Percepatan Kemakmuran Rakyat Melalui Sektor ESDM

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dapat mempercepat kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tanah air. Kenaikan PDB akan diikuti dengan bertambahnya pendapatan masyarakat secara umum dan khususnya rakyat yang tinggal di sekitar lokasi tambang ESDM.

Sementara itu, secara global atau dari sisi ekonomi makro, pergerakan ekonomi rakyat akan muncul secara perlahan dan pasti tampak pada semua aktivitas turunan di sektor ESDM.

Kegiatan ekonomi di sektor minyak dan gas (migas) hingga pertambangan yang melibatkan aktivitas rakyat sekitar tambang ini secara otomatis meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Program peningkatan TKDN hanya dapat terjadi jika pemerintah berperan aktif dalam memastikan program-program APBN di sektor ESDM menjadi fasilitator penggerak industri dalam negeri. Pemerintah pun harus membuat kebijakan tata kelola ESDM yang menyeluruh dimulai dengan adanya analisis risiko atas industri turunan di sektor ESDM hingga program-program bantuan atau pendampingan untuk peningkatan nilai TKDN.

Kebijakan peningkatan TKDN ini akan menciptakan ekosistem baru Indonesia. Ekosistem itu dapat dimulai dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam kerangka Indonesia 4.0 oleh semua pemangku kepentingan terkait.

Sistem perencanaan sektor ESDM akan lebih mudah dan transparan. Tentunya sistem monitoring target-target pendapatan negara dan kecepatan implementasi UU dapat tersaji dengan cepat dan antilelet.

Pemerintah tidak terbebani dengan aktivitas birokrasi untuk perencanaan dan monitoring implementasi kebijakan dan UU. Pemerintah dapat fokus untuk menambahkan aktivitas-aktivas baru di bidang-bidang strategis seperti konsep dan peraturan untuk pengurangan emisi, peningkatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) serta untuk memfasilitasi kebijakan-kebijakan ketahanan energi.

Kebijakan dan aktivitas APBN dengan strategi baru ini harus dapat memperbesar TKDN. Ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia hanya akan bergerak naik jika pemerintah dapat mengawal dengan ketat pelaku industri untuk aktif dalam memperbesar TKDN di semua aktivitas industri.

Sebagai contoh industri pengolah bahan kimia lokal harus bisa tumbuh ketika larutan-larutan kimianya terbukti dapat digunakan oleh BUMN sektor ESDM. Jika formula lokal larutan kimia lokal mempunyai efektivitas dan tidak berdampak pada kualitas produk akhir, seharusnya tidak ada keberatan industri tambang, migas dan energi untuk menggunakan larutan kimia tersebut.

Era baru
Program peningkatan TKDN ini menjadi tonggak era baru Indonesia untuk peningkatan ekonomi. Kenaikan ekonomi Indonesia tidak terbatas pada pelaku industri besar saja. Pemerintah tentunya akan punya kebijakan-kebijakan ESDM untuk semua jenis badan usaha termasuk untuk kemajuan industri ESDM untuk pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM).

Apa yang bisa pemerintah lakukan agar UMKM ESDM bisa tumbuh? Salah satu langkah adalah memberikan hak-hak kuasa pengelolaan sumur-sumur tua, tambang skala kecil dan pengelolaan sistem energi mandiri untuk koperasi, BUMD dan juga pengusaha UMKM.

Baca: Mimpi RI Jadi Raja PLTS Dunia

Pemerintah perlu membangun kebijakan tata kelola baru bagi rakyat pelaku industri ESDM. Kebijakan usaha dan lingkungan yang berwawasan kesejahteraan rakyat akan menjadi titik awal membangun industri ESDM untuk rakyat.

Tata kelola sumur-sumur dan tambang ilegal dapat menjadikan rakyat sekitar tambang menjadi pelaku industri legal dengan ekosistem yang terjaga.

Pemerintah akan terasa hadir untuk rakyat sekitar tambang dan sumur minyak. Mereka yang tadinya adalah pelaku-pelaku atau industri UMKM yang terindikasi ilegal sekarang dapat berubah menjadi penggerak kemakmuran rakyat.

Kebijakan pengelolaan tambang ilegal hanya bisa terjadi jika implementasi tata kelola baru dapat dijaga melalui sebuah sistem. Sistem ini memastikan semua status tambang terdaftar resmi dan juga semua sistem pengelolaan limbahnya sudah termonitor secara detail dan dapat dilaporkan secara periodik setiap hari.

Rakyat yang berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, dan pengelola tambak tidak akan cemas atau khawatir akan punahnya ekosistem lingkungan mereka dengan adanya aktivitas-aktivitas pelaku usaha ESDM di wilayahnya.

Selain sistem tata kelola baru dengan teknologi di wilayah tambang yang tadinya ilegal, pemerintah sebaiknya memperkuat dengan kajian manajemen risiko yang menyeluruh.

Kajian risiko sektor ESDM dapat diterapkan di seluruh wilayah kuasa tambang dan migas. Kajian risiko ini akan memberikan gambaran secara utuh terhadap potensi terjadinya pencemaran lingkungan, kegagalan eksplorasi, dan tentunya kegagalan usaha akibat perubahan aturan dan sosial yang mungkin terjadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima misi pada periode kedua jabatannya sudah secara tegas menyatakan APBN harus tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Era baru APBN sektor ESDM untuk rakyat sudah dimulai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan dengan kepastian peraturan yang mengawal secara ketat pelaksanaan TKDN secara nasional.

Selain kepastian APBN dan program TKDN, tentunya sistem tata kelola tambang, sumur-sumur migas rakyat serta kemandirian energi oleh rakyat harus menjadi program unggulan pemerintah sekarang ini.

Arahan Presiden Jokowi harus dijaga dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk memenuhi permintaan dalam negeri tanpa melarang impor. Generasi Indonesia ke depan harus dipersiapkan agar kita semua memiliki skill dan pengetahuan serta kemauan untuk memproduksi industri ESDM secara mandiri.

(miq/miq)