjang.

Keniscayaan, Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta mesti dibuat berdasar kehendak kolektif dan menyerap aspirasi publik yang representatif. Sehingga persoalan aktual seperti pengendalian banjir; penanggulangan pencemaran lingkungan, prasarana dasar, angkutan umum, mendapatkan dasar-dasarnya yang bemutu dan kokoh.

Sehingga bagian-bagian kota, ruang-ruang publik makin mengalami proses ruralisasi, bukannya urbanisasi, baik dalam arti arsitektur maupun perilaku sosial masyarakatnya. Anies Way telah mencuatkan kembali pentingnya pranata Megapolitan Jabodetabekjur. Secara politik dan sosial budaya pranata tersebut bisa dikatakan sebagai persatuan kota yang komplementer dengan persatuan Indonesia.

(miq/miq)
Opini Terpopuler
    spinner loading
Artikel Terkait
Opinion Makers
    z
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading