Saatnya Main Tongkat Agar Devisa Ekspor Dikonversi ke Rupiah?

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah tren pelemahan rupiah sepanjang tahun ini, himbauan untuk menukar dolar Amerika Serikat (AS) di kalangan pelaku usaha terlihat kurang efektif. Kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) pun kian mendesak.

Pada Senin (10/9/2018), nilai tukar rupiah melemah ke Rp 14.852 per dolar Amerika Serikat (AS), yang masih menjadi level terlemah sejak krisis keuangan 1998. Sepanjang tahun berjalan (year to date/YTD) rupiah kehilangan 9,5% nilai tukarnya terhadap mata uang Negeri Sam.

Guna membantu Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mengamankan rupiah, sejauh ini pelaku usaha merespons dengan aksi nyata berupa penukaran tabungan valuta asing (valas) yang mereka miliki ke dalam rupiah. 

Beberapa pelaku usaha yang merespons adalah pengusaha Luhut B. Pandjaitan yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, pengusaha cum politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir, hingga Sandiaga Uno yang menjadi penantang Jokowi dalam pilpres.

Namun, langkah tersebut tentu saja tidak cukup. Dalam sepekan terakhir sejak para pengusaha itu menukar dolar AS-nya ke rupiah, mata uang Garuda masih tertekan yakni dari semula Rp 14.810/US$ (3 September), menjadi Rp 14.852/US$ (10 September) alias melemah 0,28%.

Mengapa? Karena ada cara lain yang lebih efektif bisa dilakukan oleh para pengusaha nasional seperti Luhut dan Sandiaga yang selama ini dinanti-nanti tapi tak banyak mereka lakukan, yakni: repatriasi DHE dari rekening perusahaan mereka di bank luar negeri ke bank nasional dan mengonversinya ke rupiah.

Dalam beberapa kesempatan, BI menyebutkan sekitar 85% dari DHE Indonesia diparkir di bank-bank asing di luar negeri (offshore) dan hanya 15% yang kembali ke Indonesia. Padahal, potensi DHE nasional mencapai US$500 juta (Rp 7,44 triliun) per bulan.

BI sebenarnya telah membuat kebijakan soal konversi DHE ke rupiah 4 tahun yang lalu lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/10/2014 yang mewajibkan eksportir menerima DHE maksimum 3 bulan setelah pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Sanksi yang disiapkan adalah denda senilai maksimum Rp 100 juta per transaksi ekspor bagi pelanggar, yang jika diacuhkan maka bisa berujung pada penangguhan layanan ekspor untuk pengusaha tersebut.

Namun, pada kenyataannya aturan tersebut hanya mendorong pelaporan DHE di kalangan eksportir yang naik sebesar 96% per Desember 2015. Mengutip Gubernur BI saat itu, Agus Martowardojo, hanya 11% dari pelaporan itu yang berujung pada konversi ke dalam rupiah.

Hal ini terjadi karena pemerintah dan BI tak bisa memaksa ekportir mengonversi DHE mereka ke dalam rupiah, yang semestinya bisa membuat cadangan devisa BI meningkat dan membantu mengangkat nilai tukar rupiah.

Ketakmampuan itu salah satunya dipicu kekhawatiran bahwa langkah pemaksaan tersebut bisa bertentangan dengan prinsip lalu lintas devisa bebas yang dianut di negeri ini, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Selama ini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang cukup bertaji dalam memaksa lawan politiknya untuk bertekuk lutut. Taji yang sama semestinya dipakai untuk memaksa pelaku usaha nasional menarik DHE mereka ke Tanah Air. 

Publik tentu masih ingat dengan berpalingnya Golkar yang saat itu dipimpin taipan nasinoal Aburizal Bakrie (Ical) pada Februari 2016. Lompatan Ical ke koalisi pemerintah itu meruntuhkan kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang baru berumur setahun. 

Terakhir pada Agustus 2017, taipan media Harry Tanoesudibjo-yang semula juga beroposisi, memilih bergabung dengan koalisi pemerintah di tengah penyidikan atas tindak pidana korupsi pembayaran restitusi PT Mobile 8 Telecom, yang diduga menyeret Hary Tanoe selaku komisaris. 

Setelah Harry Tanoe bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), penyidikan tersebut tidak lagi santer. Kini ketika rupiah kian tertekan hingga BI menghabiskan Rp 15 triliun untuk menjaga rupiah pada semester I, taji serupa semestinya dipakai. 

Indonesia memang kurang bertaji dalam memainkan tongkat untuk memaksa pengusaha ikut andil menjaga keseimbangan moneter nasional. Terakhir, pemerintah berencana memberikan insentif berupa kebebasan pajak deposito untuk DHE. 

Dalam teori motivasi, ini adalah wortel (carrot) yang diletakkan beberapa sentimeter di depan hidung kuda untuk membuatnya mau berjalan. Jika kuda masih kurang cepat berjalan, maka saatnya tongkat (stick) dipakai untuk memukul betis kuda agar terpacu berlari sesuai target. 

Kebijakan "main tongkat" itu sejauh ini sudah dilakukan oleh dua negara tetangga kita, yakni Thailand dan Malaysia. Di Thailand, ada kewajiban eksportir menahan DHE hingga 12 bulan di bank domestic berdasarkan Exchange Control Act. 

Di sisi lain, Bank Negara Malaysia (BNM) mewajibkan eksportirnya mengubah minimal 75% dari DHE mereka ke ringgit, sembari menekan aktivitas spekulan di pasar non-deliverable forward (NDF) di luar negeri yang menekan kurs ringgit demi mengeruk laba sesaat. 

Secara kongkrit, Jokowi perlu menerbitkan Perpu untuk melengkapi UU Lalu Lintas Devisa guna menambahkan poin yang secara praktis memaksa eksportir menyimpan DHE-yang notabene mereka hasilkan dari aktivitas usaha di Bumi Pertiwi-di bank nasional selama 12 bulan. 

Jika pengusaha tidak patuh, maka pencabutan sementara izin ekspor sangat layak dilakukan. Mengapa? Karena ketika DHE masih disimpan di bank asing ketika rupiah sedang tertekan seperti sekarang, sama halnya mereka abai dengan prospek keberlangsungan negeri ini. 

Tentunya mereka tidak ingin beromantika dengan krisis 1998 yang juga diawali oleh anjloknya rupiah akibat gelembung utang luar negeri yang mereka buat kala itu. Kini, negara memanggil mereka, dan pemerintah sangat berhak main tongkat agar mereka tersadar dengan kondisi ini.*** 
(ray)