2 Tahun Prabowo, Menkeu Bagikan Cerita Perjalanan APBN dari 2026-2027
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melewati dua tahun perjalanan sejak transisi pemerintahan pada 2024. Dari sisi pengelolaan keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan pentingnya keberlanjutan reformasi fiskal, kesinambungan kebijakan, serta kemampuan beradaptasi menghadapi berbagai perubahan.
Suahasil merefleksikan perjalanan tersebut dimulai dari proses transisi pemerintahan pada 2024, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemerintahan secara penuh sepanjang 2025, hingga keberlanjutan program pada 2026.
Memasuki 2027, pemerintah kini mulai mempersiapkan pelaksanaan APBN agar dapat berjalan tepat waktu sejak awal tahun. Adapun dalam APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,1 triliun, belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, pembiayaan anggaran sebesar Rp671,2 triliun, dan defisit sebesar 2,4% terhadap PDB
"Itulah UU APBN 2027. Dengan postur besar ini, ini adalah dasar disiplin fiskal dengan defisit 2,4%. Kami sedang menyiapkan pelaksanaan APBN 2027 dan bisa dilaksanakan on time 1 Januari 2027," ujar Suahasil dalam Financial Forum 2026.
Menurut Suahasil, kesinambungan menjadi hal penting dalam menjalankan reformasi fiskal. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan perubahan kebijakan, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan beradaptasi dengan tantangan ekonomi.
"Reformasi memerlukan keberlanjutan, kesinambungan, kemampuan beradaptasi. Transisi lancar kita laksanakan, kita rasakan transisi baik 2024, 2025 kerja full year dan 2026 kita lanjutkan. 2027 perbaiki pelaksanaan dan kepercayaan," ungkapnya.
Tiga Peran Utama APBN
Dalam refleksinya, Suahasil juga menegaskan bahwa APBN memiliki tiga peran utama dalam perekonomian nasional.
Pertama, APBN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan dan gejolak global.
Dia menjelaskan, intervensi APBN dilakukan melalui berbagai jalur, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemerintah daerah.
Peran perlindungan APBN menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Suahasil mencontohkan, ketika dunia menghadapi gejolak, pemerintah harus memastikan stabilitas domestik tetap terjaga, termasuk dari sisi inflasi.
"APBN harus tumbuhkan ekonomi, kesejahteraan, harus melindungi masyarakat seperti yang kita lakukan. Saat gejolak dunia, inflasi kita terjaga dan APBN harus kredibel," tegasnya.
Dengan demikian, perjalanan APBN selama dua tahun pemerintahan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran dan defisit, tetapi juga bagaimana kebijakan fiskal mampu menjaga stabilitas ekonomi, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
(haa/haa)