CLOSE AD
MARKET DATA

Meski Berat, Pengusaha Terima UMP DKI 2027 Rp 6,1 Juta

Martyasari Rizky,  CNBC Indonesia
20 November 2026 18:10
Ilustrasi Uang
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menerima keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.491. Meski demikian, pengusaha mengaku keberatan karena angka tersebut lebih tinggi dari rekomendasi mereka.

Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, sebelumnya pengusaha mengusulkan kenaikan UMP menggunakan nilai alfa 0,5. Namun, karena keputusan sudah ditetapkan pemerintah, pihaknya menyatakan menerima kebijakan tersebut.

"Kita ketahui bersama gubernur telah mengumumkan dan menetapkan besaran upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp6.136.491. Hal ini tentu dari pandangan dunia usaha sangat berat tentunya, karena harapan kami, dunia usaha.. pak gubernur menetapkan nilai di bawah itu, yakni sebagaimana yang kami rekomendasikan dari unsur pengusaha adalah alfanya 0,5," kata Nurjaman kepada CNBC Indonesia, Jumat (20/11/2026).

"Namun demikian, karena ini sudah menjadi ketetapan pemerintah, yang kita sebagai warga negara yang baik, suka tidak suka kami harus legowo menerima aturan tersebut," lanjutnya.

Meski menerima keputusan tersebut, Apindo meminta pemerintah memberikan kemudahan pengecualian bagi perusahaan yang tidak mampu menjalankan ketentuan UMP baru. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Banyak perusahaan-perusahaan yang sekiranya tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Maka harus ada jalan keluar agar perusahaan tetap bisa berjalan, pekerjaan tetap bisa bekerja, dengan memberikan pengecualian kepada perusahaan yang tidak mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut," ujarnya.

Nurjaman juga meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tidak mempersulit perusahaan dalam mengajukan pengecualian tersebut.

"Kenapa kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan yang melakukan pengecualian, tujuannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, bahwa baik perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja/buruh itu menghindari terjadinya PHK," jelasnya.

"Nah ini tujuan kami untuk meminta kepada pemerintah memberikan kemudahan dalam pengecualian itu, tidak lain hanyalah untuk mempertahankan pekerja untuk bisa tetap bekerja, dan perusahaan tetap untuk bisa melakukan kegiatan usahanya. Sehingga hubungan kerja tetap terjadi dan terjalin sebagaimana mestinya," pungkas dia.

(wur) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Buruh Kecewa Usai Pramono Ketok UMP DKI 2027 Rp 6,1 Juta, Kenapa?


Most Popular
Features