Mengeset Ulang UMKM Pasca-Pandemi Lewat Optimalisasi Vokasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Berbeda dari krisis 1998 di mana yang terpukul adalah manufaktur, krisis Corona memukul sektor UMKM. Bagaimana pemulihannya dan UMKM seperti apa yang berpeluang bangkit?

Guna menekan pandemi Covid-19, negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan penjarakan sosial (social distancing) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini, mengutip Kementerian Koperasi dan UKM, memukul setidaknya 163.713 pelaku UMKM.

Di tengah situasi demikian, muncul temuan yang agak mengkhawatirkan terkait pemulihan UMKM. Data resmi pemerintah China menyebutkan pemulihan UMKM ternyata lebih lambat dibandingkan perusahaan skala besar pasca pembukaan karantina wilayah (lockdown) Hubei.

Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI), yang merekam kinerja manufaktur, di China menunjukkan bahwa tingkat operasi perusahaan korporasi besar pada 11 Mei telah mencapai 100%. Namun UKM hanya mencatatkan tingkat operasi 84%.

Padahal posisi UMKM sangat penting. Di Indonesia, misalnya, 99% pelaku usaha berbentuk UMKM dan menyerap 97% tenaga kerja. Pelaku usaha UMKM juga menyumbang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Tidak heran, berbagai negara berlomba memberikan stimulus. Bank Dunia mencatat ada 845 kebijakan pro-UMKM pemerintah di seluruh dunia: 328 stimulus pembiayaan, 205 dukungan untuk pekerja, dan 151 stimulus pajak.

Di Indonesia, pemerintah dan DPR tengah membahas skema stimulus UMKM, lewat sembilan program pokok: penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 8,3 juta debitur, kredit ultra mikro untuk 1 juta debitur, fasilitas gadai untuk 10,6 juta debitur, dan program Mekaar (milik PT Permodalan Nasional Madani/PMN) untuk 6,08 juta debitur.

Berikutnya, program Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk 30,1 juta debitur, UMKM online untuk 3,7 juta debitur, Koperasi Penyalur Ultra Mikro bagi 1,7 juta debitur, Lembaga Pengelolaan Modal usaha perikanan dan kelautan terhadap 16,8 juta debitur, dan pinjaman petani terhadap 5,5 juta debitur.

Nilai stimulus untuk subsidi pembayaran bunga bakal mencapai Rp 34,15 triliun dan penundaan pokok pinjaman senilai Rp 285,09 triliun, atau total Rp 319,24 triliun. Dana sebesar itu bakal menjangkau 60,66 juta pelaku UMKM dengan total outstanding kredit Rp 1.601,75 triliun.

Namun sejauh ini, Kementerian Keuangan baru menjalankan program insentif bagi UMKM dengan anggaran Rp 123,46 triliun, dan baru menyalurkan 0,6% dari angka itu. Pencairan stimulus terkendala penyelesaian regulasi, persiapan data, dan teknologi informasi pendukung.

Vokasi, Pencetak Agen Pengubah UMKM

Di luar stimulus pemerintah, ada faktor lain yang sangat krusial mempengaruhi kemampuan UMKM bertahan, terutama pasca-pandemi, yakni kemampuan transformasi. UMKM perlu melakukan penyesuaian seiring penerapan situasi normal baru (new normal).

Mengutip laporan Mandiri Institute berjudul "Memperkuat Strategi Digital untuk Pemulihan Ekonomi", UMKM yang merambah dunia digital ternyata memiliki daya tahan dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

"UMKM dengan kanal online memiliki resiliency lebih tinggi. Pertama, pendapatan lebih tinggi dibanding offline; Kedua, masih dapat beroperasi selama pandemi, sehingga dapat bertahan lebih lama," tutur Mandiri Insitute dalam laporan yang dipublikasikan pada Selasa (16/6/2020).

Temuan Mandiri Institute tersebut sangatlah beralasan, mengingat pandemi mengubah gaya hidup masyarakat dan cara mereka menjalankan aktivitas bisnis, mulai dari teleconference, work from home (WFH), hingga transaksi perbankan dan pembayaran secara online.

Oleh karena itu, UMKM harus memastikan bisnisnya mengada di dunia maya dan memiliki kanal digital untuk menjangkau para konsumen dan kliennya. Pola bisnis berbasis digital ini menempatkan tenaga kerja milenial, yang cenderung melek digital, ke dalam posisi penting.

UMKM memang tidak harus bertransformasi menjadi perusahaan startup, yang cenderung memiliki karakteristik bisnis berbeda dari UMKM dari sisi model bisnis, toleransi risiko dan sumber pendanaan. Namun, mereka harus melek dengan pola konsumsi masyarakat yang kian bergeser ke kanal digital.

Vokasi menjadi solusi cepat menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap disrupsi digital. Lulusan pendidikan vokasi bisa berperan dalam transformasi ini, karena mereka dilatih untuk menguasai hard skill berupa keterampilan di tataran teknis dan bukan hanya konseptual.

Kemampuan ini bakal banyak diperlukan perusahaan yang hendak merambah dunia digital. Kini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pendidikan vokasi digital agar tenaga kerja nasional kian tanggap dengan era digital dan revolusi industri 4.0.

Perlu pengembangan program studi berbasis digital kontemporer seperti realitas virtual (virtual reality), cetak 3 Dimensi (3D printing), dan e-commerce di sekolah vokasi, karena memiliki kesempatan kerja luas dan secara bersamaan membantu transformasi UMKM menuju go-digital pasca-pandemi.