Vonis ICJ: Tetangga RI Terbukti Lakukan Genosida ke Etnis Muslim Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menjatuhkan putusan bersejarah terhadap Myanmar. Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyatakan negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Muslim Rohingya dalam operasi militer pada 2017 yang menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu lainnya melarikan diri.
Putusan yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026) tersebut mengakhiri proses hukum selama tujuh tahun sejak Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar pada 2019. ICJ menyimpulkan bahwa pembunuhan massal, kekerasan seksual, hingga penghancuran permukiman Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar memenuhi unsur hukum genosida.
Melansir Reuters, putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum internasional. Ini merupakan kali keempat sejak Holocaust Nazi sebuah pengadilan internasional menyatakan bahwa tindakan kekerasan telah memenuhi ambang pembuktian genosida.
Namun, untuk pertama kalinya, ICJ secara langsung menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas tindakan genosida.
"Pengadilan menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas serta tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang sedang melarikan diri," kata Ketua Majelis Hakim Yuji Iwasawa saat membacakan putusan.
Majelis hakim menyimpulkan "bahwa Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine Utara".
Putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.
Dalam pertimbangannya, ICJ menguraikan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan militer Myanmar selama operasi yang disebut pemerintah sebagai operasi pembersihan pada 2017.
Para hakim menemukan bahwa pasukan Myanmar melakukan eksekusi massal terhadap laki-laki dan anak laki-laki Rohingya.
Militer juga melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual secara luas terhadap perempuan Rohingya, serta membakar atau menghancurkan ratusan desa.
Pengadilan menggunakan temuan misi pencari fakta PBB yang memperkirakan sedikitnya 10.000 orang tewas dalam operasi tersebut. ICJ menyatakan angka itu didukung oleh bukti-bukti yang diperiksa selama persidangan.
Operasi militer tersebut juga menyebabkan sedikitnya 700.000 warga Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar, negara dengan penduduk mayoritas Buddha, dan mengungsi ke Bangladesh.
Dalam putusannya yang terdiri atas 191 halaman, ICJ menyimpulkan bahwa pola kekerasan yang dilakukan pasukan Myanmar tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai operasi keamanan.
"Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk menjelaskan tindakan Myanmar adalah adanya niat untuk menghancurkan sebagian besar kelompok yang dilindungi, yakni penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine Utara," demikian bunyi putusan tersebut.
Kesimpulan mengenai adanya niat untuk menghancurkan kelompok tertentu menjadi unsur penting dalam penetapan genosida.
Berdasarkan hukum internasional, tindakan kekerasan baru dapat dikategorikan sebagai genosida apabila terbukti dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu.
Persyaratan pembuktian tersebut menjadi salah satu alasan mengapa putusan genosida relatif jarang dijatuhkan oleh pengadilan internasional.
Myanmar selama ini membantah tuduhan genosida. Pemerintahnya beralasan bahwa operasi militer pada 2017 merupakan tindakan untuk menghadapi pemberontakan bersenjata.
Facebook Ikut Disorot
Selain kekerasan fisik, pengadilan juga menyoroti peran penyebaran ujaran kebencian terhadap Rohingya sebelum dan selama operasi militer.
Majelis hakim menemukan bahwa militer Myanmar secara aktif menyebarkan ujaran kebencian yang menargetkan komunitas Rohingya melalui Facebook.
Pada saat itu, Facebook merupakan platform media sosial yang paling banyak digunakan di Myanmar.
Meta Platforms, perusahaan induk Facebook, sebelumnya menyatakan telah mengambil langkah untuk memblokir ujaran kebencian dan membantu penyelidik PBB.
Namun, juru bicara perusahaan belum memberikan tanggapan tambahan atas permintaan komentar terkait putusan tersebut.
Dokumen putusan ICJ juga merujuk pada investigasi Reuters mengenai pembunuhan 10 warga Muslim Rohingya di desa Inn Din pada 7 September 2017.
Investigasi tersebut kemudian berujung pada penangkapan dua wartawan Reuters yang mengungkap kasus itu.
Keduanya ditahan selama lebih dari 500 hari sebelum akhirnya dibebaskan.
Rujukan terhadap investigasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian bukti yang diperiksa pengadilan untuk menilai pola kekerasan terhadap Rohingya.
Pengungsi Rohingya Bersorak
Kabar putusan ICJ disambut dengan kegembiraan oleh komunitas Rohingya yang telah bertahun-tahun hidup dalam pengungsian.
Di Cox's Bazar, Bangladesh, lebih dari 1.000 pengungsi bersorak ketika menyaksikan pembacaan putusan melalui layar televisi. Kawasan tersebut saat ini menjadi tempat penampungan bagi sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya yang terpaksa meninggalkan Myanmar.
Bagi para penyintas, keputusan ICJ dipandang sebagai pengakuan internasional terhadap penderitaan yang selama ini mereka alami.
Direktur Eksekutif Women's Peace Network sekaligus mantan tahanan politik Myanmar, Wai Wai Nu, menyebut putusan tersebut sebagai momen bersejarah bagi komunitas Rohingya.
"Selama beberapa dekade, militer Burma berusaha menghapus identitas kami, menyangkal keberadaan kami, dan mengabaikan penderitaan kami," katanya.
"Dengan menyatakan bahwa Myanmar melakukan genosida, memerintahkan jaminan agar tindakan tersebut tidak terulang, serta memerintahkan restitusi dan kompensasi, pengadilan tertinggi dunia telah menghancurkan untuk selamanya kebohongan yang disponsori negara tersebut," lanjutnya.
Putusan itu juga memberikan harapan baru bagi para pengungsi untuk kembali ke kampung halaman mereka.
Sayed Ullah, seorang perwakilan komunitas Rohingya di Cox's Bazar, mengatakan masyarakatnya masih menghadapi berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui keputusan pengadilan.
Namun, ia menilai putusan tersebut dapat memperkuat perjuangan para pengungsi untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka.
Setelah kehilangan hampir seluruh harta benda dan tempat tinggal, komunitas Rohingya masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan mereka.
Meski demikian, menurut Ullah, keputusan ICJ "akan memperkuat upaya kami untuk kembali ke rumah".
Myanmar Wajib Bayar Kompensasi
Selain menetapkan tanggung jawab Myanmar atas genosida, ICJ juga memerintahkan negara tersebut memenuhi sejumlah kewajiban terhadap para korban. Myanmar diwajibkan memberikan kompensasi atas pelanggaran yang telah dilakukan terhadap masyarakat Rohingya.
Besaran dan bentuk kompensasi tersebut akan ditentukan dalam proses selanjutnya.
Pengadilan juga memerintahkan Myanmar menjamin bahwa tindakan serupa tidak kembali terjadi. Selain itu, Myanmar harus membuka jalan bagi kepulangan para pengungsi Rohingya ke tempat tinggal asal mereka.
Dalam putusannya, ICJ menegaskan kewajiban Myanmar untuk memungkinkan "kepulangan yang aman dan bermartabat ke tempat tinggal mereka serta penyatuan kembali keluarga-keluarga Rohingya yang mengungsi akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan Myanmar".
Putusan Bisa Berdampak pada Kasus Israel di Gaza
Dampak keputusan ICJ diperkirakan tidak hanya terbatas pada Myanmar.
Para pakar hukum internasional akan mencermati putusan tersebut untuk memahami bagaimana pengadilan menilai tanggung jawab sebuah negara atas tindakan genosida.
Putusan ini menjadi keputusan besar pertama ICJ dalam lebih dari satu dekade mengenai penerapan Konvensi Genosida 1948.
Salah satu perkara yang berpotensi terpengaruh adalah gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait dugaan genosida di Jalur Gaza. Afrika Selatan mengajukan perkara tersebut pada 2023 dengan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida melalui operasi militernya di Gaza.
Israel membantah tuduhan tersebut dan menyatakan operasi militernya merupakan respons yang sah terhadap serangan kelompok bersenjata.
Myanmar juga menggunakan argumentasi serupa untuk membela operasi militernya terhadap Rohingya.
Karena itu, penjelasan ICJ mengenai cara membuktikan niat melakukan genosida dan menetapkan tanggung jawab negara diperkirakan menjadi perhatian dalam perkara-perkara lain yang masih berlangsung.
Sebelum putusan terhadap Myanmar, pengadilan internasional telah mengakui terjadinya genosida dalam tiga peristiwa besar.
Ketiganya adalah genosida Rwanda pada 1994, pembantaian Srebrenica di Bosnia pada 1995, serta kekejaman rezim Khmer Merah di Kamboja pada akhir 1970-an.
Inggris Usir Atase Pertahanan Myanmar
Meski putusan ICJ bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan.
ICJ merupakan lembaga peradilan PBB yang menangani sengketa antarnegara dan dugaan pelanggaran perjanjian internasional. Namun, pengadilan tersebut memiliki kewenangan yang sangat terbatas untuk memaksa negara menjalankan putusannya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Myanmar akan diwajibkan membayar kompensasi, menjamin keamanan Rohingya, dan memfasilitasi kepulangan para pengungsi.
Adpaun tekanan diplomatik terhadap Myanmar mulai terlihat setelah keputusan diumumkan. Inggris, yang pernah menjadi penguasa kolonial Myanmar, menyatakan pada Kamis bahwa pihaknya mengusir atase pertahanan Myanmar.
London juga berencana mengumumkan langkah tambahan dalam beberapa hari mendatang.
Dua anggota parlemen Inggris mendesak pemerintah mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk mendorong tindakan yang dapat memastikan putusan ICJ dilaksanakan.
Dengan demikian, putusan ICJ terhadap Myanmar tidak secara langsung menjatuhkan hukuman pidana kepada para pejabat atau anggota militer yang terlibat.
Meski jalan menuju pemulihan hak-hak Rohingya masih panjang, keputusan tersebut menjadi pengakuan hukum internasional bahwa kekerasan yang mereka alami pada 2017 merupakan genosida yang menjadi tanggung jawab negara Myanmar.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]