Irvan Rahardjo
Irvan Rahardjo

Analis senior bidang Perasuransian. Memiliki 38 tahun pengalaman di bidang industri asuransi. Arbiter Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (2015 - sekarang), Direktur Asuransi Jasindo ( 2001) Komisaris Independen AJB Bumiputera (2012 -2013). Lulusan Associate Insurance Institute of New Zealand.

Profil Selengkapnya

Nasib Nasabah Pasca Izin Asuransi Dicabut

Opini - Irvan Rahardjo, CNBC Indonesia 19 January 2018 15:08
Nasib Nasabah Pasca Izin Asuransi Dicabut
PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) dalam pailit menggugat OJK ke meja hijau dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Gugatan terdaftar dengan No.6 43/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengatakan OJK telah bertindak sewenang-wenang. Penggugat tidak dapat menerima tindakan OJK mencabut izin usaha dan mempailitkan penggugat. Langkah OJK tersebut  dinilai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bermula ketika penggugat mendapatkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) pada 30 April 2009. Lima tahun berselang, OJK mencabut izin usaha penggugat dalam surat keputusan bernomor KEP-112/D.05/2013  tanggal 28 Oktober 2013 . Pencabutan izin usaha dinilai  bertentangan dengan PP No.73/1992 tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian. Bahwa  jangka waktu antara pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha maksimal 12 bulan.

OJK dinilai membiarkan  pembatasan kegiatan usaha hingga lima tahun lamanya. Dalam masa itu penggugat dilarang menerbitkan polis baru sehingga tidak ada pendapatan baru yang masuk. Penggugat hanya bisa menerima premi lanjutan dari pemegang polis lama. Lima tahun jangka waktu yang sangat lama untuk pembatasan usaha. Penggugat berdalih OJK sama sekali tidak melakukan upaya penyelamatan untuk menghidupkan kembali atau memberikan solusi terhadap penggugat.


OJK dinilai telah bersikap tidak adil dan diskriminatif terhadap penggugat. OJK juga disebut melanggar tujuan dibentuknya OJK menurut UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat ( pasal 4 a dan c  ).

Di samping melalukan pencabutan ijin usaha  OJK  juga mengajukan permohonan pailit BAJ di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan pailit didaftarkan pada 18 Maret 2015 dengan nomor registrasi 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Jkt.Pst. Permohonan pailit ditolak oleh PN Jakarta Pusat 16 April 2015. OJK menang dalam tahap kasasi 18 Agustus 2015. Dengan putusan itu BAJ otomatis resmi menyandang pailit dan insolven.

Tindakan OJK mempailitkan dinilai penggugat cacat hukum lantaran tidak ada payung hukum yang mendasarinya. Pasalnya, peraturan pelaksanaan atas wewenang mengajukan pailit baru diberlakukan  sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.O5/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi.

BAJ mengajukan dalil UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan ( pasal 50 ayat 3 ).

Proses kepailitan salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini tidak berjalan mulus. Tiga kurator ditangkap oleh Bareskrim Polri atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang perkara kepailitan. Mereka diduga mengalihkan aset debitur ke rekening pribadi mereka senilai Rp 1,1 triliun. Upaya PK yang diajukan penggugat juga ditolak sehingga putusan sudah inkracht.

Kepastian hukum

UU 40/2014 mengatur tentang prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian bahwa sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dilakukan setelah melalui sanksi pembatasan kegiatan usaha maksimal 3 bulan (POJK No 17/POJK.05/2017 ). Ketentuan ini lebih singkat  dibanding PP 73/1992  maksimal 12 bulan sebelum dilakukan pencabutan ijin usaha.

Perubahan masa PKU  menjadi lebih singkat dimaksudkan  agar kerugian yang dialami perusahaan asuransi akibat PKU tidak ber larut-larut seperti yang menjadi dasar gugatan  BAJ.

Menurut UU 40/2014  permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  UU Kepailitan menganut pengertian utang secara luas. Klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, masuk ke dalam definisi utang.

Berdasarkan UU 40/2014 pengajuan  pailit suatu perusahaan asuransi, kreditor menyampaikan permohonan dulu kepada OJK,  kemudian OJK mengajukan permohonan  kepada pengadilan niaga ( pasal 51 ayat 1 ) .

Sebagian pendapat demi kepentingan perlindungan konsumen secara  represif, OJK bisa mengajukan pailit perusahaan asuransi tanpa adanya pengajuan dari kreditur. Permohonan kepailitan tidak terhalang klausul arbitrase dan proses pencabutan izin usaha.  

Namun dengan mencabut ijin usaha asuransi, apa yang didapat oleh nasabah?

Kedudukan pemegang polis setelah perusahaan asuransi dinyatakan pailit tidak dijelaskan dalam UU kepailitan. Sebagai kreditur, tidak  jelas apakah pemegang polis berkedudukan sebagai kreditur konkuren (biasa), ataukah kreditur separatis (istimewa). Kreditur biasa mendapatkan sisa harta pailit setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya yang harus didahulukan pengeluarannya setelah debitur pailit secara prorata.

Kalaupun pemegang polis utangnya didahulukan, akankah mereka akan memperoleh seluruh uang mereka sebagaimana tertuang dalam isi polis yang telah disepakati?

UU 40/2014 sebagai lex spesialis  terhadap UU Kepailitan dan KUH Perdata hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dalam hal  perusahaan asuransi dipailitkan atau dilikuidasi.

Namun, dengan ketentuan yang sama di dalam  undang undang perasuransian  yang lama (UU 2/1992)   faktanya dalam perkara kepailitan PT Asuransi Namura Tata Life  (2002), kedudukan  pemegang polis  adalah kreditur biasa.

Ribuan pemegang polis harus sabar menanti perusahaan tersebut membayar kewajibannya ke pihak lain yang kedudukannya lebih tinggi terlebih dahulu. Pembayaran premi secara rutin oleh pemegang polis bukan merupakan alasan mereka harus didahulukan pembayarannya ketika sebuah perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Kita tidak tahu bagaimana penyelesaian  kasus pencabutan ijin usaha asuransi  yang terjadi belakangan seperti Jiwa Nusantara, Bakrie Life, Mubarokah  dan Raya.

UU 40/2014 mengandung berbagai lapis perlindungan bagi nasabah bila perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Lapis pertama, dana jaminan yang wajib disesuaikan dengan perkembangan usaha, tidak boleh diagunkan atau dibebani dengan hak apapun  yang hanya bisa dicairkan dengan peraturan OJK.

Kedua, OJK dapat menonaktivkan direksi dan komisaris serta menetapkan Pengelola Statuter mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi dalam hal perusahaan diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban.

Ketiga, sanksi administratif dari mulai  peringatan tertulis, pembatasan  kegiatan usaha, larangan  untuk  memasarkan produk asuransi hingga perintah penambahan modal dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi.

UU 40 /2014 mengamanatkan adanya program penjaminan polis bagi perusahaan asuransi yang belum terbentuk setelah lewat batas waktu 3 tahun yang ditentukan untuk mempercepat pembentukannya, program penjaminan polis dapat  dilakukan dengan amandemen UU 24 / 2004 tentang LPS  sebagai undang undang untuk penjaminan simpanan nasabah bank  sekaligus perlindungan pemegang polis asuransi.

Gugatan terhadap OJK menjadi pelajaran untuk melaksanakan best practice dan disiplin terhadap protokol pencabutan izin usaha. Pemerintah agar tidak abai untuk mewujudkan lembaga penjamin polis yang menjadi amanat undang-undang. (dru)
Opini Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading