Begini Ngerinya Nasib Pantura Jika Tak Dibangun Giant Sea Wall

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
Kamis, 19/11/2026 14:10 WIB
Foto: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Badan Operator Pengelola Pantai Utara Jawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan layar TV Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Kondisi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut hingga banjir rob yang terus mengancam wilayah pesisir.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, penurunan muka tanah di kawasan Pantura Jawa saat ini mencapai 1-20 cm. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar, mengingat banyak masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berada di kawasan pesisir.

Hal itu disampaikan Didit dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (19/11/2026). Dalam paparannya, dia menyebut sekitar 58 juta penduduk dari total 159 juta penduduk Pulau Jawa tinggal di wilayah pesisir. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 juta orang terdampak langsung oleh berbagai persoalan di kawasan Pantura.


"Pantai Utara Jawa saat ini mengalami land subsidence atau tanah turun. Tanah turun 1-20 cm," kata Didit dalam rapat.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penurunan permukaan tanah, tetapi juga risiko perubahan iklim yang berdampak terhadap kenaikan permukaan air laut, gelombang pasang, hingga banjir rob.

Selain mengancam pemukiman penduduk, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar terhadap ekosistem di sepanjang Pantura Jawa.

"Dari 159 juta penduduk Pulau Jawa hari ini, 58 juta tinggal di pesisir dan tentunya dari kondisi ini 17 juta terdampak langsung kerugian terhadap ekosistem yang ada di Pantura Jawa, ini lebih kurang sekitar US$394 miliar," ungkapnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Badan Operator Pengelola Pantai Utara Jawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan layar TV Parlemen) Foto: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Badan Operator Pengelola Pantai Utara Jawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Tangkapan layar TV Parlemen)

Didit menyebut nilai kerugian tersebut setara sekitar 27%-30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu lebih kurang sekitar 27%-28%, bahkan 30% dari APBN kita," sebut dia.

Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan intervensi pemerintah melalui pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di sepanjang Pantura Jawa. Proyek ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pesisir sekaligus menjaga aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Menurut Didit, pembangunan Giant Seawall juga akan memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perikanan, termasuk melindungi petani, nelayan, serta petambak yang menggantungkan penghidupannya di kawasan Pantura.

"Oleh karena itu, dengan urgensi yang ada, dibangunnya Giant Sea Wall ke depan atau tanggul laut ini akan merevitalisasi perkotaan dan peningkatan perekonomian masyarakat, serta menjaga produksi pangan," jelas Didit.

Adapun pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa direncanakan membentang sekitar 575 km, mulai dari Serang hingga Gresik. Pelaksanaannya akan dibagi menjadi 15 segmen dengan desain yang disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

BOPPJ juga merencanakan pembangunan tahap awal atau groundbreaking pada 2027 di dua wilayah prioritas, yakni Segmen 3 Teluk Jakarta dan Segmen 12 Kendal-Semarang-Demak.


(wur)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Ekonomi Biru,KKP Rehabilitasi 106 Ribu Hektare Mangrove Pantura