Gelombang Kebencian di Malaysia Memuncak, 9 Sekolah Pengungsi Ditutup
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang ujaran kebencian dan misinformasi terhadap pengungsi Rohingya di Malaysia memicu penutupan sedikitnya sembilan sekolah pengungsi di berbagai wilayah negara itu. Kondisi tersebut membuat banyak anak Rohingya kehilangan akses pendidikan karena takut menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan.
Mengutip Reuters, Senin (27/7/2026), salah satunya dialami Nur (12), seorang pengungsi Muslim Rohingya yang berhenti bersekolah sejak Juni setelah diancam dua pria saat berjalan menuju kelas.
Menurut kelompok hak asasi manusia dan para pendidik, Nur hanyalah satu dari banyak anak Rohingya yang mengalami pelecehan dan ancaman hingga mendorong sekolah-sekolah pengungsi di Malaysia menghentikan kegiatan belajar.
"Anak-anak sangat ketakutan hingga mereka takut keluar rumah," kata aktivis komunitas Rohingya, Sharifah Shakirah, yang dibesarkan di Malaysia.
Ia menambahkan dampak intimidasi tersebut tidak berhenti dalam waktu singkat.
Pemeriksaan Reuters menunjukkan sedikitnya sembilan sekolah Rohingya di seluruh Malaysia telah ditutup setelah kampanye ujaran kebencian dan misinformasi di media sosial memicu pengawasan lebih ketat terhadap komunitas Rohingya sekaligus memunculkan kekhawatiran mengenai regulasi platform digital.
Adapun Malaysia hingga kini tidak mengakui Rohingya sebagai pengungsi secara resmi dan mengategorikan mereka sebagai imigran ilegal, meskipun sekitar 120.000 orang tercatat sebagai pengungsi di Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR).
Sebagai negara mayoritas Muslim, Malaysia selama bertahun-tahun dikenal bersimpati kepada minoritas Rohingya yang mengalami penganiayaan di Myanmar. Namun, pandangan masyarakat berubah selama pandemi Covid-19 ketika muncul tuduhan bahwa para pengungsi menyebarkan virus, tidak menghormati norma budaya, dan bersaing memperebutkan lapangan kerja.
Pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Lukanisman Awang Sauni mengatakan kepada parlemen bahwa masyarakat kini mulai merasa terbebani.
Gelombang Baru Kebencian
Gelombang baru ujaran kebencian muncul pada Mei di platform media sosial milik Meta dan TikTok setelah beredar isu mengenai kebersihan yang dikaitkan dengan ritual penyembelihan hewan kurban oleh salah satu kelompok Rohingya.
Sebuah petisi daring yang mendesak pemerintah "mengusir" pengungsi Rohingya akhirnya dihapus pada Juni setelah kelompok HAM menyuarakan kekhawatiran. Namun sebelum dihapus, petisi tersebut telah mengumpulkan hampir 500.000 tanda tangan.
Sharifah mengatakan situasi saat ini jauh lebih buruk dibanding masa pandemi. "Apa yang kami lihat sekarang seratus kali lebih buruk dibanding saat pandemi Covid," katanya.
Reuters menemukan sejumlah unggahan media sosial yang secara terbuka mendorong tindakan kekerasan terhadap pengungsi Rohingya, termasuk anak-anak. Salah satu topik di Threads bahkan menggunakan judul "Lempang Rohingya", sementara sejumlah influencer mengajak pengguna merekam permukiman Rohingya dan melaporkan lokasi mereka kepada aparat.
Meski sentimen negatif meningkat di media sosial, Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail pada Juni menegaskan pemerintah tidak dapat begitu saja mendeportasi para pengungsi.
Ia mengatakan pemerintah akan merespons dengan "menyeimbangkan keamanan nasional dengan nilai-nilai kemanusiaan". Namun ia tidak menjelaskan langkah yang akan ditempuh.
Kelompok advokasi kebebasan berekspresi Article 19 menilai kampanye daring tersebut telah memicu penyelidikan, penggerebekan, dan penutupan sekolah-sekolah Rohingya. Menurut organisasi tersebut, pendekatan pemerintah justru memperburuk keadaan.
"Langkah-langkah hukuman dari pemerintah justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada mengurangi ketegangan dan pelecehan."
UNHCR juga menyatakan prihatin atas meningkatnya ujaran kebencian, disinformasi, dan narasi yang merendahkan martabat Rohingya maupun kelompok pengungsi lainnya.
"Kami terus memantau situasi secara saksama dan mendukung langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko bagi para pengungsi maupun komunitas tuan rumah."
Namun UNHCR tidak secara khusus menyinggung penutupan sekolah.
Sekolah Jadi Sasaran
Pemerintah Malaysia juga menutup sejumlah sekolah dan usaha yang berkaitan dengan komunitas Rohingya karena dianggap beroperasi tanpa izin resmi.
Pengungsi tidak diizinkan bekerja secara legal di Malaysia, sementara anak-anak mereka juga tidak dapat mengakses sistem pendidikan nasional. Akibatnya, banyak yang bergantung pada sekolah yang dikelola organisasi nonpemerintah maupun pusat pembelajaran informal.
Setelah Nur mengalami intimidasi, guru sekaligus pengelola sekolahnya memutuskan menghentikan kegiatan belajar tanpa batas waktu demi alasan keamanan. Dua sekolah pengungsi lain di sekitar lokasi juga ikut ditutup.
Guru tersebut mengatakan anak-anak Rohingya bahkan dikejar ketika bermain di taman umum.
Ia mendirikan sekolah tersebut pada 2022 untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak Rohingya agar siap jika suatu hari ditempatkan kembali di negara lain atau dapat pulang dengan aman ke Myanmar.
Guru yang juga merupakan pengungsi Rohingya itu membantah tudingan bahwa sekolah tersebut bertujuan membuat para pengungsi menetap permanen di Malaysia atau mengambil pekerjaan warga lokal.
"Banyak yang menuduh kami melanggar hukum Malaysia. Bagi saya, mendirikan sekolah ini adalah salah satu cara mengajarkan orang lain untuk memahami dan mematuhi hukum," tuturnya.
Di negara bagian Kedah, pihak berwenang bulan ini juga menutup sebuah sekolah karena tidak memiliki izin setelah video mengenai bangunan sekolah tersebut beredar di media sosial, kata salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Para guru di tiga sekolah Rohingya yang masih beroperasi mengatakan mereka kini mengambil berbagai langkah pencegahan agar tidak menjadi sasaran, termasuk melarang murid mengenakan seragam sekolah dan membatalkan seluruh kegiatan luar ruangan.
Sharifah memperingatkan bahwa penutupan sekolah dalam jangka panjang hanya akan memperburuk berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya pernikahan anak di kalangan perempuan Rohingya maupun bertambahnya anak-anak yang hidup di jalanan.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]