THR ASN 2022, Cuti Bersama Lebaran, dan Pertumbuhan Ekonomi

Menjelang Hari Raya Idulfitri tahun 1443 Hijriah/ 2022 Masehi, pemerintah kembali mengumumkan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta para pensiunan. Berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, THR pada tahun ini diberikan komponen tambahan berupa 50% tunjangan kinerja bagi ASN yang masih aktif bertugas. Kebijakan pemberian THR di lingkungan pemerintah tersebut diharapkan dapat diikuti oleh sektor nonpemerintahan termasuk pada badan usaha dengan memberikan tunjangan sejenis.

Pemberian THR merupakan sebuah kabar gembira di tengah tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini. Meskipun disambut dengan suka cita, namun terdapat pula nada sumbang yang mengritik pemberian THR tersebut, apalagi jika dihadapkan dengan belum pulihnya perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

Dari kacamata awam memang kelihatan "aneh" kebijakan yang diambil pemerintah terkait pemberian THR. Namun apabila dilihat dari kacamata keuangan negara, pemberian THR tersebut merupakan langkah yang tepat. Pemberian THR adalah pelaksanaan fungsi distribusi dari APBN di mana pemerintah menganggap perlu memberikan stimulus bagi perekonomian nasional yang hingga saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Selain fungsi distribusi, ada fungsi countercyclical yang diemban oleh APBN dalam menghadapi kondisi perekonomian nasional yang sedang berlangsung. Fungsi countercyclical merupakan kebijakan yang diambil berlawanan dengan kondisi yang sedang terjadi. Jika perekonomian lesu, kebijakan countercyclical yang diambil adalah bagaimana melawan kelesuan tersebut. Salah satu caranya dengan menambah belanja pemerintah agar perlambatan ekonomi tidak semakin parah. Begitu juga ketika perekonomian tumbuh dengan terlalu cepat, maka kebijakan countercyclical yang dipilih adalah mengerem pertumbuhan dengan mengurangi belanja pemerintah.

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah mengapa harus THR dan mengapa harus ASN? Belanja pegawai merupakan salah satu jenis belanja pada APBN selain jenis-jenis belanja lain seperti belanja barang, modal, bantuan sosial, dan sejenisnya. Dan pemberian THR merupakan bagian dari belanja pegawai pada APBN.

Dibandingkan dengan jenis belanja lainnya, belanja pegawai memiliki kecenderungan lebih merata apabila didistribusikan. Belanja modal akan mengumpul pada lokasi di mana bahan-bahan modal tersebut dihasilkan. Belanja barang pun akan memiliki kecenderungan untuk mengumpul pada lokasi di mana barang/jasa tersebut diproduksi. Sedangkan untuk belanja pegawai akan tersebar ke mana saja mengikuti pegawai tersebut ditugaskan. ASN tersebar secara merata dan proporsional dari Sabang sampai Merauke dan pemberian THR artinya menambah uang beredar sampai pelosok di mana pegawai tersebut ditempatkan.

Pemberian THR diharapkan mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Jika prapandemi pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 5% maka THR diperkirakan mampu mendorong pertumbuhaan ekonomi mendekati atau bahkan melebihi angka tahun 2019.

Untuk mencapai target tersebut, THR bukanlah satu-satunya kunci. Ada faktor lain yang berperan dalam mencapai target pertumbuhan setara tahun 2019, yaitu kebijakan cuti bersama. Pemerintah kembali memberlakukan cuti bersama pada tahun 2022. Kebijakan cuti bersama sempat absen selama Covid-19 merebak yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Apa korelasi antara THR dan cuti bersama? Pemberian THR akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu juga kebijakan cuti bersama Hari Raya Idulfitri tahun 2022. Kedua kebijakan tersebut akan berdampak signifikan bagi perekonomian apabila keduanya dilaksanakan secara simultan. Pemberian THR namun dengan larangan untuk melakukan mudik akan berakibat target pertumbuhan tidak tercapai. Kecenderungan yang terjadi adalah penerima THR akan memilih menabung uangnya dibandingkan dipergunakan untuk berbelanja. Begitu pula kebijakan cuti bersama tanpa ada tambahan "bekal" yang cukup, masyarakat pun akan memilih untuk tetap tinggal di rumah daripada melakukan perjalanan.

Bagaimana pemberian THR dan dibarengi dengan cuti bersama? Apabila kedua kebijakan tersebut berjalan secara bersama dan konsisten maka tidak hanya uang dari THR yang dibelanjakan, namun juga tabungan-tabungan yang selama ini mengendap. Sebagaimana diketahui, sudah lebih dari dua tahun terjadi pembatasan perjalanan sebagai dampak pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat kemudian menambah porsi tabungan dari alokasi penghasilan yang seharusnya digunakan untuk pulang kampung.

Alokasi belanja THR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 34,3 triliun, pada realitanya nanti pertambahan uang beredar di masyarakat akan melebih jumlah tersebut. Masa libur lebaran selama 10 hari kalender merupakan durasi yang cukup untuk "memaksa" masyarakat menambah jumlah pengeluaran secara signifikan. Selain berasal dari THR yang diterima, penambahan belanja akan berasal dari tabungan masyarakat yang selama ini tersimpan rapi akibat larangan perjalanan selama pandemi Covid-19.

Agar harapan pertumbuhan ekonomi pada momen Idul Fitri tahun 2022 dapat tercapai, pemerintah perlu memberikan pesan-pesan yang sifatnya menenangkan bagi calon pemudik. Biarkan pemudik dapat melangsungkan tradisi pulang kampung tanpa terganggu dengan polemik yang ada, termasuk kemungkinan adanya perubahan kebijakan yang berkaitan dengan syarat perjalanan dalam negeri. Hindari berbagai publikasi atau kebijakan yang meningkatkan potensi para calon pemudik membatalkan rencananya untuk pulang kampung.

Pemberian THR 2022 merupakan salah satu senjata andalan yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Apabila pemberian THR tersebut gagal meningkatkan pertumbuhan, dapat dipastikan bahwa usaha pemerintah akan semakin berat untuk mengembalikan laju perekonomian setara prapandemi Covid-19 terjadi.