KP2MI Gandeng DMI Perkuat Edukasi Calon Pekerja Migran
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui kerja sama ini, jaringan masjid akan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai migrasi aman sekaligus mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Penandatanganan MoU tersebut juga ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran dari hulu hingga hilir. Menurutnya, jaringan masjid yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang aman, sesuai ketentuan, dan terlindungi.
Edukasi tersebut tidak hanya menyasar calon pekerja migran, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan, termasuk anak-anak, suami, maupun istri pekerja migran. Mukhtarudin menegaskan, salah satu target konkret kerja sama ini adalah menekan penempatan pekerja migran secara ilegal atau nonprosedural. Edukasi nantinya dilakukan bersama melalui kegiatan publik, termasuk memanfaatkan mimbar-mimbar masjid.
"Target konkretnya, nanti program publik kita akan melakukan edukasi bersama kepada masyarakat, terutama melalui mimbar-mimbar masjid," ujar Mukhtarudin saat doorstop di Kantor KP2MI, Jumat (20/11/2026).
Ia mengatakan, persoalan pekerja migran cukup kompleks dan banyak terjadi di daerah hingga desa. Penempatan secara ilegal dan nonprosedural juga berisiko berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla menilai masjid memiliki jaringan sosial yang luas dan dekat dengan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai peluang kerja luar negeri, persyaratan, hingga proses keberangkatan yang aman.
JK menyebut jumlah masjid di Indonesia mencapai sekitar 800.000. Dengan jaringan tersebut, DMI berpotensi membantu pemerintah memperluas edukasi dan pembinaan bagi masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri.
"Masjid di Indonesia kurang lebih 800.000. Tentu tidak semuanya mampu, tetapi kita bisa bekerja sama dalam pelatihan. Masyarakat setempat bisa memberikan pemahaman karena setiap Jumat masyarakat bertemu di tempat yang sama," kata JK.
Melalui MoU dan PKS tersebut, KP2MI dan DMI menyepakati enam bidang kerja sama. Cakupannya meliputi sinergi program Desa Migran EMAS dengan jejaring DMI, penyebarluasan informasi dan edukasi migrasi aman, serta penyusunan materi dan peningkatan kapasitas melalui modul pemberdayaan, seminar, dan lokakarya.
Kerja sama juga mencakup pemberdayaan ekonomi dan literasi remitansi melalui edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan remitansi, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan usaha produktif bagi pekerja migran dan keluarganya.
Selain itu, kedua pihak akan memperkuat ketahanan keluarga pekerja migran melalui edukasi pengasuhan anak dan pendampingan keluarga. Bidang lainnya adalah deteksi dini dan penanganan permasalahan pekerja migran, termasuk fasilitasi pemulangan dan rehabilitasi bagi pekerja migran bermasalah.
Mukhtarudin berharap, kolaborasi pemerintah dengan DMI dapat memperluas jangkauan pelayanan negara hingga ke lingkungan masyarakat paling dekat dengan calon pekerja migran.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap warga yang berencana bekerja ke luar negeri memperoleh informasi yang benar, memiliki kompetensi memadai, berangkat melalui prosedur yang aman, serta mendapatkan pelindungan dan pemberdayaan hingga kembali ke Tanah Air.
(dpu/dpu)