Diperiksa Polisi, Fadli Zon Sebut Disadap Ilegal Sejak 2021

Annisa Rini, CNBC Indonesia
Minggu, 22/11/2026 06:00 WIB
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam diskusi di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Dok. Kementerian Kebudayaan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan nomor telepon selulernya menjadi sasaran penyadapan ilegal selama lima tahun terakhir.

Pengakuan tersebut ia sampaikan melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, @fadlizon.

Dalam keterangannya, Fadli Zon menyebut bahwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung sejak 2021 hingga 2026. Ia mengklaim praktik ilegal itu baru terungkap setelah dirinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang sedang mengusut kasus tersebut.


"Beberapa hari lalu, saya 2 kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli dalam cuitannya, dikutip Minggu (22/11/2026).

Berdasarkan pemeriksaan aparat penegak hukum, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut bahwa nomor pribadinya tercatat sebagai salah satu target dengan durasi penyadapan terpanjang.

"Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," jelasnya.

Meski telah mengungkap adanya proses penyidikan oleh kepolisian dan durasi penyadapan yang dialaminya, Fadli Zon belum merinci lebih jauh mengenai identitas pihak yang diduga melakukan penyadapan maupun motif di balik tindakan ilegal tersebut.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan penyadapan tersebut terdapat empat tersangka, yaitu eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AS), Irjen Slamet Uliandi (SU), dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha, media, tokoh ormas, LSM.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.


(asr/asr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Mencari Pendamping Prabowo: Siapa Layak Isi Kursi Wapres?